DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2019

Nomor: 04
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis, Bentuk dan Arti Lambang Daerah dan Motto Daerah Kabupaten Kaur beserta Kedudukan dan Fungsi, Desain, Penggunaan dan Penempatannya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Lambang dan Motto Daerah Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); . , . ~ ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAN MOTTO DAERAH KABUPATEN KAUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 . Bupati adalah Bupati Kaur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah di Kabupaten Kaur. 5 . Lambang Daerah dan Motto daerah adalah Lambang dan Motto berisi tatanan n ilai-nilai etika dan hukum yang dihayati, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman serta memotivasi dalam bermasyarakat, dalam bekerja mewujudkan terciptanya kehidupan yang beriman, bertaqwa, tertib, adil makmur dan sejahtera di Kabupaten Kaur.
6.Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Kaur. BABII JENIS, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH DAN MOTTO DAERAH

(1)Lambang Daerah meliputi: a . logo;
1. b.bendera;
(2)Lambang Daerah berbentuk : a . logo
1. b.bendera; C . panji;
2. d.umbul-umbul; e . lencana dan atau pin;
3. f.sticker;
4. g.vandel, plakat dan atau badge;

Pasal 2

h.lukisan semen/relief, cat dan ukiran kayu atau kain.

(3)Motto Kabupaten Kaur "SE,ASE SEIJEAN" yang mempunyai arti satu rasa dan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya, dengan arti makna kata lainnya adalah : a . Se, a se berasal dari bahasa dialek Kaur, wilayah kaur selatan (kaur de) yang artinya satu rasa;
1. b.seijean berasal dari bahasa dialek Kaur Utara (padang guci) dan Kinal Bahasa dide yang artinya tolong menolong;
(4)Gam ba r Logo Lambang Daerah Kabupaten Kaur adala h : Logo Lam bang DaeraJ1 s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai gambar dan arti sebagai berikut : Bingkai logo Bingkai Logo Kabupaten Kaur Berwarna Merah Putih, hal tersebut melambangkan bahwa Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRl). Sudut Bingkai Logo Bingkai logo yang berwama merah putih terdiri dari linla buah sudut, melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Latar Belakang Logo Logo Kabupaten Kaur mempuyai latar belakang daratan dan lautan. Daratan yang berwarna hijau muda melambangkan bahwa kabupaten Kaur merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar bagi pembangunan Agro Industri dan Agrobisnis yang berskala Intemasional. Pada bagian bawah logo tersebut terbentang samudra yang sangat luas. Hal ini melambangkan bahwa selain sumber daya alam di daratan, potensi sumber daya kelautan dari Kabupaten Kaur juga merupakan andalan yang cukup besar bagi kemakmuran rakyat dimasa mendatang. Padi Setangkai padi yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) butir melambangkan 27 Januari 2003 yaitu saat ketuk palu DPR RI dengan dikeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 tentang terbentuknya Kabupaten baru itu adalah : Mukomuko, Seluma dan Kabupaten Kaur. RantaiEmas Rantai Emas terdiri dari 3 (tiga) buah rantai yang saling bertautan, melambangkan persatuan tiga kecamatan induk yang melatar belakangi terbentuknya Kabupaten Kaur yaitu: kecamatan Kaur Utara, Kaur Tengah dan Kaur Selatan. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan eks-kewedanan Kaur yang ibukotanya Bintuhan. Setangkai Kopi Setangkai kopi terdiri atas 7 (tujuh) gugusan melambangkan tujuh kecamatan yang merupakan wilayah kekuasaan Kabupaten Kaur. Ketujuh kecamatan itu adalah: Kecamatan Kaur Utara, Tanjung Kemuning, Kinal, Kaur Tengah, Kaur Selatan, Maje dan Nasal. Wilayah Kabupaten Kaur membujur dari selatan sampai utara yaitu dari Jembatan Manulah sampai Jembatan Sulawangi. Keris clan Pedang Keris dan Pedang melambangkan Keperkasaan Pemuda-pemuda Kabupaten Kaur bahwa rakyat Kabupaten Kaur siap mengan1ankan dan mengawal pemerintah Kabupaten Kaur dalam melaksanakan tugas pembangunan di semua sisi. Sekapur Sirih (Tungking) Sekapur Sirih, Setawar Sedingin melambangkan Bu daya. Artinya masyarakat Kabupa ten Kaur senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan di setiap daerah. Nilai sosial budaya, etika dan moral merupakan perekat rasa persatuan dan kesatuan antar daerah yang merupakan aset budaya yang tak temilai harganya. Perahu Layar Perahu Layar terkembang yang mengarall k e sebelah kanan, merupakan makna multiguna yaitu sebagian besar rakyat kabupaten Kaur hidup dari hasil penangkapan ikan (nelayan tradisiona1). Selain itu perahu layar juga merupakan alat transportasi bagi masyarakat kabupaten Kaur. Masyarakat Kabupaten Kaur seperti halnya suku-suku yan g lain di Indonesia merupakan masyarakat "Bahari" yang ulung dan tangguh dalam mengarungi samudra di wilayah nusantara ini. Bukit Bukit terdiri dari 3 (tiga) bukit :

