Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
Ringkasan
Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur.
Tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur.
menetapkan Peraturan Daerah tentang l'embentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Trans Linau Kabupaten Kaur;
' .,
7 . Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5049);
I-~ ·'
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR da.n BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG PEMBENTUKAN SADAN USAHA PELABUHAN PT. TRANS LINAU KABUPATEN KAUR. -- -. -;- ;; ·. P'!.L·- '~ - I'..... G ,..,, 1' ,. t; r,, - , - ~ - . £7-,. I' .,:, / /"(" - - BABI KETENTUAN UMUM
Da1am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4 . Bupati adalah Bupati Kaur.
12 . Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan B UP PT .Trans Linau Kabupaten Kaur, yang memegang kekuasaan tertinggi clalam Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam l\nggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbata.s.
1"1. I: 't
J 9. Kas DaesahadalahkasDaerah KabupateJ1 Kaur. 20.Hariaclalahharikelendcr.
¢'/f
29.Terminal untukkepentingan sendiriadalahterminal yangterletak didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kerjadandaerah lingkungan kepentingan pelabuhan yangmerupakan bagian dari pelabuhan untukmelayani kepentingan sendiri sesua.i dengan usahapokoknya BABII PEMBENTUKAN Pual2
BABill MAKSUD DAN TUJUAN
Pembentukan PT.TransLinau Kahupaten Kaur bertujuan untuk:a. b. c. memperoleh laba at aukeuntungan; memberikan manfaat bagi perkembangan perekonornian dacrah pada umumnya; 1 arakan pemanfaatan umumbcrupa penyediaan barangdan/atau menye engg . hanhaJ·achidup masyarakat sesua.i kondisi . g bermucu bagi pemenuJasayan . rah bersangkutan berdasarkan tatakelola karakteristik dan potens1 dae yang rusahaan yang baik; dan . alka d. pe caru.ianv1s1Kabupaten Kaur dan mengopu.m n mendukung penr- pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah; BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA pa.sa14 d berkantor pusat di Kabupaten Linau Kabupaten Kaur berkedudukan . an sahaan di Dalam Negeri PT. Trans atau perwakilan peru . danat membuka cabang - RUPS sesuai peraturan Kaur dan ,, . berdasarkan atasKeputusandaru a~u..Jii warNegen berlaku ~~~o_:i.ns,u .nd~gan yang · r fi
BAB IV
(I) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Trans Linau Kabupaten Kaur meJiputi antara lam , sebagai berikut :
h . j asa per baikan dan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhan;
I. j asa dcpo peti kemas; m . j asa Tempat Tu nggu Ken daraan Ber motor; BAB V MODAL DAN SAHAM
BAB V
C. hibah;dan
b . keun tungan re1r0Juasi asct;
aAG1A-. rlU!'i.Uf, --TEtpJ! o Pnc..q._5..;:,., ' I P Dn:!.-1 ._.i_'f"-: ,$
Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saha.m da.n diduplikat saha.n1 diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-unda.ngan yang berlaku.
BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
BAB VI
( 1) RUPS merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam Perseroan.
" G A~I.U ~ U LJ ::lES C· I P Ar 7'"'R,:J~•ff;i, l . I __ ,, BABVII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 11 (1)PT.TransLinau Kabupaten Kaur dipimpin oleh Direksi, yangtcrdiri dari 1(satu) orangDirekturataulebih,dimana apabila diangkatlebih darisatuorangDirekturmaka satuorang diantaranya, diangkatsebagai Direkturutama,sebagaimana tercantumdalamLampiranPeraturan Daerah ini.(2)Proscdurdanpersyaratanpengangkatan, masa jabatan, tugasdanwewcnangscrtapcmberhentianDireksi diaturdalamAnggaran Dasar. (3)Untuk dapatdiangkatsebagai anggota Direksi harusmemenuhi syarat-syaratsebagai berikut : a.diutamakanmcmpunyaiijazahsekurang-kurangnyasarjana(S1);b.sehat jasmani danrohani;
f.tidak merupakan pengurusdan/atauanggota partai politik.
(1)Direksi diberhentikan jika : a.berakhirmasajabatannya, dantidakdipcrpanjang sesuai denganKeputusan RUPSatauketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d.cacat seumurhidupyang mengganggu kerja;
Direksictiberhentikanuntuksementara waktu, apabila telah ditctapkansebagaitcrsangka, karenaterkaitkasustindak pidanadengan ancamanhukuman minimum s (lima)Tahun penjara oleh instansi yang berwenang
PemberhentianDireksi sebagaimana dimaksud padaayat (1)da.11 ayat(2)dilaksanakan melalui RUPSdanditetapkan oleh Bupati. (3)
bclum berakhirmasaJ 0 abatannya dapat dilakukan Pemberhentian Direksi yang melalui RUPS atas usul komisaris. E BAB VIII KOMISARIS Pasal 14 (1)Komisaris terdiri dari satuorangataulebih anggota Komisaris, dimana apabila diangkatlebih dalisatuorang anggota Komisaris,makasalahseorangdiantaranyadiangkatscbagai KomisarisUtama,sebagaimana tercantum dalamlampiran~raruranDaerahini.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksudpada ayat(3)diberikan oleh DPRD, paling lambat30(tiga pu luh) hari terhitung sejak usulan Komisaris disampaikan oleh Bupati ke DPRD. BABIX KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1)Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai denganperundang-undanganyang berlaku. ('2f Kecfucfukan, kewajiban dan hakpegawai diaturolehDireksisesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Kl:,\:.W\gal',1)1:;!'51:,T\Ya_O. BABX KERJASAMA Pa•al16 (1)Dalamrangkameningkatkan kinerja, labausahadan/atauefisiensipcngembangan usaha,makaSadanUsaha Pelabuhandapatbekcrjasaina dcngan pihak lainatauLembaga tertcntu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI TAHUN BUKU PERENCANAAN KERJA DAN ANGGARAN Pasal 17 (1)Tahun Buku perseroan adalah Tahun Takwim. (2)Rencana kerja dananggaran biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
--- .•.
Membuka PDF…