DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 September 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

NAMA, OBJEK, DAN SUMBER PAJAK; DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA PAJAK; TATA CARA PENETAPAN PEMUNGUTAN; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; KADALUWARSA; TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; KEBERATAN DAN BANDING; KETENTUAN PEMERIKSAAN; INSTANSI PEMUNGUT; INSTANSI PEMUNGUTAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama ketentuan pada BAB IV penetapan pada muatan yang diatur pada peraturan Daerah ten tang pajak pada pasal 95 ayat ( 1) pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) mengenai jenis pajak Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang ada sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka perlu segera disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor9Tahun1967tentang Pembentukan PropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 2828); 3.Undang-UndangNomor8Tahun1981tentang HukumAcara Pidana(Lembaran Negara Republik IndoneiaNomor 3209); 4.Undang-UndangNomor7Tahun1983tentangPajak Penghasilan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1983 Nomor50,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 2363)sebagaimanatelahdiubahterakhir dengan Undang-UndangNomor36 Tahun2008 tentangperubahan keempatatasUndang-UndangNomor07Tahun1983 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2008Nomor 133, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4893); 5.Undang-UndangNomor 14Tahun2002 tentangPengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002 Nomor27,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4189); 6.Undang-UndangNomor 3Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selumadan kabupaten Kaur diProvinsiBengkulu (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4266); 7.Undang-UndangNomor 19Tahun1997tentang Penagihan Pajak denganSurat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 19Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 8.Undang-UndangNomor 14Tahun2002tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2002 Nomor27,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4189); 9.Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004 Nomor5,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 4355); 10.Undang-UndangNomor 15Tahun2004 tentang Pemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004Nomor66,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4400); 11.Undang-UndangNomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4438); 12.Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentang Pajak Daerah danRetribusiDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009Nomor 130,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5049); 13.Undang-UndangNomor 12Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234); 14.Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; SEKRETAF\ IATOAERAYr.~BU'A.E, 1 , ' B A G I A N H lY.J t,\ TElJ H 0'.PPOSES r'AS :nEu!!_:~.c=at:,•~'{,\', 't Y~
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan ProdukHukumDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor 2036)sebagaimana telahdiubah denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor120Tahun 2018tentang PerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor80 Tahun2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor 157); DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KAUR dan BUPATI KAUR MEMUTUSKAN : MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

BAB II

NAMA, 0BJEK, DAN SURJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh swasta, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu termasuk ct· penye 1aan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

( 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar b d •a1 . . . a an J an, baik d1sed1akan berkaitan dengan pokok usah . a maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2)Tidak termasuk Objek Pajak p kir b . . ar se agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
1. a.penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan . pemenntah daerah ·
2. b.penyelenggaraan tempat parkir oleh k ' per antoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri· '
3. c.penyelenggaraan tempat parkir I h k 0 e edutaan konsulat d • n · ' , an perwakilan egara asmg dengan asas timbal balik; dan
4. d.penyelenggaraan tempat parkir I . ainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 4

( 1)Subjek Pajak Parkiradalahorangpribadiataubadanyang melakukan parkir kendaraanbermotor.

(2)WajibPajak Parkiradalahorangpribadiataubadanyangmenyelenggarakan tempatparkir. BABIII DASAR PENGENAAN,TARIF DANCARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5
(1)Dasar pengenaan pajak parkir adalahjumlahpembayaranatauyang seharusnyadibayarkepadapenyelenggaraantempatparkir,termasukpotongan harga parkirdanparkir cuma-cumayangdiberikankepadapenerimajasa parkir.
(2)Jumlahyangseharusnyadibayar sebagaimana dimaksudpadaayat(1) termasukpotonganharga parkirdanparkir cuma-cuma yang diberikankepada penerimaanjasaparkir.
(3)Dalamhalpenyelenggaratempat parkir memberlakukan parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat(2),Bupati menetapkan tarif parkir berdasarkan harga pasartarif parkirdiwilayah Daerah.
(4)Penyelenggaratempat parkir sebagaimana dimaksudpada ayat(3)wajib menghitung perkiraanjumlah rata-ratapengguna parkir dalammasapajak.
(5)Besarantarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(3)ditetapkan dengan PeraturanBupati.

