menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor9Tahun1967tentang Pembentukan PropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana(Lembaran Negara Republik IndoneiaNomor 3209); 4.Undang-UndangNomor7Tahun1983tentangPajak Penghasilan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1983 Nomor50,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 2363)sebagaimanatelahdiubahterakhir dengan Undang-UndangNomor36 Tahun2008 tentangperubahan keempatatasUndang-UndangNomor07Tahun1983 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor 133, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4893); 5.Undang-UndangNomor 14Tahun2002 tentangPengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002 Nomor27,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4189); 6.Undang-UndangNomor 3Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumadan kabupaten Kaur diProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4266); 7.Undang-UndangNomor 19Tahun1997tentang Penagihan Pajak denganSurat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 8.Undang-UndangNomor 14Tahun2002tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2002 Nomor27,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4189); 9.Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor5,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4355); 10.Undang-UndangNomor 15Tahun2004 tentang Pemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4400); 11.Undang-UndangNomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4438); 12.Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009Nomor 130,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5049); 13.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 14.Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; SEKRETAF\ IATOAERAYr.~BU'A.E, 1 , ' B A G I A N H lY.J t,\ TElJ H 0'.PPOSES r'AS :nEu!!_:~.c=at:,•~'{,\', 't Y~
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan ProdukHukumDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 2036)sebagaimana telahdiubah denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor 157); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KAUR dan BUPATI KAUR MEMUTUSKAN : MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR