DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dana operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, dan penggunaanya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efesiensi, dan akuntanbilitas;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturanDaerah tentang Pelaksanaan Hak KeuangandanAdministratif PimpinandanAnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKaur; Mengingat: 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 9Tahun1967 tentang Pembentukan ProvinsiBengkulu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1967Nomor 19,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1967Nomor 2828);

3.Undang-UndangNomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten SelumadanKabupaten Kaur Di ProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 23);
4.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR B A G IAN HU KUM 5.Undang-UndangNomor 1Tahun2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor 5,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4355); 6.Undang-UndangNomor33 Tahun2004 tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4438); 7.Undang-UndangNomor 12Tahun2011ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5234); 8.Undang-UndangNomor17Tahun2014ten tangMajelis PermusyawaratanRakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah,danDewan PerwakilanRakyatDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 182, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5568) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor42 Tahun2014(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor383, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5650); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atasUndang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 10.Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun2001 tentang Pembinaan danPengawasanatasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); SEKRETARIATOAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANH UKUM 11.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang PengelolaanKeuangan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor 140,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4578); 12.PeraturanPemerintahNomor78Tahun2005 tentangPedoman PembinaandanPengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 165,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4593); 13.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2017tentang Hak KeuangandanAdministratif PimpinandanAnggotaDewan Perwakilan RakyatDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017Nomor 106,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6057); 14.PeraturanPresidenNomor87 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor199); 15.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor7tahun2006 tentang StandardisasiSarana dan PrasaranaKerjaPemerintahan Daerah, Sebagaimana telahdiubah dengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 11Tahun 2007 tentang Perubahanatas PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7Tahun 2006 tentang StandardisasiSarana dan PrasaranaKerjaPemerintah Daerah; 16.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 310)Sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun2011; 17.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 21Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran danPertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana Operasional; SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HU KUM ,, 18.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahini,yang dimaksuddengan: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerah yang berkedudukansebagaiunsur penyelenggarapemerintahan daerah. 2.PimpinanDPRDadalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua danwakil ketuaDPRDkabupatenKaur,sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 3.Anggota DPRDadalah pejabat daerah yang memegangjabatanAnggota DPRD kabupatenKaur,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom. 5.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kaur. 6.PeraturanKepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan BupatiKaur.

7.Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Sekretaris DPRDadalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kaur.
9.Sekretariat DPRDadalah Perangkat Daerah yang membantuDPRD Kabupaten Kaur dalam menjalankan tugas, fungsidanwewenangnya. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM 10.ResesadalahKegiatanDPRDDiluar Masa SidangdanDiluar GedungDPRD, baik yang dilakukananggotaDPRDsecaraperseoranganmaupunkelompok. 11.Uang Representasiadalahuangyangdiberikan setiap BulanKepadapimpinan dananggotaDPRDsehubungandengankedudukannyasebagai Pimpinandan anggotaDPRD. 12.Uang Paketadalahuangyangdiberikan setiapbulan kepada pimpinandan anggotaDPRDdalammenghadiridanmengikutirapat-rapatDinas. 13.TunjanganJabatanadalahuangyangdiberikankepadaPimpinandananggota DPRDkarena kedudukannyasebagaiketua,wakilketua dananggotaDPRD. 14.Tunjanganalatkelengkapanadalah tunjanganyangdiberikan setiapbulan kepadaPimpinandananggotaDPRDsehubungandengan kedudukannya sebagaiKetua, Wakilketua, sekretarisdananggotaBadanMusyawarah,Komisi, BadanKehormatan,Badananggaran,Badan Pembentukan peraturanDaerah. 15.Tunjanganalatkelengkapan Lainnyaadalah tunjangan yangdiberikan setiap bulan kepadaPimpinandananggotaDPRDsehubungandengan kedudukannya sebagaiKetua, Wakilketua, sekretarisdananggotadalamPanitiaKhusus yang bersifattidak tetap yang diperlukandandibentukolehrapatparipurna. 16.TunjanganKomunikasiIntensif,selanjutnya disebutTKIadalah Tunjangan yang diberikan setiapbulan kepadaPimpinandananggotaDPRDdalam rangka mendorong peningkatan kinerja PimpinandananggotaDPRD. 17.Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikankepadaPimpinandan anggotaDPRDsetiap melakukanre es. 18.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dananggotaDPRDberupaJamin.an kesehatan, jaminankecelakaan kerja, jaminankematian, pakaian dinas danatribut,rumah negaradan perlengkapannya,kendaraan dinas jabatanbagipimpinanDPRDdantunjangan transportasibagi anggotaDPRD. 19.Uangjasapengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinandan anggotaDPRDyang meninggaldunia ataumengakhirimasatugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 20.Dana operasional PimpinanDPRD,adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untukmenunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas pimpinanDPRD sehari-hari. SEKRETARIATDAE RAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM TELAHDIP\\O!~~ DITELITIKEB/RfA

