DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2019

Nomor: 09
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaur

regulasi_utama

Ringkasan

Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dengan Amar putusan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5045) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2828); . , ."
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 7 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 8 . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.
18.Surat Menteri Keuangan Nomor: S-743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR Menetapkan Dan BUPATI KAUR, MEMUTUSKAN : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 191) diadakan perubahan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi di tetapkan berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi. ' ,, l ;J ,J, 'S •, •, 1 =.;_,4
(2)Besarnya biaya pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini. Deskripsi Biaya (Rp) Satuan Banyak Jmlh/Bln Keterangan /Rnl Honorarium 1 Bulan = rim Pengawas 20 hari an 1Tim = 5 Pengendalian : orang
1. a.Ketua Tim 115.000 1 h ari/org 1 org 115.000 X 1 x 20 hari = 2 .300.000 b . Sekretaris 105.000 1 hari/org 1 org 105.000 X 1 Tim x 20 hari = 2 .100.000 IC. Staf 100.000 2 hari/org 2 org 100.000 X 2 Konstruksi/ x 20 hari = Teknik 4 .000.000 i . StafUmum 100.000 I hari/org I org 100.000 x I x 20 Hari = 2.000.000 Transoortasi
2. a.Ketua Tim 170.000 1 hari/org 1 org 170.000 X 1 x 20 hari = 3.400.000
3. b.Sekretaris 150.000 1 org 150.000 X 1 Tim lhari/ org x 20 hari = 3.000.000 ~- Staf 150.000 2 hari/org 2 org 150.000 X 2 Konstruksi/ x 20 hari = Teknik 6.000.000
4. i.StafUmum 125.000 1 hari/org 1 org 125.000 X 1 x 20 hari = 2 .500.000 ~angMakan 20.000 1 h ari/org 5 org 20.000 x Sx 20 hari = 2 .000.000 ~lat Tulis 1.000.000 Bulan/Tim I 1.000.000 <antor rota! biay a - - - 28.300.000 Tingkat Pengeluaran Pengguna oer tim per Jasa (TP) )Ulan )eskripsi Kapasitas Jumlah Kapasitas Retribusi Pengendalian Pengawas hari kerja Pengawasan Menara an Per per bulan Per Tim/hari tim/bulan Kegiatan 3 Menara 20 hari 60 Menara Rp 28.300.000 = Rp Dengawas dan 471.666/menara/ bulan Dengendalian 60 Atau dalam 1 tahun di Menara laksanakan 8 kali Pengawasan = Rp 4771.666 x 8 = Rp 3.773.328/menara/tahun -\

Pasal 13

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tempat penggunajasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (2). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur. Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal & t.Jovt111 !>tr- 2019 Diundangkan di Bintuhan pada tanggal 7, rv'Overribtr 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUP UNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAURTAHUN 2019 NOMOR: ,-r.,t NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINS! BENGKULU TAHUN 2019 NO MOR : ( 10 /7;. f ~19)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…