DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan berdasarkan pendapatan oleh Pemerintah Daerah tetapi belum di tetapkan sebagai WPR di prioritaskan untuk di tetapkan sebagai WPR.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatanusahapertambangan rakyat sebagaiupaya pemanfaatan sumber dayamineral, energidan bahan galian memiliki darnpak terhadap Jingkungan hidup baikfisik, sosial, budaya sertamemiliki nilaitambah secara nyata kepadaekonomimasyarakat dan pembangunan daerah secara ·betkelanjutan; ---•onn•m■■m■■•WllllJlllOIIUJUIIIIJlll[lllll1JlllffllOIIIJll)llllllll lfllll • Mengingat
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 16 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wilayah Pertambangan Rakyat.
1. 1.Pa.sal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; A1111lo111nlllll[l .. sebagaimana telahdiubah dengan U nd ang-Undang Nomor 19Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.Undang-Undang Nomor 3Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaurdi Propinsi Bcngkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) ; 7 .Undang-Undang Nomor45 Tahun 2003 tentang Tarif AtasJenisPenerimaan NegaraBukan PajakYangBerlaku Pada Departemen Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Nomor4 214) ; 8.Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali -terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ·-- 0 ••un■l■■mn1111111111111mf1H(IIJIIIUUl(IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIHIIIHUIHH1fil - ,. 9.Undang-UndangNomor25 Tahun2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor67, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4724);
2. 10.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang Penataan·Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4725); :11.i:Undang-UndangNomor4Tahun2009 tentang PertambanganMineralDan Batubara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor4, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4959);
3. 12.Undang-UndangNomor28 Tahun2009 tentangPajak DaerahdanRetribusi Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);
4. 13.Undang-UndangNomor32 Tahun 2009 tentang PerlindunganDanPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14.PeraturanPen1erintah Nomor 27Tahun 1999tentangAnalisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); m••--mU■nlll■■n1111111u111111ounumm11m11m11111n111111m1111111111 11 ....
5. 15.Peraturan PemerintahNomor38Tahun 2007tentangPembagianUrusan Antara Pemerintah Pusat,PemerintahDaerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4737);
6. 16.PeraturanPemerintahNomor26 2008tentangRencana Tata WilayahNasional (Lembaran Republik IndonesiaTahun2008 48,Tambahan Lembaran RepublikIndonesiaNomor 4833); Tahun Ruang Negara Nomor Negara
7. 17.PeraturanPemerintahNomor22Tahun 2010tentangWilayahPertambangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2010Nomor 28,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 5110);
8. 18.PeraturanPemerintahNomor24Tahun 2012tentangPerubaha.."l AtasPeraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan MineralDan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor4t>,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor04 Tahun2012 tentang Rencana Tat~ RuangWilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 1?0); ................ ,.,u, 11111n1111111110111111m11111111m1mnnrn111nm11111111111m11 ... . -... ... DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN :

