Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
4.Bupati adalah Bupati Kaur.
5.Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/ atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6.Lembaga Adat Kaur, selanjutnya disingkat LAKu adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di kabupaten Kaur.
7.Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
srnRETAR IAT DAEP.AH K<\iWril,; E:J ~.:.JR 13 AC t AN It U 11 '.~ir.1____, r cLAH 01rRo~r-'.i '-ljf I PAFi'.AF DITELITI KEBENAiUdl~ I/
9.Pelestarianadalah upayamenjagadanmemeliharaadatistiadatdannilai sosialbudaya masyarakat,terutamanilai-nilaiakhlak, moraldan adabyang merupakaninti dariadatistiadat,kebiasaan-kebiasaan dalammasyarakat agar keberadaannya tetapterjagadanberlanjut.
10.Pengembanganadalah upayayang terencana,terpadudanterarah agaradat istiadatdannilaisosialbudaya masyarakatdapatberkembang mengikuti perubahansosialbudayadanekonomiyang sedangberlangsung. 11.AdatIstiadat adalah serangkaiantingkah Iakuyangterlembagadan mentradisi dalammasyarakatyangberfungsimewujudkannilaisosial budayakedalam kehidupansehari-hari.
12.NilaiSosialBudaya adalahkonsepsiidealistentang baikburuk danbenar Salahmengenaihakikat hidup manusiadalamlingkuphubungan manusia denganpencipta,sesamamanusia,alam, dimensiruang danwaktudan dalam memakai hasil karyamereka.
BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KAUR Pasal 2 (1)Dalamrangkafasilitasi,pembinaan, pelestariandanpengembanganadat istiadatsertanilai sosialbudaya masyarakatdapatdidirikanLAKu kabupaten, kecamatan,dan desa/kelurahan. (2)Bagikecamatan yang akanmendirikanLAKudapatmembentukLAKu Kecamatan setelahmendapat persetujuandariLAKuKabupaten. (3)BadanPerwakilanLAKudapatdibentuk diluar Kabupaten jikadiperlukan, setelahmendapat persetujuan dariLAKuKabupaten
(4)LAKusebagaimana yang dimaksudpada ayat(2),danayat(3)harus didaftarkanpadaSKPDdan/ atauLembagayangberwenang, dengan syarat:
a.memilikikepengurusan padasetiap tingkatan;
b .memilikinama, lambangdan tandalogo; c.mempunyai kantortetap; d.dansyarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BABIII SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT KAUR Pasal 3 (1)SusunanOrganisasiLAKuterdiridari: a.LAKuKabupaten berkedudukandiIbukota Kabupaten;
b.LAKuKecamatan berkedudukandiIbukota Kecamatan;dan
c.LAKuDesa/Kelurahan berkedudukandi Desa/Kelurahan.
(2)LAKusebagaimana ayat(1)hurufb,dancbersifat otonom.
(3)Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2)diatur dalam AnggaranDasar danAnggaranRumah TanggaLAKu. (4)Susunan kepengurusan dan kepemimpinanLAKudiatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran RumahTangga. BAB IV FALSAFAH DAN ASAS