DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaur

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa, danhurufb, pcrlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang l'embentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18ayat(6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentan g Pemben tukanProvinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_nl9b?Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republi.k- IndonesiaNomor 2828); ' .,
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 1ndonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Pcrseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 56);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Ta.inbahan l,embaran Negara Republik lndonesia .Nomor 4849); 7 . Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5049);
8.Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 1n donesia 1ahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tan g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang- Un dang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar a Republik I ndonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen, erintahan Dacrah \Lembaran. Negara Repu'ohk Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2854); I-~ ·'
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5070);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 10 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 5093);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahu n 20 10 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom01· 26, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5 108) sebagaimana telah diubah denwJn Peratura n Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 201 1 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5208);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Pcraturan Daerah Kabupaten Kau r Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusa n Pemerintah Kabupaten Kaur;
16.Pera turan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera h Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 20 16 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR da.n BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBENTUKAN SADAN USAHA PELABUHAN PT. TRANS LINAU KABUPATEN KAUR. -- -. -;- ;; ·. P'!.L·- '~ - I'..... G ,..,, 1' ,. t; r,, - , - ~ - . £7-,. I' .,:, / /"(" - - BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintaha11 Daerab adalah pcnyelenggaraan urusan pemcrintaha11 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan \\lgas pcmbantutu., deng;an prinsi? o\.1>nomi sduas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud da1,Jm Vndang-Undang Da.sai· Negara Republik Jndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pe1nerintahan Daerah. 4 . Bupati adalah Bupati Kaur.
5.Badan Usah a Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerinttth Daerah.
6.Perseroan Terbatas Trans Linau yang untuk selanjutnya disebut PT. Trans Linau atau perseroan adalah Perusahaan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dilniliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
7.Pihak lain adalah perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau BUMD rni\ik Pernerintah Provinsi/Pernerintah Kabupaten/Kota \ainnya.
8.Organisasi Perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan μengawasan ~a umu.m dan/atau khu.su.s s.esuai de.ngan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10.Komisaris Utanrn adalah Komisa.ris Utama BUP PT.Trans Linau Kabupaten · Kaur.
11.Komisar is adalah Komisaris BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur. 12 . Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan B UP PT .Trans Linau Kabupaten Kaur, yang memegang kekuasaan tertinggi clalam Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam l\nggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbata.s.
13.Direksi adalah Organ Perseroan yang be1wena11g dan bcrtanggungjaw-ab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai clengan maksud dan tujuan Pe.rseroan serta n,ewaki~i Pcrseroan, baik ditlalan, maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14.Pegawai adaJah peg~1wai BUJ> PT. Trans Unau Kabupatcn Kaur atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur _ prof~sional. 1"1. I: 't
15.Anggaran Dasar adalahAnggaran Dasar PT.Trans LinauKabupatenKaur.
16.Jasa Produksiadalahlaba bersih setelahdikurangidenganpenyusutan cadangantujuandanpenguranganyang wajar dalam pcrusahaan.
17.Pembina.anadalahkegiatanuntukmemberikanpedoman/pctunjuk pengelola clan pengcndalian agar dapat menjalankan tugasdanfu ngsinyasecara berdaya guna danberhasilguna
18.Kerjasam a adalahsuatu rangkaian kegiatan yang terjadikarcna ikatan antaraBUPPT.Trans Linau KabupatenKaurdenganpihakketigauntuk bersama-samamelakukan suatukegiatanusaha guna mencapai suatutujuan tcrtentu. J 9. Kas DaesahadalahkasDaerah KabupateJ1 Kaur. 20.Hariaclalahharikelendcr.
21.Pelabuhan adalah tcmpat yang terdiridaridaratandanperairan dcngan batas- batastcrtentusebagaitempatkcgiatanpemerintahandank<'.giatan pcngusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bcrsandar, pelabuhan, naikturunpenumpangdan/ataubongkar muatbanrng berupaterminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi ctengan keselamatan dankenyamanan pclayaran dan kegiatan pcnunjang pelabuhan sertatempat pcmindahanantara danmodal tr ansportasi.
22.Kepelabuhanan adalahsegala sesuatuyangberkaitandengan pelaksanaan fungsi pelabuhanuntukmenunjang kelancaran, keamanan dan ketcrtiban arus ialu lintas l{apal, penum-pangdan/atauantarmodalsertamendorong perekonomiannasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah .
23.PelabuhanUmumadalah Pelabuhan yang disclenggard.kanuntukkepentingan pelayanan masyarakalumum_
24.PclauuhanUtama adalah pelabuhan clan fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutanlautDalam Negcri dan Internasional, alihmuatangkutanlautDalam NegeridanJnternasional dalamjumlahbesar dan sebagai tempat asaltujuan penumpangdan/atauharang,serta angkutanpenyeberangan dengan jangkauanpelayananantarprovinsi.
25.Pelabuhan Pengumpuladalah pclabuhan yang fungsi pokoknyamelayani kegiatanangkutanlautdalam negeri, alihmuatangkutanlautdalam negeri dalamjumlahmenengah,dansebagai tempat asaltujuanpcnumpangdan/atau barang,sertaangkutanpenyeberangan cl.enganjangkauan pdayanan antar provinsi.
26.Pelabuhan Pcngumpan adalah pelabuhanyang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutanlautdalam negeri, alih muat angkutan Iaut dalam negeri dalamjumlahterbatas, merupakru. pengumpan bagi pe\abuhan ul.runa dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asaltujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutanpen_ycberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
27.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yangterdiri atas kolam sandar dan temp~t kapal bersat;1dar atau tambat, tempat penumpukan, tcmpat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. ¢'/f
28.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerahlingkungan kerja dandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagiandati pelabuhan terdekat untukmelayani kepentingan sendiri sesua.i dengan usaha pokoknya. 29.Terminal untukkepentingan sendiriadalahterminal yangterletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kerjadandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan yangmerupakan

