DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaur

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN PANITIA PADA MASA PANDEMI COVID-19; PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Diselanggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Kaur;

1.Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANMN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG DISELANGGARAKAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN KAUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Bupati adalah Bupati Kaur.
3.Corona Virus Disease 2019 adalah yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pemafasan akibat Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2.
4.Satuan Togas atau sebutan lainnya adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mengoordinasikan antar Instansi dan atau Organisasi Perangkat Daerah dalam Upaya mencegah dan menanggulangi dampak Corona Virus Disease 2019.
5.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11.Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyru wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Pelilihan kepala Desa pada masa pandemi COVID-19 dilakukan secara serentak satu kali.

Pasal 3

Pemilihan kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pasa wilayah Kabupaten Kaur.

Pasal 4

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.Persiapan;
b.Pencalonan;
c.Pemungutan suara;dan
d.Penetapan.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, p1mp1nan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi pandemiCOVID-19, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, prmp1nan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan COVID-19 kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Togas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa; c . menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e . menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
4. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota;
5. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
6. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Togas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : a . melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
1. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
2. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
(6)Panitia desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
(7)Penambahan Petugas Pemungutan Suara Di Desa Dilakukan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Jumlah 1 (Satu) TPS Maksimal 5 (Lima) Orang Petugas.
(8)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMICOVID-19

Pasal 6

( 1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kondisi pandemiCOVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2)Penerapanprotokolkesehatansebagaimana dimaksudpadaayat(1),meliputi: a.melakukan pengukuransuhu tubuhbagiseluruhunsurpelaksanapaling tinggi37,3°(tigapuluh tujuhkomatigaderajatcelcius); b.penggunaanalatpelindungdiriberupa maskeryangmenutupi hidungdan muluthinggadagudan/ataudengan pelindung wajahsertasarungtangan sekalipakaibagipanitiapemilihanKepalaDesadanpemilih; c.penyediaantempat sampah tertutupdiTPSuntukpembuangan sarung tangansekali pakai; d.tidakmelakukanjabattanganataukontakfisiksertamenjagajarak antara1 (satu)sampai dengan2 (dua)meter; e.menghindari terjadinyakerumunanbaikdidalammaupun luarruangan; f.penyediaantempatcucitangan dengansabun danairmengalirserta hand sanitizerditempatpenyelenggaraan; g.panitiadanpemilihmembawaalattulis masing-masing; h.melakukan penyemprotan disinfektanpadatempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelumdansetelahpelaksanaankegiatan; 1.penyusunan tataletak tempatdudukdengan penerapan jagajarak; J.penyediaansumber daya kesehatansebagai antisipasikeadaandarurat berupaobat, perbekalan kesehatan,dan/ ataupersonel yangmemiliki kemampuandi bidang kesehatanatautim darisatuantugas Penanganan COVID-19Desa;dan
1. k.protokolkesehatan pencegahanCOVID-19sesuaidengankebutuhanyang ditetapkan dalam keputusanbupati.

Pasal 7

Protokolkesehatanuntuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufadikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh Badan PermusyawaratanDesa.

Pasal 8

(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4hurufbyang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomorurut danKampanye wajibdilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokolkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit meliputi : a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomorurut danKampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring- iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan; b.padakegiatanKampanye,melakukanketentuanmeliputi: 1)dilarangmelaksanakankegiatan bazar, konser,pertunjukanseni budaya, pawaikendaraanbermotorsertakegiatan lombadanolahraga bersama; 2)pelaksanaanKampanyediutamakanmenggunakan media cetakdanmedia elektronikdan/ataumediasosial; 3)dalam halKampanyetidakdapatdilakukan sebagaimana dimaksudpada angka2),dapatdilaksanakan dengan membatasijumlahpeserta yang hadir palingbanyak 50(limapuluh)orang dengan tetap menerapkanprotokol kesehatan; 4)pembagianbahanKampanyeharusdalam keadaanbersih,dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zatcair,telahdisterilisasidan dapat disertai dengan identitas calonKepalaDesaberupanama,gambar, nomor urutdan pesanCalon Kepala Desa; 5)bahanKampanyediutamakan berupamasker,sabuncair,handsanitizer, disinfektanberbasisalkohol 70%(tujuhpuluhpersen)dan/atauklorin serta saranacuci tangan; 6)Calonkepaladesawajibmenyertakan hasil tes antibodi;dan 7)Calon KepalaDesaataupelaksanaKampanyeyangpositifterpaparCOVID- 19dilarang terlibat dalam kegiatanKampanye.
(3)Kampanyesebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufb,dilaksanakan dengan materi mengenaipenangananCOVID-19dan dampaksosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomorurutdihadirioleh:
1. a.Calon Kepala Desa; b.Panitia pemilihan KepalaDesa yangterdiriketua,wakilketua dananggota paling banyak3 (tiga)orang;
2. c.1 (satu)orang perwakilan panitia pemilihandikabupaten/kota;
3. d.1 (satu)orang perwakilansubkepanitiaandikecamatan;
4. e.1 (satu)orang perwakilan yangmemilikikemampuandi bidang kesehatan atautim darisatuan tugas penangananCOVID-19;dan f.1 (satu)orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa danLembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapatunsuryang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),dibuat dalam berita acara.

