DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rancangan Pejabat Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ········~/ 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk tertib, terarah dan memiliki kejelasan tujuannya perlu diatur dengan peraturan daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Ten tang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 112Tahun2014 TentangPemilihanKepalaDesa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 2092}; 13.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 113Tahun2014 TentangPengelolaanKeuangan Desa(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 2093}; 14.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesiaNomor 114Tahun2014 TentangPedomanPembangunan Desa (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 2094); 15.PeraturanMenteri Desa,Pembangunan DaerahTertinggal danTransmigrasiRepublikIndonesiaNomor 1Tahun2015 TentangPedomanKewenanganBerdasarkan HakAsal Usul danKewenanganLokalBerskala Desa(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor 158); 16.PeraturanMenteri Desa,Pembangunan DaerahTertinggal, danTransmigrasi RepublikIndonesiaNomor 2Tahun2015 Tentang Pedoman TataTertibdanMekanisme Pengambilan KeputusanMusyawarah Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 159); 17.PeraturanMenteri Desa,Pembangunan DaerahTertinggal, danTransmigrasiRepublikIndonesiaNomor 3Tahun2015 Tentang Pendampingan Desa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 160); 18.PeraturanMenteri Desa,Pembangunan DaerahTertinggal, danTransmigrasi RepublikIndonesiaNomor 4Tahun2015 TentangPendirian,PengurusandanPengelolaan,dan Pembubaran Badan UsahaMilikDesa(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 159); 19.PutusanMahkamahKonstitusi Republik IndonesiaNomor 128 / PUU-XIII / 2015. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR clan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR TENTANG DESA.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahiniyang dimaksuddengan: 1.Pemerintahan DaerahadalahPemerintah DaerahdanDPRDyang menyelenggarakanurusanpemerintahanmenurut asasotonomidantugas pembantuandengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistemdan prinsipNKRIsebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945. 2.Pemerintah Daerahadalah Gubernur,Bupati,atauWalikotadanPerangkat DaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerah. 3.KecamatanadalahWilayah KerjaCamatsebagaiPerangkat Daerah Kabupaten. 4.Desa adalah DesadanDesaAdatatauyang disebut dengannamalain, selanjutnya disebutDesa,adalahkesatuan masyarakathukumyang memilikibataswilayahyang berwenanguntukmengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hakasal usul,dan/atau haktradisionalyang diakui dandihormatidalam sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 5.Pemerintahan Desa adalahpenyelenggaraanurusanPemerintahandan kepentinganmasyarakat setempat dalam sistem PemerintahanNegara KesatuanRepublik Indonesia. 6.Pemerintah DesaadalahKepalaDesaatauyang disebut dengannamalain dibantuPerangkat Desa sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahanDesa. 7.Badan PermusyawaratanDesa,selanjutnya di singkatBPDadalahLembaga permusyawaratandanpermufakatan yangberfungsimenampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 8.Kelurahanadalahwilayahkerja Lurah sebagaiperangkat kecamatan.

9.LembagaKemasyarakatan adalah lembaga yang dibentukolehPemerintah Desa berdasarkanusul dan prakarsa masyarakat sesuai dengankebutuhan dan merupakan mitra PemerintahDesa.
10.Lembaga Adatadalahlembaga yang telahtumbuh danberkembang dalam sejarah masyarakat hukumadat, berwenanguntukmenata dan menyelesaikanpermasalahan kehidupan masyarakat setempat. 11.Penataan Desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan,dan perubahan status serta penyesuaian kelurahanuntukmewujudkan desa yang maju danmandiri.
12.Keuangan Desa adalah semua hak dankewajibandesayangdapatdinilai dengan uang termasuk didalamnya segalasesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapatdijadikan milikdesa yang berhubungan dengan hak dankewajiban desa. 13.Badan UsahaMilik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atausebagian besar modalnya dimiliki olehdesa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gunamengelola asset, jasapelayanan, dan usahalainnyauntuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14.Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II, Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode Anggaran. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 32.PembangunanDesaadalah upayapeningkatan kualitas hidupdan kehidupanuntuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatDesa.

