DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Restribusi Tempat Khusus Parkir di dasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangRetribusi Tempat KhususParkir; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor 9Tahun1967tentang PembentukanPropinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1967 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828);

3.Undang-Undang Nomor8Tahun1981tentang Undang- Undang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209); SEKRETARIATDAERAHKABUPATEN KAUR BAGIANHUKUM 4.Undang-Undang Nomor28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); TELA HDIP C':: OITELITI!IEE,; .., " ~rnREi/\,Rlf,r Q,!EP.:,: ➔ KABU?ATEN KAUR Cf, G!AM H:J!{ UM 1:;i,i.ii"i'·,..-;-;;·:-;,),F'; DAN I PARAF Dff~LITi'°KEiL"H:\~N1 J "'
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 21 . Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR clan Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3.Bupati adalah Bupati Kaur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu aten Kaur. srnRETAn!AT DAERA!i KABUPATEN KAUR 8 !\ G ! A N H U K U r,1 .,, 5.DinasadalahDinasPerhubungan, Ko~unikasidanInformatikaKabupaten Kauratausebutanlainnya. 6 .KasUmum DaerahadalahKasUmum Daerah KabupatenKaur. 7 .Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugas tertentudibidang retribusidaerah sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku. 8.Badan adalah sekumpulanorangdan/ataumodal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukanusahamaupunyang tidak melakukan usahayang meliputiperseroanterbatas,perseroankomanditer,perseroan lainnya,Badan UsahaMilikNegara(BUMN)atauBadan UsahaMilikDaerah (BUMD)dengannama dandalambentuk apapun,firma, kongsi,koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosialpolitik,atauorganisasi lainnya, lembaga,dan bentuk badanlainnyatermasuk kontrakinvestasikolektifdan bentukusahatetap. 9.RetribusiTempatKhususParkiradalah pembayaranataspelayanan penyediaantempatkhususparkir yangdisediakan,dimilikidan/atau dikelola olehPemerintah Daerah. 10.RetribusiDaerah yang selanjutnya disebutRetribusiadalahpungutan daerahsebagaipembayaranatasjasa ataupemberianizintertentu yang khususdisediakandan/ataudiberikanPemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadiatauBadan. 11.Parkiradalah keadaantidak bergeraksuatukendaraan yang tidakbersifat sementara. 12.TempatKhususParkiradalah tempat yang secarakhusus disediakan/dimilikidan/ataudikelola olehPemerintah Daerahuntuk memberikan pelayanan parkir kendaraan kepada masyarakat yangmeliputi lokasiparkirdi objek wisata,pelataranparkir,tamanparkir, gedung parkir sertalokasiparkirinsidentil. 13.Pelataran Parkiradalah tempat parkir yang lokasinya terpisah daribahu jalansepertipelataran pasar,rumahsakit, terminaldan tempat lainnya. 14.TamanParkiradalahsuatu areal/lahan/lokasi tertentu yang dimanfaatkan sebagaitempat parkirdandilengkapisaranaperparkiran. 15.Gedung Parkir adalah bangunan atausebagian daribangunan yang dimanfaatkanuntuktempat parkir kendaraan.
16.LokasiParkir Insidentiladalahlokasiyang dapat digunakansebagaitempat parkir yang tidak menetap dan pada saattertentu. 17 .Kendaraan adalahsuatu sarana angkutdijalanyangterdiriatas kendaraan bermotordan kendaraan tidak bermotor. 18.Kendaraan Bermotoradalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatasrel.
19.Karcisadalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempatkhusus parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 20.Jasaadalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha danpelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas,atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadiatauBadan. 21.JasaUsaha adalah jasayang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. sr.,.RETARIATDAEP./{H KABUPATEN KAUR tH,GIAN HUKUM 22.WajibRetribusiadalahorangpribadiatauBadanyangmenurut peraturan perundang-undanganretribusi diwajibkanuntukmelakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungutataupemotong retribusi tertentu. 23.SuratKetetapan RetribusiDaerah, yang selanjutnya disingkatSKRDadalah suratketetapan retribusi yangmenentukanbesarnyajumlahpokok retribusi yang terutang. 24.SuratTagihan RetribusiDaerah,yang selanjutnyadisingkatSTRDadalah surat untukmelakukan tagihan retribusidan/atausanksiadministratif berupa bungadan/ataudenda. 25.Suratteguran,suratperingatanatau suratlainyangsejenisadalahsurat yang diterbitkanolehBupatiataupejabat yang ditunjukuntuk atau memperingatkanwajibretribusiuntukmelunasi retribusi yang terutang. 26.InsentifPemungutanRetribusiyang selanjutnya disebutInsentifadalah tambahanpenghasilan yang diberikan sebagaipenghargaanataskinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutanRetribusi TempatKhusus Parkir.
27.Kedaluwarsaadalahsuatualatuntukmemperolehatau untukdibebaskan darisuatuwaktu tertentudan atassyarat-syarat yang ditentukanoleh Undang-Undang.
28.Penyidikantindak pidanadibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukanoleh penyidikuntukmencarisertamengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tindak pidanadi bidang retribusidaerahyangterjadiserta menemukantersangkanya. BABII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

