DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang desa. Memuat tentang ketentuan umum, pembentukan desa, penggabungan desa, penghapusan desa, perubahan status desa, perubahan desa menjadi kelurahan dan sebaliknya, perubahan desa adat menjadi desa dan sebaliknya, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, kepala desa dan perangkat desa, pakaian dinas, atribut dan penghasilan, Badan Permusyawaratan Desa, tata cara penyusunan peraturan di desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, Bdan Usaha Milik Desa, Kerjasama desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang pej:nbentukan :desa p(?I"Siapan.

Pasal 7

. Desa' persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 . ayat (4) ql.apat dit;i:ngkatkan statusrtya menjadi desa dalam jangka waktu paling Jama 3 (tiga) tah.u-n sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. .

Pasal 8

(1). Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disamp$.ikan kepada Gubemur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register desa persiapan, yang merupakan bagian dari kode desa induknya. . .
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa persiapan. ·
(3)Penjabat Kephla Desa sj':bagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari .uri:SUr Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Ka.bupaten untuk piasa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dμa) kali d.;μam masajabatan yang sama. ,
(4)Piinjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b~rtanggungjawab kepada bupati melalui kepala desa induknya.
(5)P<injabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tqgas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi : a:: penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
1. b.pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari , APB Desa induk; : c.: pembentukan struktur organisasi; d,i pengartgkatan perangkat desa; e.. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
2. f.: pembangunan sarana dan prasarana peruerintahan desa; · g.-. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventairisasi : pertanahan serta pengembangan saran.a ekonomi, pendidikan, dan ·· kesehatan; dan . h., pembukaan akses perhubungan antar desa. ~--{ (,. i j \: • \ --~
(6)-Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipai:ri masyara.kat dari unsur t9koh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemudt:1., wanita; dan ·1e:rnbaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

(1)Ppnjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaks~aan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Kepada Kiepala ' ' . Desa induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) pulan s~kali untuk ~enjadi baha:n pertimbangan dan m~'?ukan bagi Bupati. :
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh E)upati ' . ' . ~ada Tim untuk dikaji dan diverit:'i,kasi. ~ . :
(3)~bila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud . pada ayr,t (2) . dμlyatakan desa persiapan layak menjadi desa, bupati menyusurl. ranc~gan ·p~raturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa tmtuk · dibahas bersa.Iha .dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; : (4},Apabila hasil kajian _dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada a.Yi:J.t (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan d~apus dan wilayahnya kembali ke desa induk. . :
(5)· Penghapusan dan pengembalian,. desa persiapan ke desa ind~ sebag$ana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ,: :
(6)Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksuci pada ayat (3) disetujui Dewan Perwakilaii Rakyat . Daerah, Bupati menyam~aikan rancangan Peraturan D_aerah kepada Gubernur untuk dievaluasi. ; PasallO
(1)Gubemur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tdntang pmnbentukkan desa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah metjerima . _Rancangan Peraturan Daerah. ;
(2)palam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) d;isetujui, bupati melakukan penyempumaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalamjangka waktu paling lama 20 (dua) puhih hari.: (3} Dalani. hal hasil evaluasi sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 9 ay.at (6) d;itblak, Rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak:dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (Ema) tahun setelah penolakan oleh J ~ Quben1ur. ' ·
(4)Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan I -: . p:enolakkan terhadap ·rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud p~da ayat (2), Bupati dapat merigesahkan Rancangan Peraturan Daerah tetsebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran ciaerah. (Sf ~alam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah · disetujui. oleh Gubemur, Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu 20 ·(dua) puluh hari setelah tanggal persetujuan Gubemur dinyatakan betlaku dengan sendirinya. i ,. i... .. .. • • .. '