(1)Berdasarkan PeraturanDaerah ini dibentuk SadanUsahaMilik Daerah berupa Perseroan Terbatas dengan namaPT.TransLinau Kabupaten Kaur.(2) Pelaksanaan Pembentukan PT.Trans Linau Kaur sebagaitnana dimaksud pada ayat(1), dilakukan olehBupati sesua.i dengan Undang-Undang PcrseroanTerbatas. BABill MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan PT.TransLinau Kahupaten Kaur bertujuan untuk:a. b. c. memperoleh laba at aukeuntungan; memberikan manfaat bagi perkembangan perekonornian dacrah pada umumnya; 1 arakan pemanfaatan umumbcrupa penyediaan barangdan/atau menye engg . hanhaJ·achidup masyarakat sesua.i kondisi . g bermucu bagi pemenuJasayan . rah bersangkutan berdasarkan tatakelola karakteristik dan potens1 dae yang rusahaan yang baik; dan . alka d. pe caru.ianv1s1Kabupaten Kaur dan mengopu.m n mendukung penr- pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah; an sahaan di Dalam Negeri PT. Trans atau perwakilan peru . danat membuka cabang - RUPS sesuai peraturan Kaur dan ,, . berdasarkan atasKeputusandaru a~u..Jii warNegen berlaku ~~~o_:i.ns,u .nd~gan yang · r fi

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA pa.sa14 d berkantor pusat di Kabupaten Linau Kabupaten Kaur berkedudukan .

Pasal 5

(I) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur meJiputi antara lam , sebagai berikut :

a.penyediaan dan/ atau pdayanan jasa pengurusan transportasi dan Bongkar Muat Barang;
b.j asa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) penun daan kapal;
c.pergudangan dan t~.mpat penimbunan barang, alat bongkar rn.uat scrta pernl atan pelabuhan;
d.p enyediaan listrik bahan bakar mj11yak, air minum, instalasi lim bab pembuangan d 3.n kebutuhan kapal lainnya;
e.jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
f.pendidi kan dan pelatih an yang berkaitan dengan k epelabu han;
g.jasa persewaan fasil itas dan peralatan bidang kepelabuhan; h . j asa per baikan dan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan;
i.properti di daerah lingku ngan pelabuhan;
j.waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan;
k.pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan; I. j asa dcpo peti kemas; m . j asa Tempat Tu nggu Ken daraan Ber motor;