DengannamaRetribusi Tempat KhususParkirdipungutRetribusiatas pelayanan Tempat KhususParkir yang disediakan,dimilikidan/ ataudikelola olehPemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek RetribusiTempat Khusus Parkiradalah pelayanan TempatKhusus Parkir yang disediakan,dimilikidan/ ataudikelola olehPemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dariobjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan Tempat KhususParkir yang disediakan,dimiliki dan/ataudikelola oleh Pemerintah,Badan UsahaMilik Negara,Badan UsahaMilikDaerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadiatauBadan yang mendapatkan pelayanan parkirdiTempat KhususParkir.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2termasuk dalam Golongan RetribusiJasaUsaha. SEKRETARIATDArnAHKABUPATEN KAUR GAGIAN HUl(UM

(1)BesarnyaRetribusiyangterutangdihitungberdasarkanperkalianantara tingkat penggunaanjasadenganTarif Retribusi.
(2)Tingkatpenggunaanjasasebagaimana dimaksudpadaayat(1)diukur berdasarkanfrekuensipenggunaan tempat parkirdanjenis kendaraan. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsipdan sasarandalam penetapantarif RetribusiTempat KhususParkir didasarkanatas tujuanuntukmemperolehkeuntunganyanglayak sebagai pengganti biayainvestasi,perawatan/pemeliharaan, penyusutandan operasional.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnyatarif Retribusi TempatKhususParkirdigolongkan berdasarkan jenisternpatparkir yang disediakandanjenis kendaraan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal8ditetapkan sebagaiberikut: a.Retribusi Tempat Khusus Parkirdi Lokasi ObjekWisata: 1.Kendaraan Bermotorroda2 {dua}sebesarRp.2.000,00{duaribu rupiah)/sekali parkir; 2.Kendaraan Bermotor roda3 (tiga)sebesarRp.3.000,00(tigaribu rupiah)/sekali parkir; 3.Kendaraan Bermotor roda4 (empat)sebesarRp.4.000,00 (empatribu rupiah)/ sekali parkir;dan 4.Kendaraan Bermotor roda6 (enam)ataulebihsebesarRp.5.000,00(lima ribu rupiah)/sekali parkir. b.Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir: 1.Kendaraan Bermotor roda2 (dua)sebesarRp.1.000,00 (seribu rupiah)/ sekali parkir; 2 .Kendaraan Bermotor roda3 (tiga)sebesarRp.1.500,00 (seribu limaratus rupiah)/ sekali parkir;