Pasal 6

(1)Tarifpajak parkir ditetapkan sebesar30% (tigapuluhpersen).
(2)Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengancaramengalikan tarif dengandasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. ' BABV MASAPAJAK

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Pajak parkir yang terutang dipungutdiwilayahdaerah tempat parkirberlokasi.

Pasal 8

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati. f._--•~:;,,\I~-V~--- 3 AG 1/\I'\,... BABVl TATA CARA PENETAPAN PEMUNGUTAN Pasal 9 ( 1)PemungutanPajakPark.irdilarangdiborongkan.

(2)SetiapWajibPajakmengisiSPTPD.
(3)SPTPDsebagaimana dimaksudpadaayat(2)harusdisampaikan kepadaBupati ataupejabat yang ditunjukselambat-lambatnya 14harisetelahberakhimya masapajak.
(4)SetiapWajibPajakwajibmembayar pajak yangterhutang berdasarkansurat ketetapan pajakataudibayar sendiri olehWajibPajakberdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(5)WajibPajak yang memenuhikewajibanperpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakanSKPDataudokumenlainyang dipersamakan.
(6)Dokumenlainyang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)berupa karcisdannota perhitungan.
(7)WajibPajak yang memenuhikewajibanperpajakan sendiri dibayar dengan menggunakanSPTPD, SKPDKBdan/atauSKPDKBT.

Pasal 10

(1)Dalamjangka waktu5 (lima)tahun sesudah saatterutangnya pajakparkir, Bupatidapatmenerbitkan: a.SKPDKBdalamhal: 1.Jikaberdasarkan hasil pemeriksaanatauketeranganlain,pajak parkir yang terutang tidakataukurangdibayar; 2.JikaSPTPDtidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalamsuratteguran;dan

3.apabila kewajiban mengisiSPTPDtidak dipenuhi, Pajak Parkir yang terutang dihitung secara jabatan;

b.SKPDKBT,jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak parkir yang terutang;
c.SKPDNjika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit Pajak Parkir atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(2)JumlahkekuranganPajak yang terutang dalamSKPDKBsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufaangka1danangka2,dikenakansanksi administrasiberupa bunga sebesar2%(duapersen)sebulan, dihitung dari pajak yangkurangatauterlambatdibayaruntukjangka waktupalinglama24 (duapuluhempat)bulandihitung sejaksaatterutangnyaPajak.
(3)Jumlahkekurangan pajak yangterutang dalamSKPDKBTsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufaangka3,dikenakan sanksi administrasiberupa kenaikan pajak sebesar25%(duapuluhlimapersen)darijumlahpokok pajak, ditambah sanksiadministrasiberupa bunga sebesar2%(duaPersen)sebulan dihitung dari pajak yang kurangatauterlambat dibayaruntukjangka waktu lama24 (duapuluhempat)bulandihitung sejakterutangpajak.
(4)Jumlahkekurangan pajak yang terhutang dalamSKPDKBTsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufb,dikenakan sanksi administrasiberupa kenaikan pajak sebesar100%(seraturpersen)darijumlahkekurangan pajak terse but.
(5)Kenaikanpajak sebagaimana dimaksudpada ayat(4)tidak dikenakan apabila wajibpajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakanpemeriksaan.
(6)Tata carapenerbitan, pengisiandanpenyampaianSKPDKB, SKPDKBT,dan SKPDNdiatur dalam PeraturanBupati.