Pasal 11

(1)Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkans()telah tti.endapatnomorregistrasidariGubemur dankodeDesadari.Menteri/yang menyelenggarakanurusanPemerintahandibidang PemerintahanDalam Negeri. .
(2)·PeraturanDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)ai~~rtai lamjPiran .peta bataswilayah desa.·, Pasal 12 (l).P,metapannamadesayang dibentuk sebagaimana dimaksuddalani Pasal 11 bl:":raSaldariusulanmasyarakat desacalonde"sapemekaran: ·(2)UsulanmaSY,arakatsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dibu3itkan1alam ·b¢ritaacarayangditandatangani kepaladesainduk, pimpinanBPDinduk, .t<}kohagama; tokoh masyarakat, tokohpendid~,tokoh pemuda, wanita · · ·dim lemba:ga,swadayamasyarakatcalondesapemdcaran. ._:l : , .Pa~13 Peml:)entukan !>esasebagaimana dimaksud dalam Pasal3harusmemenuhi syarla\-t: a.batas usiaminimaldesa5 (lima)tahunterhitung sejak pembentukan; b..jumlahpenduduk, yaitupaling sedikit 4000 jiwaatau800 kepalakeluai,ga;
1. c..wilayahkerjamemilikiakses transportasiantarwilayah; d..sosialbudayayangdapatmenciptalcankerukunanhidupbermasyarakat sesuaiadatistiadatsetempat; e.niemilikipotensidesa yang11)-eliputisumber dayaalam,sumber daya m!'ffiusia,dansumber dayaekonomi pendukung;
2. f..batas desa yang dinyatakan dalambentuk·peta batas desayang telah dp:etapkanda)aroPeraturanBupati; g.tersedianyasarana dan prasaranapelayananpublik; h.tl,tsedianyasarana dan prasaranapemerintahdesa;dan
3. i..tersedianyadanaoperasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnyabagi -p¢rangkat PemerintahDesa. Pasall4 Dalam wilayahdesa dibentuk dusunyang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dannilai-nilai sosialbudaya masyarakat setempat. Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui,:pemekaran sebagaμnana dimaksud dalam Pasal4sampai dengan Pasal· i 4 berlak;usecararriutatis mui:andis terhadap pembentukan desa tnelalui penggabungart bagiandeJa dari
  1. 2.(qua)ataulebih yang be~sanding m~njadi 1 (satu)desa baru.· · l. • I J. ''· . • Pasal 16
(1)· Pembcntukan desa, melalui _penggabungan beberapa desa me.njadi. 1 ~atu) - desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hur,uf, b dilakμkan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. _ i _
(2)Kesepakatan desa sebagaimana .dimaksud p_ada ayat (1) dihasilkan m~lalui : mekanisme : ' a .. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa; -~-: hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi ballan kesepaJi:atan . penggabungan desa; . · .c., hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputiusan bersamaBPD d., keputusan bersama BPD ditandatanganip oleh para kepala desa 'yang , bersangkutan; dan 1 e.. para kepala desa secara bersama-sama p.1engusulkan penggabungan: desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan : kesepakatan bersama. ·
(3)Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2)-D/;:sa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 . dipat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdanipingan.

Pasal 18

(1)' Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program na-sional yang strategis atau karena bencana alam. -, ·(2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang · -pemerintah. Bagiai:J. Keempat Perubahan Status Desa

Pasal 19

Perubahan status desa meliputi :

a.Desa menjadi kelurahan;
b.Kelurahan menjadi Desa;
c.Desa adat menjadi Desa; dan
d.Desa menjadi Desa adat. ' ·· Bagian Kelima Desa men,jadi Kelurahan

Pasal 20

: (1) n:esa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasar-kan prakarsa pemerintah ~esa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat '. '· ·tokdh'inasyarakat, tokohagama,tokohpendidikan,pemuda,wanita,dan 1enii.bagamayarakat. (2} Ptcμ<:arsasebagaimana dimaksudpaqaayat(1)dibahasdandisepakati dalam musyawarahdesayang dituangkan kedalambentuk keputusan.

(3)Keputusanhasilrilusyawarahse]?agaitnanadimaksudpadaayat.(2) diS/:IIllpaikanolehkepaladesa kepada bupatisebagaiusulan perubapan suitusdesamenjadi kelurahan. . ·
(4)Bupatime±nbentuktimuntukmelakukan kajiandanverifikasiusulankepala desasebagairoana dimaksudpadaayat(3).
(5)Hasilkajiandanverifikasisebag~anadimak:sudpadaayat(4)menjadi masμkanbagibupatiuntukmenyetujuiataumenolakusulan perubapan status desamenjadi kelurahan. ·. . r •·(6)Dalamhal bupatimenyetujuiusulanseba.gaimanadimaksudpadaayat, (5), bupatimenyampaikan RancanganPeraturan Daerah kepadaDPRD u11tuk dibahasdandisetujui bersama.

Pasal 21

Perubahanstatus desamenjadikelurahan sebagaimanadimaksud dalamP~sal 20hatusmemperhatikan persyaratan seba.gaiberikut: · a.lua:swilayahtidakberuba.h; ·b.jumlahpendudukpaling sedikit5.000 (limaribu)jiwaatau1.000(seijibu) keP,alakeluarga; , c.sarana dan prasaranapemerintahanbagi terselenggaranya pemerintajhan kelμrahan; · · . d.potensiekonomi·berupa jenis, jurolahusaha jasadanproduksis;erta keanekaragamanmatapencaharian; -e.kondisi socialbudaya masyarakat berupa keanekaragamanstatus pendupuk danperubah~dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;dan f.mep:ingkatnya~antitasdankualitas pelayanan.