(1)Penghasilan PimpinandanAnggota DPRDterdiriataspenghasilan yang pajaknya dibebankanpada: a.APBD, meliputi: 1.uangrepresentasi; 2.tunjangankeluarga; 3.tunjanganberas; 4.uangpaket; 5.tunjangan jabatan; 6.tunjangan alatkelengkapan;dan 7.tunjangan alatkelengkapanlain. b.PimpinandanAnggota DPRDyang bersangkutan,meliputi: 1.tunjangan komunikasi intensif;dan 2.tunjanganreses.
(2)Pembebanan pajakpenghasilan kepadaPimpinandanAnggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufadanhurufbdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BagianKesatu Penghasilan Pimpinan danAnggotaDPRD Pasal 2

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)hurufaangka 1diberikan setiap bulan kepadaPimpinandanAnggota DPRD.
(2)Uang representasiketuaDPRDkabupaten setara dengangaji pokok bupati.
(3)Uang representasiwakilketuaDPRDkabupaten sebesar80% (delapanpuluh persen)dariuangrepresentasiketuaDPRDKabupaten.
(4)Uang representasiAnggota DPRDkabupaten sebesar75% (tujuhpuluhlima persen) dariuang representasi ketuaDPRDKabupaten.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)hurufaangka2dan angka3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan danAnggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan danAnggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatursipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM TELAHOJPrPJ~ DITELITIKEB~;rPfYA PasalS Uangpaketsebagaimana dimaksuddalam Pasal2ayat(1)hurufaangka4 diberikan setiapbulankepadaPimpinandanAnggota DPRDsebesar10%(sepuluh persen)dariuangrepresentasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjanganjabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)hurufaangka5 diberikan setiapbulan kepadaPimpinandanAnggota DPRDsebesar145%(seratus empat puluhlima persen)dariuangrepresentasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alatkelengkapandan tunjangan alatkelengkapanlainsebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)hurufaangka6danangka7diberikan setiap bulankepadaPimpinandanAnggota DPRDyangdudukdalambadan musyawarah,komisi,badananggaran,badanpembentukan PeraturanDaerah, badankehormatan,ataualatkelengkapanlain.
(2)Tunjangan alatkelengkapandantunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan,untukjabatan: a.ketua, sebesar7 ,5%(tujuh komalimapersen);
1. b.wakilketua, sebesar5%(lima persen); c.sekretaris,sebesar4%(empat persen);dan
2. d.anggota,sebesar3%(tiga persen); dari tunjanganjabatan ketuaDPRD.
(3)Tunjangan alatkelengkapan lainsebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat
(2)diberikan selama alatkelengkapan lainterbentuk danmelaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1) hurufbangka1diberikan setiap bulanuntukpeningkatan kinerjakepada PimpinandanAnggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)hurufbangka2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada PimpinandanAnggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensifdan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(3)ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawaiaparatursipilnegara dandikelompokkan dalam3 (tiga) kelompok, yaitutinggi, sedang,dan rendah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(4)diatur dengan PeraturanMenteri. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM
(6)Pemberiantunjangankomunikasi intensifdantunjanganreses sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dilakukan dengan ketentuan,untuk kelompokkemampuan keuangandaerah: a.tinggi,palingbanyak7 (tujuh) kali; b.sedang,palingbanyak5 (lima) kali;dan c.rendah,palingbanyak3 (tiga) kali; dariuangrepresentasiketuaDPRD.
(1)Tunjangan kesejahteraan PimpinandanAnggota DPRDterdiriatas: a.jaminankesehatan; b.jaminankecelakaankerja; c.jaminankematian;dan d.pakaian dinasdanatribut.
(2)Selaintunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksudpadaayat(1),Pimpinan DPRDdisediakantunjangan kesejahteraan berupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya; b.kendaraan dinas jabatan; dan c.belanjarumahtangga.
(3)Selaintunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Anggota DPRDdapatdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a.rumahnegaradanperlengkapannya;dan b.tunjangan transportasi. PasallO
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(1)hurufa diberikan dalambentuk iurankepada BadanPenyelenggaraJaminanSosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)juga termasukistri dan anaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selainjaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pimpinandan Anggota DPRDdisediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuanuntuk mengetahuistatus kesehatandiluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan olehBadan PenyelenggaraJaminanSosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dilaksanakan1 (satu) kali dalam1 (satu)tahun dan dilakukan di dalam negeriserta tidak termasuk istri dan anak. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM Pasal 11 Jaminankecelakaan kerjadan jaminankematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(1)hurufbdan hurufc cliberikansesuai denganjaminankecelakaan kerjadanjaminankematian sesuai denganketentuan peraturanperundang- undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinasdanatributPimpinandanAnggota DPRDsebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(1)hurufdterdiriatas: a.pakaiansipilhariandisediakan2 (dua)pasangdalam1 (satu)tahun; b.pakaiansipilresmi disediakan1 (satu)pasangdalam1 (satu)tahun; c.pakaiansipillengkapdisediakan2 (dua)pasang dalam5 (lima)tahun; d.pakaian dinas harianlengan panjang disediakan1 (satu)pasang dalam1 (satu)tahun;dan e.pakaian yang bercirikankhas daerahdisediakan1 (satu)pasang dalam1 (satu)tahun.
(2)Pakaian dinasdanatribut sebagaimanadimaksudpada ayat(1)disediakan dengan mempertimbangkan prinsipefisiensi, efektifitas,dankepatutan.
(3)Ketentuan mengenaistandar satuanharga pakaian dinasdan atribut sebagaimana dimaksud padaayat(1)diatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 13

