DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif restribusi rumah potong hewan di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta untuk penggantian biaya yang meliputi : 1. Biaya investasi 2. Perawatan 3. Penyusutan 4. Asuransi 5. biaya ritun/ yang berkaitan langsung dengan penyediaan dasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pembiayaan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran 'serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan;
c.bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu.ran Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang- Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); SD\rlc~:.r.,\7 OAf.P.Ail i,!,~UPATEN KA UR LI AG I A tl H U ft UM '--T_E!._A_H::;·;,RO~,ES DAN PARAF DITELfn K BENARANN 'li v..... ,.!,' . · , .. 'l /,·~ 1rATrn KAUR t , . u : ., : l ! r u 1; u r,1 T;'L;"; 1 ,: , '.,'.\~.~5 \)AM P.I\RAF r:: rEL; n v.:SE!,ARJ,:~6
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12.PeraturanPemerintahNomor27Tahun1999tentang Analisis MengenaiDampakLingkungan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 3838); 13.PeraturanPemerintahNomor82Tahun2000tentang KarantinaHewan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2000Nomor161,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4002); 14.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4737); 15.PeraturanPemerintahNomor69Tahun2010 tentang Tata CaraPemberian Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2010Nomor 119,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5161); 16.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun2014 tentang Pembentukan ProdukHukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor32); 1 7.Peraturan Daerah Kabupaten KaurNomor14Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (LembaranDaerah Kabupaten KaurTahun2007Nomor 53)sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KaurNomor23Tahun2013tentang PerubahanKelimaPeraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor14Tahun2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (LembaranDaerah Kabupaten KaurTahun2013Nomor196); 18.Peraturan Daerah Kabupaten KaurNomor 04Tahun2012 tentang Rencana Tata RuangWilayah (LembaranDaerah Kabupaten KaurTahun2012Nomor 150); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan Menetapkan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur. SEKRETARIAT OAEP.Atl KABUPATENKAUR 3.BupatiadalahBupatiKaur. 4.Dewan PerwakilanRakyatDaerah adalahDewan PerwakilanRakyatDaerah KabupatenKaur. 5.Badan adalah sekumpulanorangdan/ataumodalyangmerupakan kesatuan, baik yang melakukanusahamaupunyang tidak melakukan usahayangmeliputiperseroan terbatas, perseroankomanditer,perseroan lainnya,Badan UsahaMilikNegara(BUMN)atauBadan UsahaMilikDaerah (BUMD)dengannamadandalambentuk apapun,firma,kongsi,koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosialpolitik,atauorganisasi lainnya, lembaga,danbentuk badanlainnyatermasuk kontrakinvestasikolektifdan bentukusahatetap.
6.KepalaDinas Peternakan adalahKepalaDinasPetemakanKabupatenKaur. 7 .Rumahpotong hewanadalahsuatubangunandengan desaintertentuyang digunakansebagaitempatpemotongan hewanselainunggasbagi konsumendanmasyarakat umum. 8.Retribusirumahpotong hewan yang selanjutnyadapatdisebutretribusi adalah pungutanDaerahsebagaipembayaranataspelayanan penyediaan fasilitasrumahpemotongan hewanternak termasuk pemeriksaan kesehatanhewan sebelumdipotongyangdimilikidandikelola oleh Pemerintah Daerahuntukkepentinganserta dapatdinikmatiolehorang pribadiataubadan.
9.WajibRetribusiadalah orangpribadiataubadanyangmenurut peraturan perundang-undanganretribusidiwajibkanuntukmelakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungutataupemotong retribusi tertentu. 10.Masa retribusiadalahsuatujangka waktutertentu yang merupakan batas waktubagiwajib r etribusiuntukmemanfaatkanfasilitasrumah pemotongan hewan ternak. 11.SuratKetetapan RetribusiDaerah yang selanjutnyadapatdisingkatSKRD adalahsuratketetapan retribusi yangmenentukan besarnyajumlahpokok retribusi yang terutang. 12.SuratTagihan RetribusiDaerah yangdapatdisingkatSTRDadalahSurat untukmelakukan tagihan retribusidan/atausanksi administratifberupa bungadan/ ataudenda. 13.PemeriksaanAnte-mortemadalah tindakan pemeriksaan terhadap hewan yang akandipotong(sebelumdipotong)secara teknis tertentu. 14.Pemeriksaan Post-mortem adalah tindakan pemeriksaan terhadap organ- organ dalam dari hewan yangsudahdipotongsecara teknis tertentu. 15.Penyidikantindak pidanadi bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukanoleh penyidikuntukmencariserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuatterang tindak pidanadi bidang retribusi daerah yang terjadiserta menemukan tersangkanya. BABII NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

