DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintahan daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 9Tahun1967tentang PembentukanPropinsi Bengkulu{Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828);

3.Undang-UndangNomor 8Tahun1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-UndangNomor 3Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); SEKRETARIATo:,rnA:If(.~.,L:r:,"fC.lKAUR l:lAG If•N\·11.'i' :j:.1 TELAH r,\?°;>•~.:·:;::_:',if.,~,l.R A F OITELITI KtB ,.,,1,,.., , •r~
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahuh 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyeienggaraan Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9 . Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : Me etapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGANBENCANA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D4 am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : SEKRETARIAT o RA ~ Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. BAG IAN UXUM PAf~AF ........................,...;...__ ,....."- r . 2.1BupatiadalahBupatiKaur. 3.BadanPenanggulanganBencanaDaerah selanjutnya disingkat(BPBD)adalah BadanPenanggulanganBencana Daerah KabupatenKaur. 4.Bencana adalahperistiwaataurangkaianperistiwayang mengancamdan I mengganggukehidupandanpenghidupan masyarakatyang disebabkan, baik oleh faktoralamdan/ataufaktornonalammaupunfaktormanusiasehingga mengakibatkan timbulnyakorbanjiwamanusia, kerusakanlingkungan, kerugianhartabenda,dandampakpsikologis. 5.Bencana alam adalah bencanayang diakibatkanoleh peristiwaatau serangkaianperistiwayang disebabkanolehalamantaralainberupagempa bumi,tsunami,gunungmeletus,banjir,kekeringan,angin topan,dan tanah longsor. 6.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkanoleh peristiwaatau I serangkaianperistiwanon alam yangantaralainberupagagalteknologi, gagalmodernisasi,epidemi,danwabahpenyakit. 7.Bencanasosialadalah bencanayang diakibatkanoleh peristiwaatau serangkaianperistiwayang diakibatkanolehmanusiayangmeliputikonflik I sosialantarkelompokatau antarkomunitas masyarakat,danteror. 8.Penyelenggaraanpenanggulanganbencana adalahserangkaianupayayang meliputipenetapankebijakanpembangunanyangberisikotimbulnya bencanayangmeliputiprabencana,tanggapdarurat,danpascabencana. 9.Pencegahanbencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk mengurangiataumenghilangkanrisikobencana, baikmelaluipengurangan ancaman bencanamaupunpengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. 10.Kesiapsiagaanadalah serangkaiankegiatan yang dilakukanuntuk mengantisipasibencanamelalui pengorganisasiansertamelaluilangkah yang tepat guna danberdaya guna. 11.Peringatan diniadalah serangkaiankegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinanterjadinyabencana pada I suatutempatoleh lembaga yangberwenang.

