DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Melindungi kesehatan keluarga, perseorangan, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapa menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat manusia. Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di pasar, terminal, tempat wisata, pertokoan dan hotel. Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR. Pelanggaran terhadap pelanggaran Perda ini dilakukan Penyifik PNS.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanKawasanTanpaRokok; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhurufadan hurufb,perlu membentuk Peraturan Daerah tentangKawasanTanpaRokok; 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor09Tahun1967tentang PembentukanProvinsiBengkulu(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828);

3.Undang-UndangNomor08 Tahun1999tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389};
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR clan Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : /J 1.Daerah adalahKabupatenKaur. 2.PemerintahDaerahadalahBupatidanPerangkat Daerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 3.BupatiadalahBupatiKaur. 4.SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPDadalahunsur pembantuBupati dalampenyelenggaraanPemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasdanfungsidi bidangtertentu didaerah.

5.SKPDPelaksana adalahSKPDyang mempunyai tugaspokokdanfungsi di bidangkesehatan. 6.Kesehatanadalah keadaansehatbaik secarafisik,mental,sosialdan budaya yang memungkinkan setiap oranguntukhidupproduktifsecarasosialdan ekonomi.
7.Rokokadalah salahsatuproduk tembakau yang dimaksudkanuntukdibakar dandihisapdan/ataudihirup asapnya,termasukrokokkretek,rokokputih, cerutuataubentuklainnya yang dihasilkan daritanamannicotianatabacum, nicotianarusticadanspesies lainnyaatausintetisnya yangasapnya mengandungnikotindantar,denganatau tanpa bahantambahan.
8.Merokokadalah kegiatanmembakardan/ ataumenghisaprokok.
9.KawasanTanpaRokokyang selanjutnya disingkatKTRadalah ruanganatau areayang dinyatakandilaranguntukkegiatan merokokataukegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan,dan/ ataumempromosikanproduk tembakau. 10.Tempat Tertutup adalah tempatatauruangyangditutupolehatapdan/ atau dibatasiolehsatudindingataulebih,terlepas dari material yang digunakan dan strukturpermanentatausementara. 11.Tempat KhususuntukMerokokadalah tempatatauareayang diperuntukkan khusus untukkegiatan merokok yang beradadidalamKTR. 12.ZatAdiktifadalahbahanyang menyebabkan adiksiatauketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandaiperubahanperilaku, kognitif,dan fenomenafisiologis,keinginankuat untukmengonsumsibahantersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritaspada penggunaanbahantersebut daripadakegiatanlain,meningkatnya toleransi dan dapatmenyebabkan keadaangejalaputuszat. 13.IklanNiaga Rokokyang selanjutnya disebutIklan Rokokadalahiklan komersialdengantujuanmemperkenalkandan/ ataumemasyarakatkan barang kepada khalayaksasaran untukmempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 14.SponsorRokokadalahsegalabentukkontribusi langsungatautidak langsung, dalam bentuk dana ataulainnya,dalam berbagai kegiatan yang dilakukanoleh lembagaatauperorangan dengantujuanmempengaruhi melalui promosi rokok ataupenggunaanrokok. 15.Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas)tahun,siswa dan/atau anakyang masih dalam kandungan. berasaskan:
1.perikemanusiaan;
2.keseimbangan;

Pasal 2

PenetapanKTR

3.keserasian, kelestarian, keberlanjutan dan keseimbangan kesehatan, manusia serta lingkungan;
4.kemanfaatan umum;
5.pelindungan;
6.penghormatan terhadap hak dankewajiban;
7.keadilan;
8.partisipatif; dan
9.transparansi dan akuntabilitas. bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, baik langsung maupun tidak langsung;
b.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
c.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
d.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang berhak atas:

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

a.lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
b.udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
c.informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan. PasalS Setiap orang berkewajiban:
a.menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
b.berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mernpertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
c.memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR. KTR meliputi:

BAB ILL

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

a.pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum.

Pasal 7

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat antara lain:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.tempat praktik dokter;
4. d.klinik;
5. e.tempat praktik bidan; dan
6. f.apotek.
(2)Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan antara lain:
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan; d . perpustakaan;
4. e.ruang praktik/laboratorium;
5. f.museum; dan
6. g.pondok pesantren.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, antara lain :
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.tempat penitipan anak;
3. c.arena bermain anak-anak; dan
4. d.Posyandu.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, antara lain:
1. a.masjid;
2. b.mushola;
3. c.gereja; dan
4. d.pura;
(5)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompensasi, antara lain :
1. a.bus umum;
2. b.angkutan kota; dan
3. c.angkutan perdesaan;
(6)Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya antara lain :
1. a.perkantoran pemerintah;
2. b.perkantoran swasta;
3. c.industri/ pabrik;
4. d.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
5. e.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurnf g adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan / atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola olehpemerintah, pemerintah daerah,swasta,danmasyarakat,antara lain: a.Pasarswalayan; b.gedungpertemuan;
1. c.fasilitasolahraga;
(8)Batasan kawasan sebagaimana dimaksudpadaayat(1),ayat(2),danayat(3) meliputiseluruh kawasan sampaibatasterluar.
(9)Batasankawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(4),ayat(6),dan ayat(7) sampai batas kucuranair dariatappalingluarditempatdan/ataugedung tertutup.