DengannamaRetribusi RumahPotong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaanfasilitas rumah pemotongan hewan temak dan jasapemeriksaan kesehatan hewan yang dipotong. SEXRETARIATDAERAH KABUPATEN KAUR

(1)Objekretribusiadalah pelayananpenyediaanfasilitasrumahpemotongan hewandanpemeriksaan teknis yang disediakan,dimiliki,dan/ ataudikelola olehPemerintah Daerah,meliputi: a.Penyewaankandang(karantina); b.Pemeriksaankesehatanhewan sebelumdipotong (ante-mortem)dan setelahdipotong(post-mortem); c.Pemakaiantempatpemotongan;dan d.Pemakaiantempatpelayuandaging.
(2)Tidaktermasukobjekretribusiadalah pemeriksaandagingdariDaerahlain dandagingimportdanpelayananrumahpotonghewan yang disediakan, dimiliki,dan/ataudikelola olehBUMN, BUMD,danpihakswasta.

Pasal 4

Subjek retribusiadalahorang pribadiataubadan menggunakan/menikmatifasilitasrumahpotonghewan ternak. BABIII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 RetribusiRumahPotong Hewan digolongkansebagai RetribusiJasaUsaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAANJASA

Pasal 6

yang Tingkatpenggunaanjasadiukur berdasarkan jumlah serta jenis ternak yang akandipotongsertafasilitasyang digunakan. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsipdan sasarandalam penetapan tarif retribusirumahpotong hewan didasarkan pada tujuanuntukmemperolehkeuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yangpantasditerimaolehpengusaha swastasejenis dan untukpenggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan, penyusutan, asuransi, biayarutin/yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa danbiaya administrasiumumyang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Ternak dapat dipotong didalam dan diluar rumah potong hewan.
(2)Ternak yang dipotonguntuk keperluan usahawajib dipotong dirumah potong. SEKRETARIATDAERA/i KABUPATEN KAUR BAGIAN liUKUl\1
(3)Bagipemotonganternakdalamrumahpotong diwajibkanmembayarsewa rumahpotongyang ditetapkan: a .Ternakbesar (sapi/kerbau/kuda)sebesarRp.20.000,-(duapuluhribu rupiah)perekor;dan b.Ternakkecil(kambing/domba)sebesarRp.5.000,-(limariburupiah)per ekor.