3.Kendaraan Bermotor roda4 (empat)sebesarRp.2.000,00 (dua ribu rupiah)/ sekali parkir;dan
4.Kendaraan Bermotor roda6 (enam)ataulebih sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah)/sekali parkir. 5[KRETARIATDAERAH KABUPATEN KAUR BflGIANHUKUM c.RetribusiTempatKhususParkirdiTamanParkir: 1.KendaraanBermotorroda2 (dua)sebesarRp.1.000,00(seribu rupiah) untuk3 (tiga)jampertama danuntuksetiapjamberikutnya dikenakan tambahansebesarRp.300,00(tigaratusrupiah); 2.KendaraanBermotorroda3 (tiga)sebesarRp.1.500,00(seribulimaratus rupiah)untuk3 {tiga)jampertamadanuntuksetiapjamberikutnya dikenakantambahansebesarRp.400,00(empatratusrupiah); 3.KendaraanBermotorroda4 (empat)sebesarRp.2.000,00 (duaribu rupiah)untuk3 (tiga)jampertamadanuntuksetiapjamberikutnya dikenakantambahansebesarRp.500,00(limaratusrupiah);dan 4 .KendaraanBermotorroda6 (enam)ataulebihsebesarRp.3.000,00(tiga riburupiah)untuk3 (tiga)jampertamadanuntuksetiapjamberikutnya dikenakantambahansebesarRp.1.000,00(seribu rupiah). d.RetribusiTempatKhususParkirdiGedung Parkir: 1.KendaraanBermotorroda2 (dua)sebesarRp.1.000,00(seribu rupiah) untuk3 (tiga)jampertama danuntuksetiapjamberikutnya dikenakan tambahan sebesarRp.300,00(tigaratusrupiah); 2.KendaraanBermotorroda3 (tiga)sebesarRp.2.000,00 (duariburupiah) untuk3 (tiga)jampertama danuntuksetiapjamberikutnya dikenakan tambahan sebesarRp.500,00(limaratusrupiah); 3.Kendaraan Bermotorroda4 (empat)sebesarRp.2.500,00 (dua ribulima ratusrupiah)untuk3 (tiga)jampertamadanuntuksetiapjamberikutnya dikenakantambahansebesarRp.1.000,00(seribu rupiah);dan 4.Kendaraan Bermotor roda6 (enam)ataulebihsebesarRp.5.000,00(lima riburupiah)untuk3 (tiga)jampertama danuntuksetiapjamberikutnya dikenakan tambahan sebesarRp.1.500,00 (seribu limaratusrupiah). e.RetribusiTempat KhususParkirdi LokasiParkir Insidentil: 1.Kendaraan Bermotor roda2 (dua)sebesarRp.1.000,00 (seribu rupiah)/sekali parkir; 2.Kendaraan Bermotor roda3 (tiga)sebesarRp.1.500,00 (seribu limaratus rupiah)/sekali parkir; 3.Kendaraan Bermotor roda4 (empat)sebesarRp. 2 .000,00 (dua ribu rupiah)/sekali parkir;dan 4.Kendaraan Bermotor roda6 (enam)ataulebihsebesarRp.5.000,00(lima ribu rupiah)/sekali parkir.

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali palinglama3 (tiga)tahunsekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA.DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDatau dokumen lain yang · akan. SEKRnARIATDAERAH KABUPATEN KAUR OAGIAN HUKUM PARAF
(2)Dokumen lainyang dipersamakan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dapatberupakarcisdanbuktipembayaran.
(3)Hasilpemungutanretribusi sebagaimanadimaksud dalamPasal9disetor ke RekeningUmumKasDaerahpalinglama1 (satu)harikerja.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacara pelaksanaan pemungutan retribusidiaturdengan PeraturanBupati.

Pasal 12

Retribusiyangterutang dipungutdi WilayahDaerah. BABIX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 Saatretribusiterutang adalahpada saatditetapkanSKRDataudokumenlain yang dipersamakan. BABX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14 DalamhalwajibRetribusi tidak membayartepat pada waktunyaataukurang membayar,dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar2 %(dua persen) setiapbulandari besarnyaretribusi yang terutang yang tidakatau kurangdibayardanditagihdengan menggunakanSTRD. BABXI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15

(1)Pembayaran Retribusiyang terutangharusdibayarsekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasipada saatdiberikanSKRD /dokumen lain yang dipersamakan dari Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitata carapembayaran, penyetorandan tempat pembayaran diatur dengan PeraturanBupati.
(1)Penagihan retribusi terutang menggunakanSTRDdan didahului dengan suratteguran.
(2)Surat teguranatau suratperingatanatau suratlain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan7 (tujuh)hari sejaksaat jatuhtempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu7 (tujuh)hari setelah tanggalsurat teguran atau surat peringatan atau suratlain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(4)Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang , .:, ,.
(1)Bupatidapatmemberikan pengurangan, keringanandanpembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanandanpembebasanretribusi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikandengan memperhatikankemampuan wajibretribusi.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengurangan, keringanandan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturdengan PeraturanBupati. BABXIV KEBERATAN Pasal 18
(1)Wajibretribusidapatmengajukan keberatan kepada BupatiatasSKRDatau dokumenlainyang dipersamakan.
(2)Keberatandiajukan secaratertulis dalambahasaIndonesia dengandisertai alasan-alasan yangjelas.
(3)Keberatanharusdiajukan dalamjangka waktupalinglama3 (tiga)bulan sejaktanggalSKRDditerbitkan, kecualijikawajibretribusidapat menunjukkan bahwa jangka waktu itutidakdapatdipenuhikarenadiluar kekuasaannya.
(4)Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksudpada ayat(3)adalah suatukeadaan yangterjadi diluarkehendakataukekuasaanwajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidakmenundakewajibanmembayar retribusidan pelaksanaan penagihanretribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17