Pasal 11

(1)Ketentuan lebihlanjutmengenaitata carapenerbitanSPTPD, SKPDKB,dan SKPDKBTsebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(7)diatur dengan PeraturanBupati.
(2)Ketentuanlebihlanjut mengenaitata carapengisiandan penyampaianSPTPD, SKPDKB,danSKPDKBTsebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(7)diatur dengan PeraturanBupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1)Bupati menentukantanggaljatuhtempo pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir yang terutang paling lama 30(tigapuluh) hari kerja setelah saat terhutangnya pajak dan paling lama6 (enam)bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. {2)SKPD, SKPDKBT, STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak parkir yang 'Ri:1ARIATD/l; P ••. ;·~y.alrbertambah merupakan dasar penagihan pajak parkir dan harus TE~:ir'r~ihllnasi-q-alam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. DITELITI Ki:Bt:C:,·, . ',.~ -A /~
(3)BupatiataspermohonanWajibPajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukandapatmemberikanpersetujuan kepadaWajibPajakuntuk mengangsurataumenundapembayaranPajakParkir,dengan dikenakanbunga sebesar2%(duapersen)perbulan.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaitata carapembayaran,penyetoran,tempat parkirdiaturdengan PeraturanBupati.

Pasal 13

(1)Pajakpark.iryang terutang berdasarkanSKPDKB, SKPDKBT, SPTD,Surat KeputusanKeberatan,dan PutusanBanding yang tidakataukurangdibayar olehWajibPajakpadawaktunyadapatditagihdengansuratpaksa.
(2)Penagihan Pajak Parkir dengansurat paksadilaksanakan berdasarkan peraturanperundang-undangan. BABVIII KEDALUWARSA Pasal 14
(1)Hakuntukmelakukan penagihan pajak parkirmenjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu5 (lima)tahunterhitung sejaksaatterhutangnyaPajak Parkir, kecualijikawajibpajak melakukan tindak pidanadibidang Perpajakan Daerah.
(2)Kedaluwarsa penagihan pajak parkir sebagaimana dimaksudpadaayat(1) tertangguh jika:
1. a.DiterbitkanSuratTegurandan/atau SuratPaksa;dan b.Adapengakuan utangPajak Parkir dariWajib Pajak,baik langsungmaupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkannyaSuratTeguran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hurufa, Kedaluwarsa penagiha dihitung sejak tanggal diterimanyaSurat Teguran tersebut.
(4)Pengakuan utang Pajak Parkir secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufbadalahwajibpajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Daerah.
(5)Pengakuan utang Pajak Parkir secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufbdapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

( 1)Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan ena "han sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan. s::..;qE"fA~:;.,r Dhi:R.A11v,:SJP"·, • BAG lP..'lt--;L ,; ;',1 I • ?~\,/~,~·>~ ·:-- ~

(2)Bupati menetapkankeputusan penghapusan piutang pajak yangsudah Kedaluwarsasebagaimana dimaksudpadaayat(1).
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitata cara penghapusan piutang pajak yang sudahkedaluwarsalebihlanjut diaturdengan PeraturanBupati.
(1)AtaspermohonanWajibPajakataukarena jabatannya,Bupatidapat membetulkanSPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBTatauSTPD, SKPDNatau SKPDLByang dalam penerbitannya terdapat kesalahantulisdan/atau kesalahan hitungdan/ataukekeliruanpenerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerahtertentu.
(2)Bupatidapat: a.mengurangkanataumenghapuskan sanksiadministratifberupabunga, denda,dankenaikan pajak parkir yang terutangmenurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakankekhilafanWajibPajakatau bukan karenakesalahannya; b .mengurangkanataumembatalkanSPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDNatauSKPDLByang tidak benar; c.mengurangkanataumembatalkanSTPD; d.membatalkan hasil pemeriksaanatauketetapan pajak parkir yang dilaksanakanatauditerbitkan tidak sesuai dengandata cara yang ditentukan;dan e.mengurangkan ketetapan pajak parkir terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayarWajibPajakataukondisitertentuolehpajakparkir.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenaitata cara penguranganatau penghapusan sanksi administratif dan penguranganataupembatalan ketetapan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. BABX KEBERATAN DAN BANDING

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…