Pasal 1

DalamPeraturan Daerahini,yang,dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Kaur. 2.Bupati adalah BupatiKaur.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerahsebagaiunsurpenyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 4 .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutDPRDadalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur. S: ·Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bengkulu. 6.Gubemur adalah GubemurBengkulu.
7.Menteri adalahMenteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang pertambangan mineraldan batubara. 8 .Unit kerja adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan. •
9.WilayahPertambangan yangselanjutnyadisingkatWP adalahwilayahyangmemilikipotensi mineraldan/atau batuharadantidak terikat denganbatasanadministrasi pemerintahanyangmerupakan bagiandarirencanatata ruangnasional. 10.WilayahPertambangan Rakyatyang selanjutnyadisingkat WPRadalahbagian dariWPtempat dilakukan kegiatan usahapertambangan rakyat.
11.IzinPertambanganRakyat yang selaujutnya disingkatIPR adalahizinuntukmelaksanakanusahapertambangan dalamwilayahpertambangan rakyat denganluaswilayah daninvestasiterbatas. 12.?ertambangan adalah stbagianatauseluruhtahapan kegiatandalam rangkapenelitian,pengelolaandan pengusahaanmineralatau batubarayangmeliputi penyelidikanumum,penambangan, pengolahandan pemurnian,.pengangkutan dan penjualansertakegiatan pascatambang. 13.Penambangan adalah bagian kegiatanusaha pertambanganuntukmemproduksi mineraldan/ atau batubara danmineralikutanlainnya. 14.Mineraladalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yangmemiliki sifat fisikdankimiatertentu serta susunan Kristalteratur atau gabungannya yang membentuk batuan,baik dalam bentuklepasataupadu. 15.Batubara adalah endapan senyawa organickarbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16.Ba...'i.angalian adalah unsur-unsurkimia, mineral-mineral, bijih-bijihdansegala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. 17.Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yang membentuk teras atau undukan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai aktifsaat iniataupun endapan mas~lampau. 18.EndapanSungai Purba adalahendapan dari hasil proses sedimentasi sungaipada masa lampau dan saatinibukan m erupakan alursungai aktif. 19.Pengolahandanpemurn1anadalahkegiatanusaha pertambanganuntukmeningkatkanmutumineral dan/ataubatubara sertauntukmemanfaatkandan memperoleh mineralikutan.
20.Pengangkutan adalahkegiatanusahapertambangan untukmemindahkanmineraldan/ataubatubaradari daerah tambangdan/atautempat pengolahandan pemurnian sampai tempatpenyerahan. 21.BaclanUsaha adalahsetiapbadan hukumyangbergerak di bidang pertambanganyang didirikanberdasarkan hukumIndonesiadan berkedudukwdalamwilayah NegaraKcsatuanRepublikIndonesia.
22.Koperasiadalah badanusahayang beranggotakan orang- seorangatau badan hukumKoperasidengan melandaskan kegiatannya berdasarkanekonomirakyat yang berdasar atasazas kekeluargaan . 23.Masyarakat adalah masyarakat yangberdomisilidi sekitar operasi pertambangan atauwilayahpertambangan. 24.Analisis MengenaiDampakLingkungan yang selanjutnya disebutAmdaladalah kajian mengenaidampak besar dan pentingsuatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakanpadalingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha/ataukegiatan.
25.Upaya Pengelolaan Lingkungan HidupdanUpaya PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKLdanUPLadalahpengelolaandan pemantauan ····terhadapusaha dan/ataukegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaba dan/ ataukegiatan.
26.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usahapertambangan untukmenata, memulihkan, danmemperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi' kembali sesuai p erun tukannya. --nn••«u•••nmou 11111111111101111111nn1111111nu11n1101n1mmrn11m11m11 011111111~ • 27.KegiatanPascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalahkegiatan terencana, sistematis,dan berlanjut setelahakhirsebagianatauseluruhkegiatan usahapertambanganuntukmemulihkanfungsi lingkungan alamdanfungsi sosialmenurutkondisi lokal diseluruhwilayahpenambangan.
28.Pemberdayaan Masyarakatadalahusaha untuk meningkatkankemampuan masyarakat, baik secara individualmaupunkolektif,agar menjadilebihbaik tingkat kehidupannya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)KewenanganPemerintah Kabupatenrlalampengel0laan pertambangan rakyat,antaralain: a.Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;· b.PenetapanWPR; c.PemberianIPR,pembinaan, penyelesaiankonflik masyarakat,danpengawasanusahapertambangan rakyat di wilayahkabupatendan/atauwilayahlaut sampai dengan4 (empat) mildari garis pantai; d.Melakukan pembinaanIPRyangmeliputipengusahaan, permodalan,pemasaran dan tata carapelaporan; e.Membimbingusahapertambangan rakyat dalam hal teknis penambangan, keselamatandankesehatankerj a danpengelolaan lingkungan hidup sertareklamasi pascatambang; f.Melakukan pengawasan teknisdanoperasional kegiatan usahapertambangan rakyat yang meliputi teknik penambangan, pengolahandan pemurnian, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja(K3)serta lingkungan dan reklamasi pascatambang;
1. g.Penginventarisasian, penyelidikandanpenelitian,serta' eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk mengembangkan WPR; " • h.Pengelolaan informasigeologi,informasipotensi mineral danbatubara, sertainformasipertambanganpada wilayahkabupaten; 1.Pengembangandanpeningkatannilai tam.bahdan manfaat kegiatanusahapertambanganrak:yatsecara optimal; J.Penyampaian laporanpengelolaanpertambanganrak:yat sertainformasi hasil produksi,penjualan dalamnegeri, sertaeksporkepadaMenteridan Gubemur.
(2)KewenanganPemerintah Kabupatensebagai1nana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan sesuai.dengan .ketentua..'1.peraturanperundang-undangan. BABIII WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT Pasal 3 Kegiatandan/atau usahapertambangan rakyat dengansuatu IPRdilaksanakan dalamsuatuWPR.