Pasal 22

(1)Kepa:ladesa, Perangkat Desa dananggotaBPDdarideSayangdiu:bah statusnyamenjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatan.nya dandiberikan penghargaanataupesangon sesuai dengan kemampuan ketia:ngandaerah.
(2)PengisianjabatanLurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari pegawai . Negeri Sipillingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Pasal 23

(1)Selin-uhqarangmilikdesa dan sumber-sumber pendapatan desa yang .beruhah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah.
(2)Keka;yiμmdesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikelola oleh pemerintah daerah untukkepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan p~turanperundang-undangan. (3}Pendanaan sebagai akibat perubahan status desamezijadikelurahan dibl)l:)ankanpada anggaran pendapatan dan belanja daerah. . I \ BagianKeen~ KelurahanmenjadiDesa Pasal 24 ·(1)Perubahanstatuskelurahanmenjadidesahanya dapatdilakukanbagi k~lurahanyartgkehidupan masyarakatnya masihbersifatperdesaan., ·c2i-P~bahansi:!3-tuskelurahanmenjadidesasebagaimanaclimaksudpad~ ayat
(1)dap~tseluhtlmyamenjadidesaatausebagian nienjadidesa danseb~gian menjadi kelurahan..
(3)PetubahanKelurahan menjadidesasebagaimanaclimaksudpadaayat(1) dapatdilaksanakan berdasarkan.prakarsa masyarakat,danmem~nuhi ·karakteristik persyaratan.yang ditentukanpsesuai.ketentuan perafuran perundang-undangan. BagianKetajuh PerubahanDesaAclatMenjadiDesa Pasa125
(1)StatusDesaada.tdapatdiubahmenja.diDesa.
(2)Penibahan statusdesa adatmenjadidesaharusmemenuhi syarat: .a.,Luaswilayahtidak berubah;. . b..jurnlahpendudukpalings<!:dikit4.000(empatribu)jiwa,atau800k~pala :keluarga c..;saranadan prasaranapemerintahiμi bagi terselenggarariya.pemerint!ahan ·~~ ' ·d. potensi ekonomiyangberkembang; e.kondisi socialbudaya masyarakatyang_berkembang;dan f.meningkatnya kuantitas dankualitas pelayanan.
(3)Perubahan statusdesa a4atmenjadidesadilakukanberdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan .niemperhatikansaran dan pendapat masyarakat desasetempat,·yang dibahas dandisepakati dalam inusyawarah desaadat dan dituangkan 'k$dalambenfuk keputusan. (4}K~utusanllasil muyawarah sebagairilanadt~aksud pada ayat(3) ~samapa.ikazi oleh Kepala Desaadat kepada bupatisebagaiusulan ~rubahanst{l.tusdesa adatmenjadi desa.
(5)Bupati membentukTimuntukmelakukan kajiandanverifikasiusulan ki;paladesa adatsebagaimana dimaksud pada ayat(4),yang menjadi · masUkkan· bagi bupatiuntukme;nyetujuiatautidak menyetujuiusulan pi,:rubahanstatus desa adatmenjadi desa.
(6)D;tlamhal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adatmenjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten ID;engenairancangan peraturan daerah mengenai perubahan status desa adat menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama; ·(7) Apabila rancangan peraturan daerah seba.gaimana dimaksud pada ayat(6) ~setujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati nienyampaikan rancangan peratura.n daerah :\{epada · gubernur untuk dievaluasi. ; ! • ( ,· \ Pasal 26 Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten peinbentukkan desa, pemberian nomor register, dan pemb~rian kode ;desa, betlaku secara mutatis mutan,disterhadap penetapan rancarigan perati,u-an daerah mengenai perubahan status desa ·adat menjadi desa, pemberian r:i.om_or register, dan pemberian kode desa.
(1)P~erintah, Pemerintah Daerah Provirtsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten · de.pat mengubah status desa menjadi desa adat. · \
(2):Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi Desa yang ada di ' . · wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa. ·(3)' Hhsn inventarisasi Desa dijadikari dasar oleh pemerintah .daerah untuk ' · m·eneta.pkan desa dan desa adat yarig ada di wilayahnya. '(4) Dbsa dan desa adat sebagaimana dimaskud pada ayat (2) ditetapkan dengan 'P6raturan Daerah Kabupaten.

Pasal 28

(1)Pc::netapan desa adat dilakukan dengan mekanisme : a.' pengidentifikasian Desa yang ada; dan. b.: pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa · : adat.
(2)P~ngidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimkasud pada ayat (1) <lilakukan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
(3)Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan. hasil identifikasi dan kajian, yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah;
(4)~cangan Peraturan Daerah sebagaimana dimai:;kud pada ayat (3) telah disetujui bersama dalam rapat paripurn.a dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten disampaikan kepada Guben1ur untuk mendapatkan nomor ·register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa, untuk kemudian di.tetapkan menjadf Peraturan Daerah. ·

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…