Pasal 9

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4hurufc, dengan mekanisme meliputi :
1. a.dimulai dari pukul 07.00 s.d pukul 12.00 WIB; b.melakukanpembatasan jumlahpemilih ditempat pemungutansuara(TPS) palingbanyak 500(limaratus) daftarpemilihtetap(DPT)yangkan melakukanpemilihanKepalaDesa dalamkondisipandemiCOVID-19; c.melakukanidentifikasikondisikesehatan terhadapdaftarpemilihtetap yang berdomisilidanberaktifitasdiluarDesa; d.tersedianyapembatastransparan padamejapanitiapemilihanKepalaDesa untukmenghindariterjadikontak langsungantarapanitia denganpemilih; e.menetapkan waktu pemungutansuaradisesuaikan denganjumlahpemilih, jikapemilihtidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetapdapat memberikanhakpilihdiakhir waktu pemungutan suara; f.pemungutansuarawajibmempertimbangkankondisidemografi Desa,zona penyebaranCOVID-19serta penyusunan tataletaktempatdudukdengan memperhatikan penerapan jaga jarak; g.bagi pemilihyangsudahmelakukanhakpilihdiberikantinta dengan menggunakan alattetes;dan h.berkas dokumendan/ atauperlengkapansecarafisikyang disampaikan dibungkus denganbahanyangtahanterhadap zatcair.
(2)Saatproses perhitungan suara,dihadirioleh:
1. a.CalonKepalaDesa didampingi1orangsaksi; b.panitiapemilihan di Desa; c.Badan Permusyawaratan Desa yangterdiridari ketua,wakilketua dan anggota maksimal3 (tiga)orang;
2. d.1 (satu)orang perwakilan panitia pemilihan dikabupaten;
3. e.1 (satu)orang perwakilansubkepanitiaandikecamatan;
4. f.1 (satu)orang perwakilan yangmemilikikemampuandi bidang kesehatan atautim darisatuan tugas penangananCOVID-19;dan
5. g.1 (satu)orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa danLembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapatunsuryang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Kepala Desa terpilihdilaksanakan secara langsungatau virtual/ elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
1. a.calon Kepala Desa terpilih bersama1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten Kaur;
3. c.camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikansecara langsung sebagaimana dimaksudpadaayat(4)dengan mempertimbangkanjarakdankapasitasruanganpalingbanyakdihadiri50% (limapuluhpersen).

Pasal 10

(1)CalonKepala Desa,panitiapemilihan,pendukungdanunsurlainyang melanggarprotokolkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6sampai denganPasal9dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksudpadaayat(1),meliputi: a.teguranlisan; b.tegurantertulisI; c.tegurantertulisII;dan d .diskualifikasi.
(3)Sanksi teguranlisansebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufadikenakan kepadacalonkepala desa, pendukung,danunsurlainyangterlibat olehpanitia pemilihandidesa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud padaayat(2)hurufadikenakan kepada panitiapemilihandidesaolehsubkepanitiaandikecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulisIsebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufb dikenakan kepadacalon kepala desaolehsubkepanitiaandikecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
(6)Sanksi teguran tertulisIIsebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufc dikenakan kepadacalon kepala desaolehbupati berdasarkanrekomendasi dari panitia pemilihan dikabupatenataslaporan dari panitia di kecamatan.
(7)Sanksidiskualifikasisebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufddikenakan kepada calon kepala desaolehbupati berdasarkanrekomendasi dari panitia pemilihan dikabupaten ataslaporan darisubkepanitiaandikecamatan dan satuan tugas penangananCOVID-19.

Pasal 11

Bupati selaku ketua satuan tugas penangananCOVID-19kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan KepalaDesa jika situasi penangananprotokolkesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19tidak dapat dikendalikan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…