Pasal 8

(1)Pimpinanataupenanggung jawabternpatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6berkewajibanmenerapkanKTR.
(2)Pimpinanataupenanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruffdan hurufg wajibmenyediakantempatkhusus untukmerokok, kecualiStasiunPengisianBahan Bakar UmumdanStasiunPengisianBahan BakarGas.
(3)Ketentuanlebihlanjut tentang tempatkhusus untukmerokokdiatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 9

(1)Tempatkhusus untukmerokoksebagaimana dimaksud dalamPasal8ayat(2) harusmemenuhipersyaratan: a.tempat terbukayangberhubungan langsung denganudaraluar; b.terpisah darigedung/tempat/ruang utama dan ruanglain yang digunakan untukberaktivitas; c.jauhdaripintu masuk dan pintukeluar;dan d.jauhdaritempat orangberlalulalang.
(2)Pimpinanataupenanggung jawabKTRyang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat(2)diberikansanksi administratif berupa:
1. a.peringatantertulis;dan/ atau b.pencabutanizin.
(3)Ketentuanlebihlanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 10

(1)Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal6harusdipasang tanda laranganmerokok.
(2)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dipasang di pintu masuk padalokasi yang berpencahayaan cukup agar mudah terlihatdan terbaca.
(3)Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)menjadi tanggung jawab pimpinanataupenanggung jawab tempat terse but.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan merokok diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV LARANGAN DAN PENGENDALIAN Pasal 11
(1)Setiaporang dilarang menjual rokok diKTRkecualidipasar,terminal,tempat wisata, pertokoan,danhotel.
(2)Setiap orang dilarang menjualrokok: a.dengan menggunakan mesin layananmandiri; b.kepadasiswaatau anakdibawahusia18 (delapanbelas)tahun;dan/atau c.kepada perempuanhamil.
(3)Bupati bertanggungjawab terhadap pelaksanaanpenegakan larangan sebagaimana dimaksudpada ayat(1).
(4)Dalampelaksanaan tugassebagaimana dimaksudpadaayat(2)Bupati membentukSatuanTogas PenegakanKTR.
(5)PembentukanSatuanTogas PenegakanKTRditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukanpengendalian iklan rokokyang dilakukanpada medialuarruang.
(2)Pengendalian iklan rokok sebagaimana dimaksudpadaayat(1)antaralain dilakukansebagai berikut: a.mencantumkanperingatankesehatan dalambentuk gambardantulisan sebesarpaling sedikit 10%(sepuluhperseratus) dari totaldurasiiklan dan/atau15% (limabelasperseratus)daritotalluasiklan; b.mencantumkan penandaan/tulisan"18+"dalam iklanproduktembakau; c.tidak memperagakan, menggunakan,dan/ataumenampilkan wujudatau bentukrokokatausebutanlainyangdapatdiasosiasikan dengan merek produk tembakau; d.tidak mencantumkannamaproduk yang bersangkutan adalahrokok; e.tidak menggambarkanataumenyarankan bahwamerokok memberikan manfaatbagikesehatan; f.tidak menggunakankata ataukalimat yang menyesatkan; g.tidak merangsangataumenyarankan oranguntukmerokok; h.tidak menampilkan anak, remajadan/atauwanita hamil dalambentuk gambardan/ atautulisan; i.tidak ditujukan terhadap anak, remajadan/ atauwanitahamil; j.tidak menggunakan tokohkartunsebagai model iklan;dan k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2)wajibmemenuhi ketentuansebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KTR; b.tidak diletakkan dijalan utama atauprotokol; c.tidak diletakkanpada perbatasan antara jalan utama dan jalankolektor; d.hamsdiletakkan sejajar dengan bahu jalan dantidak boleh memotongjalan ataumelintang; e.pemasangan iklan paling dekat100 (seratus)meter dari batas luar pagar /bangunanKTR; f.tidak boleh melebihiukuran72 m 2(tujuh puluh duameter persegi); dan/atau
2. g.tidak boleh dipasang pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dan ayat(3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atautertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(4)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

Pasal 14

(1)Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengimpor rokok yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo rokok termasuk brand image rokok; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok.
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/ atau perorangan yang diliput media.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…