(1)Rumah negaradanperlengkapannyaserta kendaraan dinasjabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(2)hurufadan hurufb clisediakan bagi PimpinanDPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negaradanperlengkapannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat
(3)hurufadapatdisediakanbagi Anggota DPRDsesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaianrumah negara danperlengkapannyaserta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)danpemakaian rumah negaradan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaanrumah negara danperlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan pemelihara,anrumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masabakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatanwajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak sEKRETARIATo~ ~aflil.~tiatau berakhimya masa bakti. BAGIAN~1<UM~&u~ TELAHDIPRf,t._i~ PARAF OITELITI KEB/ , ,
(6)DalamhalAnggota DPRDyang disediakanrumahnegaradanperlengkapannya berhentiatauberakhirmasabakti,rumahnegaradanperlengkapannyawajib dikembalikandalamkeadaanbaik kepadaPemerintah Daerahpalinglambat1 (satu)bulansejaktanggalberhentiatauberakhimyamasabakti.
(7)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengembalianrumahnegaradan perlengkapannyaserta kendaraan dinasjabatanBerpedomanpada ketentuan dalam PeraturanMenteri.

Pasal 14

(1)Rumah negaradanperlengkapannyaserta kendaraan dinasjabatanyang disediakan sebagaimana dimaksud dalamPasal13tidakdapatdisewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan,dan/ataudiubahstatushukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumahnegara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidakdapatdiubah.

Pasal 15

(1)DalamhalPemerintah Daerah belumdapatmenyediakanrumahnegaradan kendaraan dinasjabatanbagiPimpinanDPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,kepada yang bersangkutandiberikantunjangan perumahan dan tunjangantransportasi.
(2)DalamhalPemerintah Daerah belumdapatmenyediakanrumahnegarabagi Anggota DPRDsebagaimanadim ak:suddalam Pasal 13,kepada yang bersangkutan dapatdiberikantunjangan perumahan.
(3)Tunjanganperumahan dan tunjangan transportasibagiPimpinanDPRD sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggalpengucapan sumpah/janji.
(4)Tunjangan perumahansebagaiman a dimaksud pada ayat(2)dan tunjangan transportasibagi Anggota DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(3) diberikan dalambentuk uang dandibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggalpengucapan sumpah/janji.
(5)Bagisuamidan/ atauistri yang menduduki jabatansebagai Pimpinandan/ atau Anggota DPRDpadaDPRDyangsama hanyadiberikan salah satu tunjangan perumahan.
(6)BagiPimpinandanAnggota DPRDyang suami atauistrinya menjabatsebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinandan/ atauAnggota DPRDyang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. SEKRETARIATDAERAHKABUPATEN KAUR BAGIANHU KUM Pasall6 Rumah negaradanperlengkapannyaserta kendaraan dinasjabatansebagaimana dimaksuddalam Pasal13serta tunjanganperumahan dantunjangan transportasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal15tidakdapatdiberikankepadaPimpinandan Anggota DPRDsecara bersamaan.

Pasal 17

(1)Besaran tunjangan perumahansebagaimana dimaksud dalamPasal15harus memperhatikanasaskepatutan,kewajaran, rasionalitas,standar harga setempatyang berlaku,dan standarluas bangunan dan lahanrumahnegara sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalamPasal15harus memperhatikanasaskepatutan,kewajaran, rasionalitas,standar harga setempat yang berlaku sesuai denganketentuan peraturanperundang- undangan.
(3)Besaran tunjangan perumahanyang dibayarkanharussesuai denganstandar satuanharga sewarumahyang berlakuuntukstandar rumahnegarabagi PimpinandanAnggota DPRD,tidaktermasukmebel,belanjalistrik, air, gas, dantelepon.
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkanharussesuai denganstandar satuanharga sewakendaraan yang berlakuuntukstandar kendaraan dinas jabatanbagiPimpinandanAnggota DPRD,tidaktermasukbiaya perawatandan biaya operasionalkendaraan dinas jabatan.
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasiPimpinandan Anggota DPRDkabupaten/kotatidakboleh melebihibesaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi PimpinandanAnggota DPRD provinsi Bengkulu.
(6)Ketentuanlebihlanjut mengenaibesaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam PeraturanBupati.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…