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Sum ber Modal PT.T rans Linau Kabupaten Kaur, terdiri atas:
1. a.penyertaan m odal daerah;
2. b.pinjaman; C. hibah;dan
3. d.sum ber m odal lai.nnya;
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {l ) hur u f <l, adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; b . keun tungan re1r0Juasi asct;
(3)Modal dasar ditcta pkan sebesar Rp. 1.000 .000.000,-(satu miliar rupiah) dan <iapat <iiubah berdasarkan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penyertaan m odal daer ah sebagaimana dimaksudk an pada ayat ( l ) hur uf a m erupakan kekayaan daerah yang d ipisahkan.
(5)Pen yertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ll hu tu f a paling sedikit 5 1% (lima pulu h satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Kaur.
(6)Dalam hal penyer taan m odal merupal{an pemisahan kekayaan ciaerah ber upa aset Pemerintah D:1.erah , agar mempedomani perat uran per undang-undangan.
(7)Bupati selal{U Kepala Daerah untuk mengelola keuan gan daerah dan mewakili sEKRer,'i!A:ffselJil~r~~D.aerah. dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan . aAG1A-. rlU!'i.Uf, --TEtpJ! o Pnc..q._5..;:,., ' I P Dn:!.-1 ._.i_'f"-: ,$

Pasal 7

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Trans Linau Kabupaten Kaur adalah saham atas nama.
(2)Jenis dan nilai nominal saham di tetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saha.m da.n diduplikat saha.n1 diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-unda.ngan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap pemega ng saham, menurut huku m harus tunduk dan patu h pada Kepu tusa.n yang secara sah ditetapka.n oleh RUPS.
(2)Pemilihan Direksi dilakukan melalui ujian kelayakan dan kepatut.an yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh RUPS.
(3)Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, setelah melalui persetujuan DPRD.
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) diberikan oleh DPRD, palin g lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan direksi disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

( 1) RUPS merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan.

(2)RUPS terdiri atas RUPS tahunan da.n RUPS lainnya .
(3)RUPS diadakan sekura ng-kurangnya sekali dalam satu tahun.
(4)RUPS tahunan d iadakan dala.m waktu paling la.mbat 6 (enam) bulan setelah tahu n buku ditutup.
(5)RUPS lainnya dapat diaciakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS d ipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham sah dengan hak suara, Komisaris da.n Direksi.
(8)Tata terti b penyelenggaraa.n !<UPS ditetapkan oleh N.UPS pertama denga.n berpedoman kepada Anggaran Dasar. " G A~I.U ~ U LJ ::lES C· I P Ar 7'"'R,:J~•ff;i, l . I __ ,, BABVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 11
(1)PT.TransLinau Kabupaten Kaur dipimpin oleh Direksi, yangtcrdiri dari 1(satu) orangDirekturataulebih,dimana apabila diangkatlebih darisatuorangDirekturmaka satuorang diantaranya, diangkatsebagai Direkturutama,sebagaimana tercantumdalamLampiranPeraturan Daerah ini.(2)Proscdurdanpersyaratanpengangkatan, masa jabatan, tugasdanwewcnangscrtapcmberhentianDireksi diaturdalamAnggaran Dasar.
(3)Untuk dapatdiangkatsebagai anggota Direksi harusmemenuhi syarat-syaratsebagai berikut : a.diutamakanmcmpunyaiijazahsekurang-kurangnyasarjana(S1);b.sehat jasmani danrohani;
1. c.mcmpunyai pengalaman kcrja minimal 5 (lima) Tahundiperusahaan atauLembagayangbergerak dibidang kepelabuhan yang dibuktikan dengansuratketerangan (referensi) dariperusahaana tauLembaga tempat bekerjasebelumnya denganpenilaian baik;
2. d.mernilki sertifikasi kepelabuhan;
3. e.tidakpemah dihukum karenamelakukan tindakpidana; f.tidak merupakan pengurusdan/atauanggota partai politik.

