DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan TJSLP adalah untuk memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut dan untuk melakukan pembinaaan dan pengawasan dalam pelaksanaan progaram TJSLP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangTanggungjawabSosialdanLingkungan Perusahaan. 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2. 3. 4. 5. Undang-UndangNomor9Tahun1967 tentang PembentukanPropinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1967Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828); Undang-UndangNomor 8Tahun1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209); Undang-Undang Nomor 19Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); ~EKR£TARii1TDERAHKABUPATWKAUR B A G I AN1-1tJK u r,1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724} ; f, 6.Undang-UndangNomor40Tahun2007 tentangPerseroan Terbatas(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor 106,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4756); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5234);

8.Undang-UndangNomor 13Tahun2011 Tentang Penanganan FakirMiskin (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011Nomor83,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5235); 9.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah{LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587,)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang Perubahan keduaAtas Undang-Undang Nomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2854); 10.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005 tentang Pedoman PembinaandanPengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2001 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4090); 11.Peraturan PemerintahNomor38 Tahun2007tentang PembagianUrusan PemerintahanantaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsidanPemerintah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737); 12.Peraturan PemerintahNomor47 Tahun2012 tentang TanggungJawabSosialdanLingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5305); 13.PeraturanMenteri Negara BUMN NomorPer-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan UsahaMilik Negara dengan UsahaKecildan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapakali,terakhir dengan PeraturanMenteri Negara BUMN Nomor Per-07 /MBU/2013 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU /2007; EKRETARi,U !JA[f'!.tfl~:::.~u;:.r:.,'J:~.'\U,l 1-_B_Ar; l/l, N Ii~•''.11:,1 TElt.llt1°ifl'.'.:'TS .(11f>~ DIT ELITI Krni:r,Ar~.:.r,rl I~ r , , , Dengan PersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENKAUR dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHKABUPATENKAURTENTANGTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahiniyang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah KabupatenKaur. 2.Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDewan PerwakilanRakyatDaerahmenurutasas otonomidan tugas pembantuandengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang DasarNegara 1945.
3.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah KabupatenKaur. 4.Bupati adalah BupatiKaur. 5.Bagian EkonomiSekretariat Daerah Kabupaten Kaur yang selanjutnya disebutBagian EkonomiadalahBagian Ekonomi Sekretariat Daerah KabupatenKaur. 6.TanggungJawabSosialdanLinglrunganPerusahaanatausebutanlainnya, yang selanjutnya disingkatTJSLPadalah bentukkomitmenclankepedulian perusahaan, baikdi bidangsosialmaupunlingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakatdanpembangunandi KabupatenKaur. 7.Perusahaan adalah badan hukummilikswastamaupunperorangandan badan usahamilikpemerintah(BUMN)maupunpemerintah daerah(BUMD), yang menjalankanusahadikabupatenKaur,baik sebagaikantorpusat maupunsebagaikantor cabangatau anak perusahaan. BABII MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS Pasal 2 Pengaturan mengenai TJSLPdimaksudkanuntuk:

a.mendorongPerusahaanuntukberpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunandidaerah;
b.memberiarahan kepada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasidanfasilitasiperencanaan dan pelaksanaanTJSLP di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah. SEKRETARIT..,r:?.'1H t:.6al1~:.EtJK.\UR B. Clfl.NfJ IJ:·,j:.; -T-EL_A_"_n•i;;:;-;.:i.;-:-,nm...-;.r.•AF DI.E!Tli'i:~L~:~..~t I~ Pasal 3 Tujuan pengaturan TJSLP adalah :
a.terwujudnya komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di daerah ;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara perusahaan, dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di daerah ; dan
d.tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum ;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan ;
e.~<;mit~M ;
f.keseimbangan ;
g.keserasian ;
h.k€t€rpaduan;
i.keadilan ;
j.kesepakatan ;
k.berkelanjutan; dan
1. 1.berwawasan lingkungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP Bagiaa Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Kabupaten. Penyelenggaraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Dae:rah.

a.memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 8

r=':':':':--\--"+->-"41......,..~m~ e:!!lak= sanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SEKRETARIAT ~~fOOAO erah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP daerah. e A G I 1:1 ?:rtiO'l\0-rii PA RAF