12.Mitigasiadalah serangkaian upayauntukmengurangirisikobencana, baik melaluipembangunanfisikmaupunpenyadarandanpeningkatan kemampuan menghadapibencana.
13.Resikobencana adalahpotensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana I padasuatuwilayahdan kurunwaktu tertentu yangdapat berupakematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnyarasaaman,mengungsi,kerusakanatau kehilangandangangguan kegiatan masyarakat.
14.Tanggapdarurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segerapada saatkejadian bencanauntukmenangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawadan hartabenda,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi,serta pemulihandarurat prasarana dan sarana.
15.Korbanbencana adalah orangataukelompok orang yang menderitaatau meninggaldunia akibat bencana. 16.Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saatpascabencana yang terdiri dari rehabilitasidanrekonstruksi.
17.Rehabilitasiadalah perbaikandanpemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuknormalisasiatauberjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat padawilayahpascabencana seperti padakondisi sebelum terjadinya bencana.
18.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan padawilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosialdan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan ·s-,K-f{E-rn-,R1-i1r-,1...t~~:.JiWi~~Yi~. , t pada wilayah pasca bencana. 1 __n_r.._c_.1' i'JH;.;;,•.Jr,I TELMio;;-·r;•-;~:,-:f/-,-~ DIT:~:,J};::.~f..·'t - '' '---u' .--··--.~·--------.z 1' , 19.Rencana pemulihanadalah dokumen perencanaanyangberisidata kependudukan,sosial,budaya,ekonomi,prasarana dan saranasebelum I terjadibencana,informasikerusakan,potensisumberdaya,petatematik, programdankegiatan,jadwalkegiatan,rencanaanggaran,pelaksanadan prosedurrehabilitasidanrekonstruksi. 20.Pelaksanarehabilitasidanrekonstruksi selanjutnyadisebutUnitPelaksana adalahunitkerjapengeloladanpenanggungjawab kegiatan rehabilitasidan rekonstruksipadaBadanNasionalPenanggulanganBencana(BNBP)di tingkat nasionaldan unitkerjapadaBadanPenanggulanganBencana Daerah (BPBD)ditingkat daerah. 21.Rencanainduk adalah rencanayangbersifatkomprehensif yang berjangka I waktu menengahdanpanjang. 22.RencanaAksiNasionalPenguranganRisikoBencana(RANPRB)adalah rencanakegiatantingkat nasionalyang dilakukan dalamjangka waktu tertentu. 23.Rencana penanggulanganbencana adalah dokumen perencanaan yangberisi kebijakan strategi, programdanpilihantindakan dalampenyelenggaraan penanggulanganbencanadaritahappra, tanggapdarurat dan pasca bencana. 24.RencanaAksiDaerah(RAD)penguranganrisikobencana adalah dokumen perencanaan penguranganrisikobencanayangberisilandasanprioritas, I strategi yangdisusunolehseluruh pemangku kepentingan yangdisusun secarapartisipatif komprehensifdansinergisuntukmengurangirisiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaandanketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25.IWilayahbencana adalahwilayah tertentuyang terkena dampak bencana.
26.Pengungsiadalah orangataukelompokorang yangterpaksaataudipaksa keluar daritempattinggalnyauntukjangka waktu yang belum pastisebagai akibat dampakburukbencana.
27.Penyintasadalah korban yang selamatdan mampubangkitkembali.
28.PemerintahadalahPresiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud l dalam Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945. 29.BadanNasionalPenanggulangan Bencana, selanjutnya disebutBNPB,adalah lembaga pemerintah non-departemen yangdipimpin olehpejabat setingkat l menteri yang dibentukolehpemerintah,sebagaibadanyang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana padatingkat nasional. 30.BadanPenanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebutBPBD,adalah lembaga yang dibentukolehBupati sebagaibadanyang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana padatingkat kabupaten setelah melalui koordinasidankonsultasi denganKepala BPBD provinisidanKepala I BNPBsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31.Pendampingan/fasilitasiadalah upaya dan peran yang diperlukandapat diberikanoleh BNPBkepada daerah dalam penanggulangan bencanadi bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
32.Lembagausahaadalah setiapbadan hukumyang dapat berbentuk badan usahamilik negara,badan usahamilikdaerah, koperasi,atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenisusahatetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
34.Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
35.Fungsi komando adalah kewenangan memerintah danmengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat g bencana,__ SEKRETMl!Ai)AE?.AHtU•,::~~;.T[:,iI~UR o r, 1.!\r~i-:'J1,u r~ _____j__· ----·--- TELAr-'. c:t'";'.:,::;.;_,r.'.i·~\RAr DITEUTI l'. !i~~;;x,..: : -~ i' 36.Fungsikoordinasiadalahkewenanganmemadukanprogramdankegiatan sektor/lembaga terkaitpadatahapprabencana,saattanggapdarurat dan pascabencana. 37.Fungsipelaksana adalahkewenanganuntukmelaksanakanprogramdan kegiatanpada tahapprabencana,saattanggapdarurat danpascabencana. 38.Pengelolaanbantuanpenanggulanganbencanaadalahkegiatanpenerimaan, penyimpanandanpendistribusianbantuanyang disediakandandigunakan padaprabencana,saattanggapdarurat danpascabencana. 39.Bantuantanggapdaruratbencana adalahbantuanuntukmemenuhi kebutuhandasar padasaatkeadaan darurat. 40.Kemudahanakses adalah penyederhanaan prosesatas upaya penyelenggaraanpenanggulanganbencanapada saattanggapdaruratyang meliputi pengkajiansecara cepat terhadaplokasibencana,kerusakan,dan I penyediaan sumberdaya; penyelamatandanevakuasimasyarakat terkena bencana;pemenuhan kebutuhandasar; perlindungan terhadapkelompok rentan;danpemulihan dengansegeraprasarana dan saranafasilitasumum. 41.Kelompokrentan adalahbayi,balita,anak-anak, ibuhamilataumenyusui, penyandangcacatdanoranglanjutusia.
42.KejadianLuar Biasa(KLB)adalah salahsatu statusyang diterapkandi Indonesiauntukmengklasifikasikan peristiwamerebaknyasuatuwabah penyakitdimanaadakejadian meningkatnya kesakitanataukematian yang bermakna secaraepidemiologispadasuatudaerah dalamkurunwaktu tertentu. 43.Dana penanggulanganbencana adalahdanayang digunakanbagi penanggulanganbencanauntuktahapprabencana,saattanggapdarurat, dan/ ataupascabencana. 44.Danasiap pakai adalahdanayang selalu tersediadandicadangkanoleh PemerintahdanPemerintah Daerahuntukdigunakanpada saattanggap darurat bencana sampai denganbatas waktutanggapdaruratberakhir. 45.Danabantuansosial berpolahibah adalahdanayang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaibantuan penanganan pascabencana. 46.Bantuan darurat bencana adalah bantuanuntukmemenuhikebutuhan dasar padasaattanggapdarurat. 47.Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. 48.Forumuntukpenguranganresikobencana, adalahsuatuforumuntuk mengakomodasiinisiatif-inisiatifpenguranganresikobencanadidaerah. 49.Penguranganresikobencana adalah kegiatanuntukmengurangiancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
50.Daerah rawan bencana adalah.daerah yangmemiliki kondisiatau karakteristikgeologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,politik, ekonomi,danteknologipada suatuwilayahuntuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuanmencegah, meredam, mencapai kesiapan, danmengurangi kemampuan untukmenanggapi dampakburuk bahaya tertentu.
51.Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebutTSBD,adalahsuatutim yang dibentuk atasinisiatifmasyarakat desa untukmengakomodasiinisiatif- inisiatif pengurangan resikobencana di desa. BABII ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

