DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Lembaga Adat Kaur bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial buday sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kaur dan juga untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Kaur, dan untuk adat nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat mandani.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga AdatKaur. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 9Tahun1967tentang Pembentukan PropinsiBengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1967Nomor 19,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor 8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1981 Nomor76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4.Undang-UndangNomor 11Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5168); 5.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 6.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara SEKRETARIATDAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM Republik Indonesia Nomor 2854); PARAF , ·,- 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR clan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG LEMBAGA ADAT KAUR BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
4.Bupati adalah Bupati Kaur.
5.Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/ atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6.Lembaga Adat Kaur, selanjutnya disingkat LAKu adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di kabupaten Kaur.
7.Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. srnRETAR IAT DAEP.AH K<\iWril,; E:J ~.:.JR 13 AC t AN It U 11 '.~ir.1____, r cLAH 01rRo~r-'.i '-ljf I PAFi'.AF DITELITI KEBENAiUdl~ I/
9.Pelestarianadalah upayamenjagadanmemeliharaadatistiadatdannilai sosialbudaya masyarakat,terutamanilai-nilaiakhlak, moraldan adabyang merupakaninti dariadatistiadat,kebiasaan-kebiasaan dalammasyarakat agar keberadaannya tetapterjagadanberlanjut. 10.Pengembanganadalah upayayang terencana,terpadudanterarah agaradat istiadatdannilaisosialbudaya masyarakatdapatberkembang mengikuti perubahansosialbudayadanekonomiyang sedangberlangsung. 11.AdatIstiadat adalah serangkaiantingkah Iakuyangterlembagadan mentradisi dalammasyarakatyangberfungsimewujudkannilaisosial budayakedalam kehidupansehari-hari.
12.NilaiSosialBudaya adalahkonsepsiidealistentang baikburuk danbenar Salahmengenaihakikat hidup manusiadalamlingkuphubungan manusia denganpencipta,sesamamanusia,alam, dimensiruang danwaktudan dalam memakai hasil karyamereka.

(1)Dalamrangkafasilitasi,pembinaan, pelestariandanpengembanganadat istiadatsertanilai sosialbudaya masyarakatdapatdidirikanLAKu kabupaten, kecamatan,dan desa/kelurahan.
(2)Bagikecamatan yang akanmendirikanLAKudapatmembentukLAKu Kecamatan setelahmendapat persetujuandariLAKuKabupaten.
(3)BadanPerwakilanLAKudapatdibentuk diluar Kabupaten jikadiperlukan, setelahmendapat persetujuan dariLAKuKabupaten
(4)LAKusebagaimana yang dimaksudpada ayat(2),danayat(3)harus didaftarkanpadaSKPDdan/ atauLembagayangberwenang, dengan syarat:
1. a.memilikikepengurusan padasetiap tingkatan; b .memilikinama, lambangdan tandalogo; c.mempunyai kantortetap; d.dansyarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BABIII SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT KAUR Pasal 3
(1)SusunanOrganisasiLAKuterdiridari: a.LAKuKabupaten berkedudukandiIbukota Kabupaten;
1. b.LAKuKecamatan berkedudukandiIbukota Kecamatan;dan
2. c.LAKuDesa/Kelurahan berkedudukandi Desa/Kelurahan.
(2)LAKusebagaimana ayat(1)hurufb,dancbersifat otonom.
(3)Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2)diatur dalam AnggaranDasar danAnggaranRumah TanggaLAKu.
(4)Susunan kepengurusan dan kepemimpinanLAKudiatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran RumahTangga.

BAB IV

FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

Lembaga Adat Kaur (LAKu) berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. SEKRETARIATDAE RAHKABUP~H NKAUR BAGIANHUKUM PasalS Lembaga AdatKaur(LAKu)berasaskanIslam. BABV TUJUAN Pasal 6

(1)LAKubertujuanuntukmenggali,membina, melestarikan, memeliharadan mengembangkannilai-nilaiadat dannilai-nilaisosialbudayasebagai landasan memperkuatdanmemperkokohjatidirimasyarakatKaur.
(2)LAKubertujuanmelindungidanmembelahak-haktradisionaldan konstitusionalmasyarakatadatdannilai sosialbudayauntukkepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriahdanbatiniah masyarakatKaur.
(3)LAKubertujuan mewujudkanmasyarakatadat dannilai-nilaisosialbudaya yangmaju,adildansejahtera dalamtatananmasyarakatmadani.

BAB VI

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)LAKuberbentukkonfederasi,yaitu keterpaduanfederasi-federasidari Kecamataneks argadan desa/kelurahandikabupatenKaur.
(2)Bentukkonfederasisebagaimana dimaksud ayat(1)diaturdalamAnggaran Dasar dan Rumah tanggaLAKu.

Pasal 8

LAKuberfungsi: a.sebagaitempat berhimpunnyaanggotamasyarakat adat, dannilai sosial budaya yangmenjadipendukungutama adat danbudayaMelayu; b.mengemban, mengamalkan, memeliharadanmembelanilai-nilailuhur adat istiadat sertamembela kepentingan masyarakat adatKaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbernegara; c.memantau, menampung, menerima,danmencarijalan keluar dalam penyelesaianpermasalahanadatyang dihadapi masyarakatKaur; d.sebagai saringan masuknyanilai-nilaibudaya luar danmenyerapnilai-nilai baikuntukkemaslahatan bersama yang tidak bertentangan denganadat istiadat dan agama;dan e.sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kaur.

BAB VII

TUGASPOKOK

Pasal 9

(1)Mengadakanusaha-usaha penemuan, pengumpulan danpengelolaanbahan- bahan serta data adat dan budaya Kaur yang terdapat dalam daerah Kaur yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
(2)Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Kaur terhadap adat istiadat dannilai sosial budaya Kaur dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Kaur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
(3)Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah. S[KRETARIAT nAERMI l{~:l!Pi\H:I p.,u:il 6 A G II\N H1./\{Ii(,1 TEl,\1-1 c1rr,c:.,E'.> ,,·J-1 ,';•?,:\'."' DlfELlilK~~:r;;,~... •,·r:,,, ~ -
(4)Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian nilai nilai adat.
(5)Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

(1)Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan pemerintah, dan pemerintah daerah;
(2)Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX

PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAKu di setiap tingkatan berperan:

a.melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah;
b.melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
c.melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
d.melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah. BABX HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

(1)LAKu dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Intemasional.
(2)Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI

GELAR AMANAH ADAT

Pasal 13

(1)LAKu mempunyai gelar amanah adat Kaur
(2)Gelar Adat untuk tingkat kabupaten diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati.
(3)Gelar adat dapat diberikan kepada tokoh masyarakat yang telah berjasa dibidang pengembangan adat Kaur.
(4)Gelar adat dikukuhkan oleh LAKu Kabupaten.
(5)Jabatan sebutan gelar amanah adat Kaur ditetapkan dengan keputusan Lemba a Adat Kaur Kabupaten. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BAB XII

KEKUASAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

(1)Kekuasaan tertinggi dalam LAKu berada sepenuhnya pada Musyawarah Besar Adat kabupaten.
(2)Mekanisme Musyawarah Besar Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAKu.
(3)Kekuasaan tertinggi tingkat kecamatan, desa/kelurahan diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing tingkatan. PasallS Keanggotaan Lembaga Adat Kaur diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber Dana LAKu terdiri dari :

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d.swadaya Masyarakat;
e.sumber lain yang sah dan tid~ mengikat;
f.sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…