Pasal 12

(1)Direksi diberhentikan jika : a.berakhirmasajabatannya, dantidakdipcrpanjang sesuai denganKeputusan RUPSatauketentuan perundang-undangan yang berlaku;
1. b.mengundurkan diri;
2. c.terbukti mclakukan tindak pidana; d.cacat seumurhidupyang mengganggu kerja;
3. e.meninggaldunia. Direksictiberhentikanuntuksementara waktu, apabila telah ditctapkansebagaitcrsangka, karenaterkaitkasustindak pidanadengan ancamanhukuman minimum s (lima)Tahun penjara oleh instansi yang berwenang
(2)menunggu Kcputusan Hukum tetap. PemberhentianDireksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)da.11 ayat(2)dilaksanakan melalui RUPSdanditetapkan oleh Bupati.
(3)

Pasal 13

bclum berakhirmasaJ 0 abatannya dapat dilakukan Pemberhentian Direksi yang melalui RUPS atas usul komisaris. E

(1)Komisaris terdiri dari satuorangataulebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkatlebih dalisatuorang anggota Komisaris,makasalahseorangdiantaranyadiangkatscbagai KomisarisUtama,sebagaimana tercantum dalamlampiran~raruranDaerahini.
(2)Prosedurdan persyaratanpengangkatan, masa jabatan, tugasdanwewcnang ~rta~m~~henfr..m Komi&,risdiatur dalamAnggaran Dasar.
(3)Pengangkatan jabatanKomisarisuntukpertama kalinya ditctapkan oleh Bupatisetelah melalui persetujuanDPRD.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat(3)diberikan oleh DPRD, paling lambat30(tiga pu luh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Bupati ke DPRD. BABIX KEPEGAWAIAN Pasal 15
(1)Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai denganperundang-undanganyang berlaku. ('2f Kecfucfukan, kewajiban dan hakpegawai diaturolehDireksisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Kl:,\:.W\gal',1)1:;!'51:,T\Ya_O. BABX KERJASAMA Pa•al16
(1)Dalamrangkameningkatkan kinerja, labausahadan/atauefisiensipcngembangan usaha,makaSadanUsaha Pelabuhandapatbekcrjasaina dcngan pihak lainatauLembaga tertcntu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk pengembangan usahasebagaimana dimaksud padaayat(I)Perseroandapatbekerjasama denganPemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau pihak lain di Dalam Negeri dan ataudi Luar Negeri.
(1)Tahun Buku perseroan adalah Tahun Takwim.
(2)Rencana kerja dananggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
(3)Pcngt:sahanRencana kerja dan Anggaran uiaya sebagaimana dimaksud padaayat (2), ditetapkan selambat-l ambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditu.tuμ. --- .•.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa, danhurufb, pcrlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang l'embentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18ayat(6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentan g Pemben tukanProvinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_nl9b?Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republi.k- IndonesiaNomor 2828); ' .,
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 1ndonesia Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 438);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Pcrseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 56);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Ta.inbahan l,embaran Negara Republik lndonesia .Nomor 4849); 7 . Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5049);
8.Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 1n donesia 1ahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tan g Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang- Un dang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g Pemerintahan Daerah (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negar a Republik I ndonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen, erintahan Dacrah \Lembaran. Negara Repu'ohk Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2854); I-~ ·'
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5070);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 10 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 5093);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahu n 20 10 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nom01· 26, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5 108) sebagaimana telah diubah denwJn Peratura n Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 201 1 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5208);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Pcraturan Daerah Kabupaten Kau r Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusa n Pemerintah Kabupaten Kaur;
16.Pera turan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera h Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 20 16 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR da.n BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBENTUKAN SADAN USAHA PELABUHAN PT. TRANS LINAU KABUPATEN KAUR. -- -. -;- ;; ·. P'!.L·- '~ - I'..... G ,..,, 1' ,. t; r,, - , - ~ - . £7-,. I' .,:, / /"(" - - BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintaha11 Daerab adalah pcnyelenggaraan urusan pemcrintaha11 oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan \\lgas pcmbantutu., deng;an prinsi? o\.1>nomi sduas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud da1,Jm Vndang-Undang Da.sai· Negara Republik Jndonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah ada1ah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pe1nerintahan Daerah. 4 . Bupati adalah Bupati Kaur.
