Perizinan dan Sertifikasi bidang Kesehatan adalah pemberiann izin kepada orang pribadi dan /atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kaur.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentangPerizinandanSertifikasi Bidang Kesehatan. 1.Undang-UndangNomor8Tahun1999tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3821); 2.Undang-UndangNomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3.Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); r 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor 2Tahun2014tentang PerubahanAtasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor246,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5589); 5.PeraturanPemerintahNomor32Tahun1996tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1996Nomor49,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 3637); 6 .PeraturanPemerintahNomor38 Tahun2007 tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4737); 7.PeraturanPemerintahNomor20Tahun2001ten tang PembinaandanPengawasanatasPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2001Nomor41,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4090); 8.PeraturanPemerintahNomor82Tahun2001ten tang Pengelolaan KualitasAirdanPengendalianPencemaran Air(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2001 Nomor 153,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4161); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor16Tahun2006, tentang ProsedurPenyusunan Produk HukumDaerah; 10.PeraturanMenteriKesehatanNomor HK.02.02/Menkes/ 148/1/2010 tentangIzindan Penyelenggaraan PraktikPerawat; 11.PeraturanMenteriKesehatanNomor HK.02 .02/Menkes/ 149/1/2010 tentangIzindanPenyelenggaraan Praktik Bidan; 12.PeraturanMenteriKesehatanNomor492/Menkes/Per/ IV/2010 ten tang Persyaratan KualitasAir Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -.-rA_R_IAT_D_i-1.r-r:A_H..,.. -e-uP-.,;-,_/l~r.~ adalah Kabupaten Kaur. flA G I A~,H U !, Ui.1 2.PemerintahDaerahadalahPemerintah KabupatenKaur. 3.BupatiadalahBupati KabupatenKaur. 4.Dewan PerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnyadisebutDPRDadalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kaursebagaiunsur penyelenggaraPemerintah Daerah. 5.Dinas adalahSatuanKerjaPerangkat Daerah{SKPD)yang bertanggung jawabdanberwenangmelaksanakan pelayanan dalamurusan penyelenggaraankesehatan. 6.Praktik Kedokteranadalah rangkaiankegiatanyangdilakukanolehdokter dandoktrerGigiterhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, SuratIzinPraktik selanjutnyadisebutSIPadalah buktitertulisyangdi berikan Dinas KesehatanKabupaten/Kota kepada dokterdandokterGigi yangtelahmemenuhi persyaratanuntukmenjalankan PraktekKedokteran. 7.Perawatadalahseseorangyang telah lulus pendidikan perawat baikdi dalammaupundiluarnegerisesuaidenganketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku,sedangkansuratizinperawat selanjutnyadisebutSIPadalah buktitertulis pemberian kewenangan untukmenjalankan pekerjaan keperawatandiseluruhwilayah Indonesia. 8.Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidandanlulus ujian sesuai dengan persyaratan yangberlaku,SuratIzin Bidan selanjutnya disebutSIBadalah buktitertulispemberian kewenanganuntukmenjalankan pelayananasuhanbidandiseluruh wilayah Republik Indonesia.
BAB II
Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/ atau badan yang melakukan kegiatan dan/ atau usaha di Bidang Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kaur.
Objek Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan adalah kegiatan dan/ atau usaha di Bidang Kesehatan.
Subjek Izin adalah Orang Pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/ atau usaha di Bidang Kesehatan.
BAB III
( 1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan praktik Kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau Praktik perorangan wajib memiliki SIP, untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tempat praktik kedokteran di laksanakan.
BAB IV
BAB VIII
Peraturan Daerahinimulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiqporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKaur. DiundangkandiBintuhan padatanggalIf;Ftb/Y.1(11'/2015 SEKRET~ S DAERAH, NANDAR MUNADI, S.Sos Pembina Utama Mud.a NIP.19690127 1990031004 DitetapkandiBintuhan padatanggal13,re6n/ur/ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN2015 NOMOR: 217 2015 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINS! BENGKULU: NOMOR 10 TAHUN 2015
Membuka PDF…