DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2019

Nomor: 06
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaur

regulasi_utama

Ringkasan

Pembinaan Jasa Konstruksi : Persyaratan Usaha, Keahlian, Keterampilan, Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa beserta sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jasa konstruksi mempunya i peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera;
b.bahwa untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan pembinaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat 167 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); , I ~ ~ .i_ I • i
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 442 1);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018};
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); F ~!A!O, ,A ;-::;::-- -- ,- fl'._:.; ,-. ~ -=~ ~p l -- .......------~
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
16.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyedian Infrastruktur;
17.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan PERATURAN KONSTRUKSI. BUPATIKAUR MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. _ 3. Bupati adalah Bupati Kaur. PEMBINAAN JASA
4.Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/ penambahan, pembongkaran, dan/atau pembuatan kembali bangunan. 5 . Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 6 . Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegia tan usahanya bergerak dibidang Jasa Konstruksi. 8 . Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9.Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10.Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11.Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13.Sertifikat adalah : 14. 15. r- T -- "

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang usaha jasa konstruksi,baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ a tau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesiketerampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman !5:ompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. --l ;;::::::i:. I ~ - , '
1. 16.Masyaraka t Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
2. 17.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
3. 18.Forum Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat Forum adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
4. 19.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
5. 20.Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan penguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a . kejujuran dan keadilan; b . manfaat;

c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan; J. keamanan, dan keselamatan;
k.kebebasan; I. pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

a.meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi, hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman masyarakat konstruksi terhadap peran Jasa Konstruksi dalam pembangunan di daerah; dan c . mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi. ,- C A ,, -- , ; , ' ~ ~ - Pasa14

(1)Ruang lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan; dan c . pengawasan.
(2)Pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi. BABU KEWENANGAN Pasa15
(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan; dan c . pengawasan.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi:
1. a.pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
2. b.sistem pembinaan Jasa Konstruksi;
3. c.pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
4. d.pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan J asa Konstruksi; dan
5. e.persyaratan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
2. b.penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; c . pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi; d . pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
3. e.pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan asosiasi; dan
4. f.pelaksanaan pola kemitraan badan usaha non kecil terhadap badan usaha kecil.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstrusi;
2. b.pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota; c . pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. d.pengawasan terhadap kualitas dan kemanfaatan atas hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi. V A _j Umum Pasa16 Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
4. a.penyedia Jasa;
5. b.pengguna Jasa; dan
6. c.masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III

JASA KONSTRUKSI BagianKesatu

Pasal 7

(1)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
1. a.perencana konstruksi;
2. b.pelaksana konstruksi;dan
3. c.pengawas konstruksi.
(2)Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a . orang perorangan; b . badan usaha yang berbadan hukum;dan
1. c.badan usaha yang bukan berbadan hukum.

Pasal 8

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a . instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b.orang perorangan; dan c . badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

(1)Perencana Konstruksi dan pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
(2)Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki : a . sertifikat keterampilan kerja; dan
1. b.sertifikat keahlian kerja.
(3)Orang perseorangan yang d ipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana Konstruksi harus mem iliki sertifikat keahlian.
(4)Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana Konstruksi harus merniliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. - -. -~

Pasal 10

Perencana Konstruksi, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

a.memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang Jasa Konstruksi; dan
b.memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Penyedia Jasa berhak :

a.atas pekerjaan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimiliki;
b.atas imbalan yang layak dari layanan Jasa Konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
c.menerima penggantian kerugian atas kegagalan konstruksi dan bangunan yang timbul selama masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dari pihak ketiga.

Pasal 12

(1)Penyedia Jasa berkewajiban:
1. a.memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memiliki izin usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memberikan informasi yang benar atas Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
4. d.memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
5. e.memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
6. f.memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
7. g.memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.
(2)Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
3. c.pembatasan izin usaha dan/ a tau profesi;
4. d.pembekuan izin dan/ atau profesi; atau e . pencabutan izin usaha dan /atau profesi.

Pasal 13

Penyedia Jasa dari luar Daerah yang terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Konstruksi di Daerah harus bekerjasama dengan Penyedia Jasa di Daerah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerja sama lainnya. ·' Paragraf2 PenggunaJasa Pasa114 Pengguna Jasa berhak :

a.mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
b.mendapatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia jasa yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja Jasa Konstruksi; c . mendapat layanan Jasa Konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa ; d . mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
e.melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja. PasaJ 15 (I) Pengguna Jasa berkewajiban:
a.memenuhi ketentuan perizinan atas Pekerjaan Konstruksi yang akan dilakukan;
b.memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; dan
c.mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerjaan Konstruksi dan ketentuan-ketentu.an yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi.

(2)Setiap Pengguna Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.larangan s ementara penggunaan hasil Pekerjaan Konstruksi;
3. c.pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; atau d . pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. BABIV PENYELENGGARAA.N PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi kepada :
1. a.penyedia jasa;
2. b.penggunajasa;dan
3. c.masyarakat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengawasan.
(3)Pembinaan kepada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ' dilaksanakan eleh Tim Pembina. - l
(4)Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1)Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi;
2. b.melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
3. c.mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
4. d.mengoordinasikan pengawasan dibidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dan non pemerintah;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
6. f.melakukan pemantauan dan pemberian advis/bantuan teknik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
7. g.melaksanakan penilaian kinerja pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah.
(2)Rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…