5.Badan Usah a Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerinttth Daerah.
6.Perseroan Terbatas Trans Linau yang untuk selanjutnya disebut PT. Trans Linau atau perseroan adalah Perusahaan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dilniliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur
7.Pihak lain adalah perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau BUMD rni\ik Pernerintah Provinsi/Pernerintah Kabupaten/Kota \ainnya.
8.Organisasi Perseroan adalah Rapat umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
9.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan μengawasan ~a umu.m dan/atau khu.su.s s.esuai de.ngan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
10.Komisaris Utanrn adalah Komisa.ris Utama BUP PT.Trans Linau Kabupaten · Kaur.
11.Komisar is adalah Komisaris BUP PT.Trans Linau Kabupaten Kaur. 12 . Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan B UP PT .Trans Linau Kabupaten Kaur, yang memegang kekuasaan tertinggi clalam Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam l\nggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbata.s.
13.Direksi adalah Organ Perseroan yang be1wena11g dan bcrtanggungjaw-ab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai clengan maksud dan tujuan Pe.rseroan serta n,ewaki~i Pcrseroan, baik ditlalan, maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
14.Pegawai adaJah peg~1wai BUJ> PT. Trans Unau Kabupatcn Kaur atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan atau unsur _ prof~sional. 1"1. I: 't
15.Anggaran Dasar adalahAnggaran Dasar PT.Trans LinauKabupatenKaur.
16.Jasa Produksiadalahlaba bersih setelahdikurangidenganpenyusutan cadangantujuandanpenguranganyang wajar dalam pcrusahaan.
17.Pembina.anadalahkegiatanuntukmemberikanpedoman/pctunjuk pengelola clan pengcndalian agar dapat menjalankan tugasdanfu ngsinyasecara berdaya guna danberhasilguna
18.Kerjasam a adalahsuatu rangkaian kegiatan yang terjadikarcna ikatan antaraBUPPT.Trans Linau KabupatenKaurdenganpihakketigauntuk bersama-samamelakukan suatukegiatanusaha guna mencapai suatutujuan tcrtentu. J 9. Kas DaesahadalahkasDaerah KabupateJ1 Kaur. 20.Hariaclalahharikelendcr.
21.Pelabuhan adalah tcmpat yang terdiridaridaratandanperairan dcngan batas- batastcrtentusebagaitempatkcgiatanpemerintahandank<'.giatan pcngusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bcrsandar, pelabuhan, naikturunpenumpangdan/ataubongkar muatbanrng berupaterminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi ctengan keselamatan dankenyamanan pclayaran dan kegiatan pcnunjang pelabuhan sertatempat pcmindahanantara danmodal tr ansportasi.
22.Kepelabuhanan adalahsegala sesuatuyangberkaitandengan pelaksanaan fungsi pelabuhanuntukmenunjang kelancaran, keamanan dan ketcrtiban arus ialu lintas l{apal, penum-pangdan/atauantarmodalsertamendorong perekonomiannasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah .
23.PelabuhanUmumadalah Pelabuhan yang disclenggard.kanuntukkepentingan pelayanan masyarakalumum_
24.PclauuhanUtama adalah pelabuhan clan fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutanlautDalam Negcri dan Internasional, alihmuatangkutanlautDalam NegeridanJnternasional dalamjumlahbesar dan sebagai tempat asaltujuan penumpangdan/atauharang,serta angkutanpenyeberangan dengan jangkauanpelayananantarprovinsi.
25.Pelabuhan Pengumpuladalah pclabuhan yang fungsi pokoknyamelayani kegiatanangkutanlautdalam negeri, alihmuatangkutanlautdalam negeri dalamjumlahmenengah,dansebagai tempat asaltujuanpcnumpangdan/atau barang,sertaangkutanpenyeberangan cl.enganjangkauan pdayanan antar provinsi.
26.Pelabuhan Pcngumpan adalah pelabuhanyang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutanlautdalam negeri, alih muat angkutan Iaut dalam negeri dalamjumlahterbatas, merupakru. pengumpan bagi pe\abuhan ul.runa dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asaltujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutanpen_ycberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
27.Terminal adalah fasilitas pelabuhan yangterdiri atas kolam sandar dan temp~t kapal bersat;1dar atau tambat, tempat penumpukan, tcmpat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. ¢'/f
28.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak diluar daerahlingkungan kerja dandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagiandati pelabuhan terdekat untukmelayani kepentingan sendiri sesua.i dengan usaha pokoknya. 29.Terminal untukkepentingan sendiriadalahterminal yangterletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kerjadandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan yangmerupakan