(1)Pemerintahdapatmemprakarsai pembentukanDesadikawasan yang bersifatkhusus danstrategisbagikepentingan nasional.
(2)Prakarsa pembentukanDesa sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapat diusulkanolehkementerian/lembaga pemerintah nonkementerianterkait.
(3)Usulprakarsa pembentukanDesasebagaimana dimaksudpadaayat(2) diajukan kepadamenteri yangmenyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangpemerintahan dalamnegeri.

BAB II

DESA BagianKesatu Pembentukan Desa Pasal 2

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2dapat berupa: a.pemekaran dari1 (satu)desamenjadi2 (dua)desaataulebih; b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi1 (satu)Desa ataupenggabungan beberapa Desa menjadi1 (satu)Desa baru.

Pasal 4

(1)PemerintahdaerahKabupaten dalam memprakarsai pembentukkanDesa, berdasarkanatashasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukkan Desa harusmempertimbangkanprakarsa masyarakatDesa,asal usul,adat istiadat, kondisi sosialbudaya masyarakat desa,serta kemampuanpotensi desa.
(3)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desamelaluipemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufa, wajibmenyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal3hurufa dibahasoleh BPDinduk dalam musyawarah desauntukmendapatkan kesepakatan.
(2)Hasilkesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam keputusanBPDyang ditandatangani pimpinan dan anggota BPDdengan melampirkan berita acara kesepakatan.
(3)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditandatangani kepala desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
(4)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran desa.
(5)Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bupati membentuk Tim pembentukan desa persiapan.
(2)Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim kajian pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak- tidaknya dibentuk desa persiapan.
(4)Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 7

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pasal 8

(1)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan, yang merupakan bagian dari kode desa induknya.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masajabatan yang sama.
(4)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
(5)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar desa.
(6)Dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudpadaa~at(5), penjabat kepala desa mengikutsertakanpartisipasimasyarakatdanunsur tokohagama, tokohmasyarakat,tokoh pendidikan,pemuda,wanita,dan lembagaswadaya masyarakat.

Pasal 9

(1)PenjabatKepalaDesa persiapan melaporkan perkembanganpelaksanaan desapersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ayat(5)KepadaKepala DesaindukdanBupatimelaluiCamat secara berkala setiap6 (enam)bulan sekaliuntukmenjadibahanpertimbangandan masukanbagiBupati.
(2)Laporansebagaimana dimaksud pada ayat(1)disampaikanolehBupati kepadaTimuntukdikajidandiverifikasi.
(3)Apabilahasil kajiandanverifikasisebagaimana dimaksudpada ayat(2) dinyatakandesapersiapan layak menjadi desa,bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapanmenjadidesauntuk dibahas bersama denganDewan PerwakilanRakyat Daerah.
(4)Apabilahasil kajiandanverifikasisebagaimana dimaksudpadaayat(2) dinyatakan desa persiapan tidaklayak menjadi desa,desapersiapan dihapus danwilayahnya kembalikedesainduk.
(5)Penghapusandanpengembaliandesa persiapankedesa induksebagaimana dimaksudpadaayat(4)ditetapkan dengan PeraturanBupati.
(6)Apabilarancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksudpadaayat(3) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernuruntukdievaluasi.

Pasal 10

(1)Gubernur melakukanevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukkan desapalinglama 20 (dua puluh)hari setelah menerima Rancangan PeraturanDaerah.
(2)Dalamhalhasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(6) disetujui,bupati melakukan penyempurnaan dan penetapanmenjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktupalinglama 20(dua)puluhhari.
(3)Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(6) ditolak,Rancangan Peraturan Daerah tidakdapat disahkan dantidakdapat diajukan kembali dalam jangka waktu5 (lima}tahunsetelah penolakan oleh Gubernur.
(4)Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuanatautidak memberikan penolakkan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
(5)Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua)puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 11

(1)Peraturan Daerah ten tang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…