1.Bukit kukusan (kinal) 2 . Bukit senuling (padang guci)
3.Bukit telur (babat) Daerah perbukitan (Bukit Barisan) melambangkan daerah sentra pertanian yang sangat subur. Luas lahan yang subur terdiri dari ribuan hektar d imana semua p ihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Kaur akan selalu memberikan perhatian terhadap pembangunan agroin dustri, agrobisnis, dan senantiasa m emberdayakan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan. Bintang Persegi Lima Bintang bersegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya Pemerintal1 Kabupaten Kaur besama rakyatnya selalu menjunjung tinggi dan m engamalkan nilai-nilai agama dalam melakukan segala kegiatan. Pita Sebuah Pita yang bertuliskan "Kabupaten Kaur" yang berwarna Putih melambangkan keagungan dan kesucian Pemerintah Kabupaten Kaur. Sebagai pusat pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, informasi dan transportasi ke daerah kabupatcn tetangga. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur selalu mengutamakan aspirasi masyarakat dalam skala prioritas utama. Sembilan sungai Sungai terdiri dari s embilan sun gai yang ada di Kabupaten kaur yaitu : l. 2. 3. 4 . 5. 6 . 7. 8. 9. Sungai Padang Guci Sungai Kina! Sungai Luas Sungai Bintuhan Sungai Tetap Sungai Sambat Sungai Kulik Sun gai Nasal Sun gai Manullah

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang daerah berlungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasa14 Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah. BABV WARNA LOGO LAMBANG DAERAH

BAB IV

HAKEKAT LAMBANG DAERAH PasalS Lambang Daerah mer:upakan k:ristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Kabupaten Kaur, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

Pasal 6

Dalam Logo Lambang Daerah terdapat wama merah, putih, kuning, hijau, hitam dan bir:u yang bermakna : Merah Putih Kuning Hijau Hitam Bir:u keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragam suku kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga; keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan kampung; kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku bekerja dan profesional; ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku belajar dan kecerdasan; kewibawaan, menumbuhkan rasa kewibawaan.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

(1)Desain bendera daerah berbentuk segi empat dengan ukuran panjang clan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
(2)Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo.
(1)Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten, kop surat, Stempel organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
(2)Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
(3)Logo daerah tidak digunakan pada dokumen pe1JanJ1an yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN PasalS

Pasal 9

( 1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

(2)Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
(3)Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resm1 Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.
(4)Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 10

( 1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditempatkan di bagian luar dan/ atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.

(2)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor kepala daerah;
2. b.kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
3. c.kantor organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampung;
4. d.rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
5. e.bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(3)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(4)Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a . ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
1. b.ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah; c . ruang kerja kepala organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampun g;
2. d.ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan e . ruang kepala sekolah/ pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/ aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fas ilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(5)Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara. Paaal 11
(1)Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/ atau ruang tertutup.
(2)Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 12

Logo daerah yang digunakan pada kop surat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas. Pasall3

(1)Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
(2)Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 14

(1)Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
(2)Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
1. a.kantor bupati;
2. b.rumah jabatan bupati dan wakil bupati.
(3)Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
(4)Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
1. a.ruang tamu dan ruang kerja bupati dan wakil bupati;
2. b.ruang rapat utama pada kantor bupati;
3. c.ruang kerja pimpinan dan ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah; d . ruang tamu di rumah jabatan bupati dan wakil bupati;
4. e.ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa/kampung;
5. f.ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
(5)Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
(6)Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 15

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/ a tau upacara/ apel bendera lainnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…