(1)Berdasarkan PeraturanDaerah ini dibentuk SadanUsahaMilik Daerah berupa Perseroan Terbatas dengan namaPT.TransLinau Kabupaten Kaur.(2) Pelaksanaan Pembentukan PT.Trans Linau Kaur sebagaitnana dimaksud pada ayat(1), dilakukan olehBupati sesua.i dengan Undang-Undang PcrseroanTerbatas. BABill MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA pa.sa14 d berkantor pusat di Kabupaten Linau Kabupaten Kaur berkedudukan .

Pasal 5

(I) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur meJiputi antara lam , sebagai berikut :

a.penyediaan dan/ atau pdayanan jasa pengurusan transportasi dan Bongkar Muat Barang;
b.j asa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) penun daan kapal;
c.pergudangan dan t~.mpat penimbunan barang, alat bongkar rn.uat scrta pernl atan pelabuhan;
d.p enyediaan listrik bahan bakar mj11yak, air minum, instalasi lim bab pembuangan d 3.n kebutuhan kapal lainnya;
e.jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
f.pendidi kan dan pelatih an yang berkaitan dengan k epelabu han;
g.jasa persewaan fasil itas dan peralatan bidang kepelabuhan; h . j asa per baikan dan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan;
i.properti di daerah lingku ngan pelabuhan;
j.waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan;
k.pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan; I. j asa dcpo peti kemas; m . j asa Tempat Tu nggu Ken daraan Ber motor;

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Sum ber Modal PT.T rans Linau Kabupaten Kaur, terdiri atas:
1. a.penyertaan m odal daerah;
2. b.pinjaman; C. hibah;dan
3. d.sum ber m odal lai.nnya;
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {l ) hur u f <l, adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan; b . keun tungan re1r0Juasi asct;
(3)Modal dasar ditcta pkan sebesar Rp. 1.000 .000.000,-(satu miliar rupiah) dan <iapat <iiubah berdasarkan RUPS sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penyertaan m odal daer ah sebagaimana dimaksudk an pada ayat ( l ) hur uf a m erupakan kekayaan daerah yang d ipisahkan.
(5)Pen yertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ll hu tu f a paling sedikit 5 1% (lima pulu h satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Kaur.
(6)Dalam hal penyer taan m odal merupal{an pemisahan kekayaan ciaerah ber upa aset Pemerintah D:1.erah , agar mempedomani perat uran per undang-undangan.
(7)Bupati selal{U Kepala Daerah untuk mengelola keuan gan daerah dan mewakili sEKRer,'i!A:ffselJil~r~~D.aerah. dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan . aAG1A-. rlU!'i.Uf, --TEtpJ! o Pnc..q._5..;:,., ' I P Dn:!.-1 ._.i_'f"-: ,$

Pasal 7

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Trans Linau Kabupaten Kaur adalah saham atas nama.
(2)Jenis dan nilai nominal saham di tetapkan oleh RUPS.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saha.m da.n diduplikat saha.n1 diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-unda.ngan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap pemega ng saham, menurut huku m harus tunduk dan patu h pada Kepu tusa.n yang secara sah ditetapka.n oleh RUPS.
(2)Pemilihan Direksi dilakukan melalui ujian kelayakan dan kepatut.an yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh RUPS.
(3)Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, setelah melalui persetujuan DPRD.
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) diberikan oleh DPRD, palin g lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan direksi disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

( 1) RUPS merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan.