Pasal 19

(1)Bupati dalam jangka waktupalinglama6 (enam)bulansejak tanggalsurat keberatan diterimaharusmemberikankeputusan ataskeberatan yang diajukan dengan menerbitkanSurat Keputusan Keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)adalahuntukmemberikan kepastianhukumbagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harusdiberiKeputusanoleh Bupati.
(3)Keputusan Bupatiatas keberatan dapat berupa menerima seluruhnyaatau sebagian, menolakatau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1)telah lewatdan Bupati tidak memberikansuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagianatau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untukpaling lama12 (dua belas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dihitung sejak bulan --------:1~,_.,......,,"tn sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. srnRHARI/ITDACRAH KABU PATEN KAUR B A G IP.N H U I\ U M BABXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 kelebihanpembayaranretribusi,'"'."ajibretribusidapatmengajukan aohonan pengembaliankepadaBupati. ati dalamjangka waktupalinglama6 (enam)bulanseja~di~erimanya rrohonanpengembalian kelebihanpembayaranretnbus1,harus 1berikankeputusan. bilajangka waktu sebagaimana dimaksudpadaayat(2)telahdilamp~ui Bupati tidak memberikansuatukeputusan, permohonanpen~emb_ahan .bayaranretribusi dianggapdikabulkandanSKRDLBharusd1terb1tkan mjangkawaktupalinglama1(satu)bulan. bilawajibretribusi mempunyaiutangretribusilainnya,kelebihan .bayaranretribusi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)langsung :rhitungkanuntukmelunasiterlebihdahulu hutangretribusi tersebut. ~embaliankelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada . (1)dilakukan dalamjangka waktupalinglama2 (dua)bulansejak ~bitkannya SKRDLB . .pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat :kawaktu2 (dua)bulan sebagaimana dimaksudpadaayat(5),Bupati 1berikanimbalanbunga sebesar2 %(duapersen)sebulanatas rlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. .carapengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana IBsudpadaayat(1)diatur dengan PeraturanBupati. tluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mgguh apabila: iterbitkanSuratTeguran;atau iapengakuan hutangretribusi dariwajibretribusi baik langsung 1aupuntidak langsung. LIDhal diterbitkanSuratTeguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 1fa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat 1rantersebut. ~akuanutangretribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
(2)hurufbadalahwajibretribusi dengan kesadarannya menyatakan ih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada erintah Daerah. ~akuanhutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud :layat(2)hurufbdapat diketahui dari pengajuan permohonan mran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh b retribusi. ITEN KAUR M PARAF Pasal 23
(1)Piutang retribusi yang tidak mungkinditagihlagikarenahakuntuk melakukan penagihansudahkedaluwarsadapatdihapuskan.
(2)Bupati menetapkankeputusanpenghapusan piutangretribusidaerahyang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksudpadaayat(1).
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitata cara penghapusanpiutangretribusi daerahyangsudahkedaluwarsadiaturdenganPeraturanBupati.
(1)Instansi yangmelaksanakan pemungutanretribusidapatdiberiinsentif atas dasarpencapaiankinerjatertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksudpadaayat(1)ditetapkanmelalui AnggaranPendapatandanBelanja Daerah.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitata carapemberiandan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan Bupati dengan berpedomanpadaperaturanperundang-undanganyang berlaku. BABXIX PENYIDIKAN Pasal 26
(1)PejabatPegawai Negeri Sipiltertentudilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusussebagai Penyidikuntukmelakukanpenyidikan tindak pidanadi bidang retribusi daerah.
(2)Wewenang Penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalah:
1. a.menerima, mencari,mengumpulkan danmenelitiketeranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidanadibidang retribusi agar keterangana taulaporan tersebut menjadi lebih lengkapdanjelas;
2. b.meneliti,mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Retribusi; c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang Retribusi; d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidanadi bidang Retribusi; e.melakukan penggeledahanuntuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g.menyuruh berhentidan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa ------~=id~e-::"'.n:7'."t::1·t.as orang dan/atau dokumen yang dibawa; ~:.;,,.,!;TARIATDAEP.AHKi\BUPATENKAUR BAGIAN!iUKUM ,,____PA RAF h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadibidang Retribusi; i.memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksasebagai tersangkaatausaksi; j.menghentikanpenyidikan;dan/atau k.melakukan tindakanlainyang perluuntukkelancaranpenyidikantindak pidanadi bidangRetribusisesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. BABXX KETENTUAN PIDANA Pasal 27
(1)Wajibretribusi yang tidak melaksanakankewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancampidana kurunganpalinglama3 (tiga}bulanatau pidana dendapalingbanyak3 (tiga)kalijumlahretribusiterutang yang tidakataukurangdibayar.
(2)Tindakpidana sebagaimana dimaksudpadaayat(1)adalahpelanggaran.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…