a.kemanusiaan; PARAF . I
c.lkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.I kebersamaan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i.partisipasi. 1

Pasal 3

P · 1 sip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.nondiskriminatif;
i.nonproletisi;
j.kerelawanan;
k.pengurangan resiko;
1. 1.kearifan local; dan
m.membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain : masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional. T • Pasa16 Pemerintah Daerah mempunyaitugasuntuk: a.menjaminpemenuhanhakmasyarakatdanpengungsidanpenyintas yang terkena dampak bencana sesuaidenganstandarminimumpemerintah; I b.memberikan perlindungankepada masyarakatdariancaman dandampak bencana; c.melakukan penguranganrisikobencanadanpemaduan pengurangan risikobencana dengan programpembangunan; I d.menyusun rencanapenanggulanganbencanauntukjangkawaktulima tahunan; e.melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum PenguranganResiko Bencana Daerah(FPRB)danTimSiagaBencanaDesa(TSBD) f.mengalokasikandanapenanggulanganbencana dalamAPBDyang memadai;dan g.mengalokasikandanasiap pakai dalamAPBDuntukpenanganan tanggapdaruratbencana.

Pasal 7

Dalammenjalankantanggungjawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(1), PemerintahDaerahmemilikiwewenang: apenyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerahdan I ·pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkanunsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; b.penetapankebijakan penyelenggaraanpenanggulanganbencana pada wilayahnyaselaras dengankebijakanpembangunan jangkamenengah daerah danpembangunan jangka panjang daerah; c.perencanaandanpelaksanaankebijakan kerjasamapenyelenggaraan penanggulanganbencana denganprovinsidan/ataukabupaten/kotalain; d.pengaturan penggunaanteknologiyang berpotensi sebagaisumber ancamanataubahaya bencana padawilayahnya; e.penetapanstatus dantingkatan bencanaDaerah; f.perumusankebijakan pencegahanataspenguasaan dan pengurusan sumber daya alam yangmelebihikemampuan alam dan dampak perubahaniklimpadawilayahnya; g.menyusun perencanaan, pedomandanprosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana; h.perumusan dan penetapankebijakan pengelolaanbantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadapnilai-nilaibudaya, kearifan lokal dankemandirian masyarakat. i.penertibanatas pengumpulan dan penyaluranbantuandi wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangatdankemandirian masyarakat; dan

j.melakukan pengawasandanpengendalian terhadap harga kebutuhan pokokdan/ atau harga kebutuhanlainpada tahaptanggap darurat dan pasca bencana. Ekl'f.T~~ J/•1·r,''"fl'.ll'""•;•;,·,:• ''''Jt'_'~'• \~J•.h1"''-• • l 1 1 d ,.,1I•'\•l B,'\GI !'.Ii r'i;,;1;'.1 .i:-1 11.• ..... ·__•.- ·r,..~,--::-;--,.•..., I I·~, I - , Pii~L:i"I... • ·..I---- ... ~ J 1 l •' BABIV RAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, .khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b.mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c . mendapatkan informasi secara tertulis dan/ atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
g.mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
h.rnernperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan I oleh kegagalan konstruksi