(2)Timsebagaimana dimaksudpadaayat(1)beranggotakan dari: a.unsurpemerintah daerah; b.unsurkecamatan;dan c.unsurlainnya yang dipandangperlu.
(3)Tugastimsebagaimana dimaksudpadaayat(1)antara lain: a.melakukaninventarisasi programpembangunandanmenyusun skala prioritas; b.melakukaninventarisasi potensiTJSLPdidaerah; c.menginformasikandanmengusulkanprogrampembangunan yangmenjadi prioritaskepada perusahaan;dan d.melakukan sinkronisasidanharmonisasiprogramTJSLP.
(4)Pembentukan tim sebagaimana dimaksudpadaayat(1)ditetapkan dengan KeputusanBupati.
(5)Ketentuan mengenai mekanisme kerjaTimsebagaimana dimaksudpadaayat
(1)diaturdengan PeraturanBupati. BagianKetiga Sasaran PenyelenggaraanTJSLP

Pasal 9

Penyelenggaraan TJSLPditujukankepada: a.masyarakatdiwilayahkerja perusahaan;dan/atau b.masyarakatdisekitarataudiluarwilayah kerjaperusahaan.

Pasal 10

Programpembangunan yangmenjadisasaranpenyelenggaraanTJSLPmeliputi:

a.bidang pendidikan; b.bidangkesehatan; c.bidang olahraga; d.bidangsosialdankeagamaan; e.bidang perekonomianrakyat; f.bidang lingkungan;dan g.bidang lainnya yang disepakati olehperusahaan,Pemerintah Kabupaten. BABIV PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 11

(1)Perusahaan menentukanpilihansasaranTJSLPberdasarkan datayang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi,dengan mengisi formulir pernyataan.
(2)Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dengan menyusun rencana kerjasama.
(3)Rencana TJSLPyang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

Pasal 12

Setiap perusahaan yang akan melaksanakan TJSLPharus sesuai dengan rencana yang telah disepakati. SEKRETARIATDAEP.AHKABUPATENKAU~R BAGIAN U llKUM T~~At ! DIP1ic::r ~--;-;~ ,,rP:'\RAF I L""I '( "PL''', . .IC,i rl.~,.., , ; , , -J-.~-.

Pasal 13

(1)Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun. BABV FORUMTJSLP

Pasal 14

(1)Perusahaan dapat membentuk Forum TJSLP sebagai wadah kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
(2)Pengurus Forum TJSLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB VI

DUTATJSLP

Pasal 15

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan TJSLP di Daerah, Bupati mengangkat duta TJSLP. (2} Duta. TJSLP sebaga.imana dimaksud pada ayat (1} bertugas:
1. a.menyebarluaskan informasi berkaitan dengan TJSLP ;
2. b.mendorong perusahaan di daerah untuk melaksanakan TJSLP; dan
3. c.mempromosikan program prioritas pembanguan kepada perusahaan untuk dijadikan sasaran program TJSLP. (3} Penunjukan duta TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di daerah.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah ;
2. b.program yang telah didanai TJSLP;
3. c.perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP ; dan
4. d.perkembangan pelaksanaan TJSLP di daerah.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh perusahaan. I i~.TARIAT DAfRAH IIA!lUPI\T }J K. /i Ufl __o~-~-' _o •.; H ,_: Vi :; ,,J '·, -.. ' ., ,, . iiJ·--PM-:;-;._i:: Dt " 1 , , ~:i:. ,,., , .. !,"t, ___... ,_:._ '---···-- ·-- ti'
(1)PemerintahDaerahdapatmemberikan penghargaan kepada perusahaanyang melaksanakanTJSLP.
(2)Ketentuan mengenaibentukdan tata carapemberian penghargaandidaerah diaturdenganPeraturanBupati. BABIX PEMBIAYAAN Pasal 18 Pembiayaan yang diperlukanuntukmelaksanakan ketentuandalam Peraturan DaerahinidibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah. BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19
(1)Bupati melakukan pembinaandanpengawasanterhadap pelaksanaanTJSLP diDaerah.
(2)Togas pembinaandanpengawasan sebagaimana dimaksud padaayat(1) dilaksanakanoleh Tim Fasilitasi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…