Pasal 9

(1)Setiapternakyangakandipotongdidalamdandiluarrumahpotong diperiksalebihdahulukesehatannya(pemeriksaanante-mortem)kepada seorangahlidengan mengajukan permohonan baik secaralisanmaupun secara tulisan kepadaKepalaDinas yangmembidangi Peternakan.
(2)Jikahasilpemeriksaanmenunjukan adanyagejalapenyakit menular/berbahayabagimanusia,makaahlidapatmemerintahkan supaya ternak tersebut ditanamataudimusnahkan, dengantanpadipungut retribusidanbiayapemusnahandiluar tanggungjawab pemerintah daerah.
(3)Untukpemeriksaan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dikenakanongkos pemeriksaan yang ditetapkan: a.Ternakbesar (sapi/kerbau/kuda) sebesarRp.20.000,-(duapuluhribu rupiah)perekor; b.TernakBabisebesarRp.5000,-(limariburupiah)perekor~dan c.Ternakkecil(kambing/domba)sebesarRp.5.000,- (limariburupiah)per ekor.
(4)Bagipemeriksaan TernakBabisebagaimana dimaksudpadaayat(3)huruf bhanya berlakubagiternakbabi yang beradadilokasipeternakan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
(5)Khususuntukdagingyang berasal dariternak besar yang berasaldan dipasarkandi wilayahKabupaten Kaur diwajibkanuntukdiperiksa kesehatannya(pemeriksaan post-mortem).
(6)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(5)dikenakanongkos pemeriksaanRp.25.000,- (duapuluhlima riburupiah)perekor.
(7)Setiapternak yangakandipotong dirumahpotong hewanharusdititipkan pada kandang rumahpotong dalamjangka waktu maksimal12(duabelas) jam.
(1)Tarif retribusi ditinjau kembali palinglama3 (tiga)tahunsekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakanSKRDatau dokumen lain yang dipersamakan. SEXRETA RIATDAERAHKABUPATEN KAUR BAGIANHUKUM TE l.,,HD:Pl":OSES DANI PAR A F OITEU f'IKCGCN1if1AN~6j,,:/I'
(2)Dokumen lainyang dipersamakan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) dapat berupakarcisdanbuktipembayaran.
(3)Hasilpemungutanretribusi sebagaimana dimaksud dalamP9:sal~dan9 disetorke RekeningUmumKasDaerahpalinglama1 (satu)hankeIJa.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapelaksanaan pemungutan retribusidiaturdengan PeraturanBupati.

Pasal 12

Retribusi yangterutang dipungutdi WilayahDaerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 Masa retribusiadalah selama proses kegiatan pemotongan hewandan pemeriksaan kesehatanhewan yangakandipotong berlangsung.

Pasal 14

Retribusiterutangterjadipada saatditerbitkannyaSKRDataudokumenlain yang sah. BABX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15 DalamhalwajibRetribusitidak membayar tepat padawaktunyaataukurang membayar, dikenakan sanksi administratifberupa bunga sebesar2 %(dua persen) setiapbulandari besarnya retribusi yang terutang yang tidakatau kurangdibayardanditagihdengan menggunakanSTRD. BABXI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16

(1)Pembayaran Retribusi yang terutangharusdibayar sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasipada saatdiberikanSKRD /dokumen lain yang dipersamakan dari Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebihlanjut mengenaitata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penagihan retribusi terhutang menggunakanSTRDdan didahului dengan SuratTeguran. SEKRETARIAT DAERAH i<ABUPATEN KAUR BAGI/INHU KUM
(2)Surat!eguran atauSuratPeringatanatauSuratLainyangsejenis sebagai a~altmda~an pelaksanaanpenagihan retribusi dikeluarkan7 (tujuh)hari seJaksaatJatuhtempopembayaran.
(3)Dalamjangkawaktu7(tujuh)harisetelahtanggalsuratteguranatau surat peringatanatau suratlainyangsejenisdisampaikan,wajibretribusiharus melunasi retribusi yang terutang.
(4)S~ratteguran,suratperingatanatau suratlain yangsejenissebagaimana d1maksudpadaayat(2),dikeluarkanolehBupatiatauPejabatyang ditunjuk.
(1)Bupatidapatmemberikan pengurangan, keringanandanpembebasan retribusi.
(2)Pengurangan, keringanandanpembebasanretribusi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikandengan memperhatikan kemampuan wajibretribusi.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengurangan, keringanandan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturdengan PeraturanBupati.
(1)Wajibretribusidapatmengajukan keberatankepada BupatiatasSKRDatau dokumenlainyang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalambahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas.
(3)Keberatanharusdiajukan dalam jangka waktupalinglama3 (tiga)bulan sejak tanggalSKRDditerbitkan, kecualijikawajibretribusidapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidakdapatdipenuhi karena diluar kekuasaannya.
(4)Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat(3)adalah suatukeadaan yang terjadi diluar kehendakatau kekuasaanwajib retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menundakewajiban membayar retribusidan pelaksanaan penagihan retribusi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009