DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah pasal 69 peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pembiayaan operasional kepada Badan Amil Zakat Nasional

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentang PembiayaanBadanAmilZakatNasionalKabupatenKaur; 1.Pasal 18 Ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 9Tahun1967tentang Pembentukan ProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1967Nomor 19,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2828);

3.Undang-UndangNomor 3Tahun2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten SelumadanKabupaten Kaur di ProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 223,Tambahan LembaranNegara Rcpublik IndonesiaNomor 4266); 4.Undang-UndangNomor23 Tahun2011 Tentang Pengelolaan Zakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 525~;.
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); Menetapk:an 6.PeraturanPemerintahNomor 14Tahun2014tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor23Tahun2011tentang Pengelolaanzakat(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014Nomor38,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 5508); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor80 Tahun2015ten tang Pembentukan ProdukHukumDaerah (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2015Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATElf KAUR dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAUR.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahiniyangctimaksuddengan: 1.Daerah adalah KabupatenKaur. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenKaur. 3.Bupati adalah BupatiKaur. 4.Dewan PerwakilanRakyatDaerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalahDewan Perwakilan RakyatDaerahKabupatenKaur. 5.BadanAmilZakatNasionalKabupaten Kauryang disingkatBAZNASKabupaten Kaur adalahLembagayang melakukanpengelolaanzakatdiKabupatenKaur.

6.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkatAPBDadalah AnggaranPendapatandanBelanja Daerah KabupatenKaur.
7.Tim AnggaranPemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatTAPDadalah tim yang dibentuk dengankeputusankepala daerah dandipimpin olehsekretarisdaerah yang mempunyai tugas menyiapkanserta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunanAPBDyang anggotanya terdiridari pejabat perencana daerah, PPKDdanpejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.Dinas PendapatanPengelolaandanAsetDaerah selanjutnya disingkatDPPKADadalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kaur yang melaksanakanpengelolaankeuangan daerah.
9.Bagi.anKesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkatBagi.anKesraadalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Kaur yang membawahi bidang keagamaan zakat, infakdansedekah. BABU MAKSUD DAN TUJUAN Paaal 2 Maksud Peraturan Daerah inimerupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah pasal 69 peraturan pemerintah nomor 14tahun2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2011 tentangPengelolaan zakat, yang bertujuan untukmemberikan jaminan dan kepastian hukumbagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam memberikan bantuanPembiayaan Operasional kepada BadanAmil Zakat Nasional Kabupaten.

(1)Biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil.
(2)Biaya operasional diberikan dalam setiap tahunnya.
(3)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur;
2. b.Biaya Administrasi Umum;
3. c.Biaya Sosialisasi dan Koordinasi.
(4)Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan;
1. a.Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kaur disesuaikan dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK)/ Upah Minimal Provinsi (UMP) dengan memperhatikan rasio beban kerja, tanggungjawab, resiko pekerjaan, dan capaian kinerja;
2. b.Biaya Administrasi Umum disesuaikan dengan rasio kegi.atan dan program BAZNAS dalam tahun berjalan; dan
3. c.Biaya Sosialisasi dan Koordinasi disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan.
(6)Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada hak amil.
(7)Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan syari'at Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efesiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)BAZNAS Kabupaten Kaur menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati Kaur melalui Kepala Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
(2)Kepala Bagi.an Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(3)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai ciengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. BABV PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam Keputusan Bupati Kaur Paaal 7

(1)BAZNAS Kabupaten Kaur bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
(2)Pertanggungjawaban meliputi:
1. a.laporan penggunaan dana;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai rencana kerja tahunan/usulan; dan
3. c.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Kaur melalui DPPKAD paling lam.bat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. BABVII

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6 BAZNAS Kabupaten Kaur menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati Kaur melalui DPPKAD dengan tembusan Instansi terkait.

Pasal 8

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur. Diundangkan di Bintuhan pada tanggal /)1. 01'T"Oh<7r- 2016 SEKRETARIS DAERAH KOWA~ D~ NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690127 199003 1 004 Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal / / O1vohrr 2016 BUPrtUR, oust' PAUSI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR: ;2.3S NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR PROVINS! BENGKULU TAHON 2016 NOMOR: 7 /;201~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR /2.. TAHUN 2016 TENTANG I. UMUM PEMBIAYAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAUR Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional dan hal ini dituangkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hokum dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya menjamin kinerja BAZNAS Kabupaten dalam Pengelolaan Zakat peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan jaminan kepastian hokum atas anggaran pembiayaan BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil.Dengan anggaran BAZNAS Kabupaten Kaur dijamin dalam APBD, maka diharapkan kinerja BAZNAS Kabupaten Kaur dalam pengelolaan zakat bias lebih optimal dan sesuai dengan amanahUndang- Undang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal l CukupJelas

Pasal 2

CukupJelas Pasal 3 Ayat (1) CukupJelas Ayat (2) CukupJelas Ayat (3) CukupJelas Ayat (4) Hurua CukupJelas Huru b CukupJelas Hume CukupJelas Ayat(5) CukupJelas Ayat(6) CukupJelas Ayat(7) CukupJelas Pasal 4 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 5 CukupJelas Pasal 6 CukupJelas Pasal 7 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) Hurufa CukupJelas Hurufb CukupJelas Hurufc CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal 8 CukupJelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR:{}8

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…