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan I pernenuhan kebutuhan dasar. (3~ Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat I rnendapatkan perlindungan dan jarninan hak atas :
1. a.menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
2. b.mengembangkan nilai budaya lokal (local wisdom);
3. c.lingkungan yang sehat; I
4. d.penghidupan dan ekonorni yang 1ayak;
5. e.politik;
6. f.pendidikan;
7. g.pekerjaan. (4 Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
8. a.rnerelakan kepernilikannya dikorbankan dalarn penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/ atau
9. b.terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pf ndidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk rrfembangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana I Pasal 10 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang- rangnya memuat tentang :

a.kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; r---- SEKRETAR - ;aim-;;tl:t.?m I aan; B AG AN HlH:UM TELA!·: r.,:i ,c~ 2:: :-:-:q; I r /\ RAF- 0.::1:~ EUAK~:..~1~-- 11•.................u ...., u ...,u,uDDilJlu ■ ,,,, _. _______ _ I •
c.I risiko bencana;
d.prediksi bencana; dan
e.status kebencanaan.

Pasal 11

( 1) I Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi :

a.penyandang cacat; b . orang usia lanjut;
c.bayi, balita dan anak-anak;
d.perempuan hamil dan menyusui; dan
e.orang sakit.

(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.
4. a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis; hal
5. b.memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. c.berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. d.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan l bencana;dan
8. e.memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana.

Pasal 13

(l)r~:~:=~~~~~~~~~~:~~== kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

(2)Kbgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rriemperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. BABV FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

I . "k

(1)Vntuk melakukan upaya pengurangan ns1 o c!libentuk forum pengurangan risiko bencana. r I , ~KRET lRIAT DAERIIHK/\!WPATEN KAU R . f . .''\ G 1f, ~ ~~~~ U M ~,:.. /' .. , ·:S:::.L"f.i7iPARi:rc L . ' • • " ' ~L \,,' "C I .. . . t#' bencana di tingkat kabupaten
(2)lruiggotaforumpenguranganrisikobencanasebagaimanadimaksud padaayat 1
(1)terdiriatasunsur: a.pemerintah daerah; b.lembagaswadayamasyarakat(LSM); c.lembaga sosialkeagamaan; d.organisasisosialkemasyarakatan; l e.perguruantinggi; f.sekolahnegeridanswasta; ~-media masa; h.masyarakat;dan i.dunia usaha.
(3)Anggotaforumsebagaimana dimakasudpadaayat(2)ditetapkan dengan ~eputusanBupati Pasal 16 Dalamrangka penguranganrisikobencanaForum PenguranganRisikoBencana b!rperanantaralain: a Jmengakomodasi inisiatif-inisiatifpenguranganrisikobencana yangada Idimasyarakat. b.penyusunan rencanaaksibersamadidaerah dalam rangka pengurangan risikobencana dengankoordinasiBPBD; c.melakukan pengarusutamaan penguranganrisikobencanabagisemua pemangku kepentinganmenuju komunitas yang peka, tanggapdantangguh terhadap bencana; d.melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaandankemandirian kepada masyarakat dalam menghadapirisikobencana;dan e.berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Anggota TSBDsebagaiman dimaksud pada ayat(1) terdiriatas: a.pemerintah desa; b.tokoh adat; c.tokoh agama; d.tokoh pemuda; e.tokoh perempuan; I f.unsurpendidik/ sekolah;dan g.masyarakat desa.

BAB VI

TIM SIAGA BENCANADESA Pasal 17 ( 1)Dalam rangka penguranganresikobencanaditingkat desa dibentukTim ISiaga Bencana Desa(TSBD) .

Pasal 18

Dalam rangka penguranganrisikobencanaTSBDberperan antaralain : a .menghidupkan kembali kearifan lokaldalam upaya penguranganrisiko bencana. b. 1 menyusunan rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan risikobencana dengan koordinasi BPBD;

c.melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagisemua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana; 1 kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada Lt dalam menghadapi risiko bencana; 1 pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas n dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh :lt desa yang berpotensi menimbulkan bencana; ,asi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 19

agaimana dimaksud pada pasal 17 dibentuk atas dasar kesadaran mpuan masyarakat desa setempat. :merintah desa, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya :1.t dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TSBD. organisasi, tugas pokok dan pembagian peran dalam TSBD 1 berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang :trakan TSBD. 1 lebih lanjut tentang TSBD diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…