Pasal 4

KriteriauntukmenetapkanWPRadalahsebagaiberikut:

a.Mempunyaicadanganmineralsekunder yang terdapat di sungaidan/ataudiantaratepidantepi sungai;
b.Mempunyaicadangan primer logamdan batubara dengan •kedalaman maksimal 25 (dua puluhlima)meter; c.Merupakan endapan teras, dataranbanjir,dan endapan sungai purba; d.Luas maksimal wilayahpertambanganrak:yatadalah 25 (dua puluhlima)hektar;
e.Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau ' f.Merupakan wilayahatau tempat kegiatan tam.bang rak:yat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; .,, • g.Tidaktumpangtindih denganWilayahUsaha Pertambangan(WUP)danWilayahPencadanganNegara (WPN);dan h.Merupakan kawasan peruntukanpertambangan sesuai denganrencanatataruang.

Pasal 5

(1)WilayahdalamWPyang memenuhikriteriaditetapkan menjadiWPRoleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan pemerintahPropinsiBengkuludanberkonsultasi dengan DPRDKabupatenKaur.
(2)PenetapanWPR8ebagaimana dimaksudpadaayat(1) disampaikan secaratertulisolehBupati kepadaMenteri danGubemur.
(3)Koordinasisebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan untukmendapatkan pertimbangan berkaitan dengandata daninformasiyangdimilikiPemerintahPropinsi.
(4)Konsultasi denganDPRDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untukmemperoleh pertimbangan dalambentuk keputusanpimpinanDPRD.

Pasal 6

(1)Dalam penetapanWPRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat(2),Bupati berkewajiban melakukan pengumuman dansosialisasi mengenai rencanaWPRkepada masyarakat secara terbuka.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pengumuman dansosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)PenetapanWilayahPertambangan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. enmmm■m■nmmn■UIIIIIIIIIIIUIUlUilmlllllllllllDIUTl[ffllllUIIIIIIIIIIIJllllll ", •

Pasal 7

Wilayahatautempatkegiatantam.bangrakyat yangsudah dikerjakan berdasarkan pendataanolehPemerintahDaerah tetapi belum ditetapkansebagaiWPRdiprioritaskanuntuk ditetapkansebagaiWPR.

Pasal 8

Usahapertambangart rakyat tidakboleh menghalangiusaha pertambanganyangsahdi sekitarWPR.

Pasal 9

(1)Usahapertambangan rakyat dilarangpada:
1. a.wilayahsuakaalam,hutanwisatadan hutanlindung;
2. b.wilayahyang tertutupuntukkepentinganumum dan padalapangan, sekitar lapangandan bangunan pertahanan; c .situssejarah,cagar budaya dan tempat-tempatfasilitas umum; d.tempat-tempat pekerjaanwilayahusahapertambangan, wilayahusahapertambangankhusus,kecualiatas permintaan pemerintah danizindari pemegang izin usahapertambangan danizinusahapertambangan khusus; e.bangunan-bangunan, rumah tempattingga)atau pabrik-pabrik beserta tanahpekarangan sekitarnya, kecuali denganizinyang bersangkutandan/ atau lZ1Il dari lingkungan sekitarnya.
(2)Ketentuanlebih lanjut mengenai pemberian1zin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufe,diatur dengan Peraturan Bupati. . (j ..

Pasal 10

(1)Seluruhkegiatanusahapertambangan rakyatpada suatu lokasiyang telah berjalan secaratradisi,berdasarkan pendataandankenyataanwajibdiinventarisasi dan kemudiandidaftarkanolehunitkerja yang menangani bidang pertambangan,untukditetapkansebagaiWPR.
(2)Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian setelah adanyakegiatanusahapertambangan berdasarkanizin usahapertambangan/izinusahapertambangan khusus yang dilakukan tanpasepengetahuandanizindaripemilik 1zmusahapertambangan/izin usahapertambangan khususadalah tidaksahdandigolongkan sebagai pertambanganliardan harusdihentikan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010