(2)RUPS terdiri atas RUPS tahunan da.n RUPS lainnya .
(3)RUPS diadakan sekura ng-kurangnya sekali dalam satu tahun.
(4)RUPS tahunan d iadakan dala.m waktu paling la.mbat 6 (enam) bulan setelah tahu n buku ditutup.
(5)RUPS lainnya dapat diaciakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(6)RUPS d ipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham sah dengan hak suara, Komisaris da.n Direksi.
(8)Tata terti b penyelenggaraa.n !<UPS ditetapkan oleh N.UPS pertama denga.n berpedoman kepada Anggaran Dasar. " G A~I.U ~ U LJ ::lES C· I P Ar 7'"'R,:J~•ff;i, l . I __ ,, BABVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 11
(1)PT.TransLinau Kabupaten Kaur dipimpin oleh Direksi, yangtcrdiri dari 1(satu) orangDirekturataulebih,dimana apabila diangkatlebih darisatuorangDirekturmaka satuorang diantaranya, diangkatsebagai Direkturutama,sebagaimana tercantumdalamLampiranPeraturan Daerah ini.(2)Proscdurdanpersyaratanpengangkatan, masa jabatan, tugasdanwewcnangscrtapcmberhentianDireksi diaturdalamAnggaran Dasar.
(3)Untuk dapatdiangkatsebagai anggota Direksi harusmemenuhi syarat-syaratsebagai berikut : a.diutamakanmcmpunyaiijazahsekurang-kurangnyasarjana(S1);b.sehat jasmani danrohani;
1. c.mcmpunyai pengalaman kcrja minimal 5 (lima) Tahundiperusahaan atauLembagayangbergerak dibidang kepelabuhan yang dibuktikan dengansuratketerangan (referensi) dariperusahaana tauLembaga tempat bekerjasebelumnya denganpenilaian baik;
2. d.mernilki sertifikasi kepelabuhan;
3. e.tidakpemah dihukum karenamelakukan tindakpidana; f.tidak merupakan pengurusdan/atauanggota partai politik.

Pasal 12

(1)Direksi diberhentikan jika : a.berakhirmasajabatannya, dantidakdipcrpanjang sesuai denganKeputusan RUPSatauketentuan perundang-undangan yang berlaku;
1. b.mengundurkan diri;
2. c.terbukti mclakukan tindak pidana; d.cacat seumurhidupyang mengganggu kerja;
3. e.meninggaldunia. Direksictiberhentikanuntuksementara waktu, apabila telah ditctapkansebagaitcrsangka, karenaterkaitkasustindak pidanadengan ancamanhukuman minimum s (lima)Tahun penjara oleh instansi yang berwenang
(2)menunggu Kcputusan Hukum tetap. PemberhentianDireksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)da.11 ayat(2)dilaksanakan melalui RUPSdanditetapkan oleh Bupati.
(3)

Pasal 13

bclum berakhirmasaJ 0 abatannya dapat dilakukan Pemberhentian Direksi yang melalui RUPS atas usul komisaris. E

(1)Komisaris terdiri dari satuorangataulebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkatlebih dalisatuorang anggota Komisaris,makasalahseorangdiantaranyadiangkatscbagai KomisarisUtama,sebagaimana tercantum dalamlampiran~raruranDaerahini.
(2)Prosedurdan persyaratanpengangkatan, masa jabatan, tugasdanwewcnang ~rta~m~~henfr..m Komi&,risdiatur dalamAnggaran Dasar.
(3)Pengangkatan jabatanKomisarisuntukpertama kalinya ditctapkan oleh Bupatisetelah melalui persetujuanDPRD.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat(3)diberikan oleh DPRD, paling lambat30(tiga pu luh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Bupati ke DPRD. BABIX KEPEGAWAIAN Pasal 15
(1)Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai denganperundang-undanganyang berlaku. ('2f Kecfucfukan, kewajiban dan hakpegawai diaturolehDireksisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Kl:,\:.W\gal',1)1:;!'51:,T\Ya_O. BABX KERJASAMA Pa•al16
(1)Dalamrangkameningkatkan kinerja, labausahadan/atauefisiensipcngembangan usaha,makaSadanUsaha Pelabuhandapatbekcrjasaina dcngan pihak lainatauLembaga tertcntu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk pengembangan usahasebagaimana dimaksud padaayat(I)Perseroandapatbekerjasama denganPemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau pihak lain di Dalam Negeri dan ataudi Luar Negeri.
(1)Tahun Buku perseroan adalah Tahun Takwim.
(2)Rencana kerja dananggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
(3)Pcngt:sahanRencana kerja dan Anggaran uiaya sebagaimana dimaksud padaayat (2), ditetapkan selambat-l ambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditu.tuμ. --- .•.