DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya menjamin kesinambungan mineral yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu pengaturan kembali dibidang pengelolaan usaha pertambangan agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kaur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengelolaan Usaha Pertambangan.

1.Undang-Undang Nomor 9 1lahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); TELAH DlPR0 5ES DAPARAF DITELITI KEBENARANN 3 .Undang-UndangNomor 41Tahun1999tentang Kehutanan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 99Nomor67.TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4401)sebagaimana telahdiubahdengan Undang-UndangNomor 19Tahun2004 tentang Kehutanan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004Nomor 169,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4389); 4.Undang-UndangNomor3tahun2003 tentang PembentukanKabupaten Mukomuko,Kabupaten Seluma danKabupaten KaurdiPropinsiBengkulu(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2003Nomor23, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4266); 5.Undang-UndangNomor45tahun2003tentangTarif Atas JenisPenerimaanNegaraBukanPajakYangBerlakuPada DepartemenEnergi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2003Nomor96,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4214); 6.Undang-UndangNomor25Tahun2007 tentang PenanamanModal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007Nomor67,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4724); 7 .Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4725); 8.Undang-UndangNomor4Tahun2009tentang PertambanganMineraldan Batubara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor 4,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4959); 9 .Undang-UndangNomor28Tahun2009 tentang Pajak DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049); 10.Undang-UndangNomor32 Tahun2009tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2009Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR dan BUPATIKAUR MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kaur.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan teknis pertambangan;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pertambangan; 1 -s~;;,:;;::~ ., ... r ~-~'I'·,, .... l'Ol'l'"'E'I "'U"."""" '". ,.., .... ,:. .. ,,; •• , ,.,. "' ' f\>1 :. ··, :' ,: . '· ;..: if l' i{ lj i,1 ----·· . ·---·-···------,---! T... !..,.fl.:1 ':f': :.~,!::: ~:".'i P/\ r,!AF n ["' ·,,I' ... _. .... ••,:i;j~ i;, .. ,., •• :)~1, .. ..,, .~~- 7.PejabatadalahPegawaiNegeri Sipilyangdiberitugas tertentudibidang pertambangan sesuai denganperaturanperundang-undangan yang berlaku. 8.Pertambangan adalahsebagianatauseluruhtahapankegiatandalam rangkapenelitian, pengelolaandan pengusahaanmineralyangmeliputi penyelidikanumum,eksplorasi,studikelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahandanpemurnian, pengangkutandanpenjualan, sertakegiatanpascatambang. 9.Mineraladalahsenyawa anorganik yang terbentukdi alam,yangmemiliki sifatfisikdankimiatertentu sertasusunankristalteraturatau gabungannya yangmembentukbatuan,baik dalambentuklepasatau padu. 10.Mineralradioaktifadalahmineral yangmemancarkanradiasi pengion denganaktivitasjenislebihbesardaripada70kBq/kg(2nCi/g). 11.PertambanganMineraladalah pertambangan kumpulanmineral yang berupabijihataubatuan,diluar panasbumi, minyakdangas bumi,serta air tanah. 12.Usaha Pertambanganadalahkegiatandalam rangka pengusahaanmineral yangmeliputitahapankegiatan penyelidikanumum,eksplorasi,studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahandan pemumian, pengangkutandanpenjualan,serta pascatambang.
13.IzinUsaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkatIUP,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangan.
14.IUPEksplorasiadalahizinusahayang diberikanuntukmelakukan tahapankegiatan penyelidikanumum,eksplorasi,danstudikelayakan.
15.IUPOperasi Produksiadalahizinusahayang diberikan setelahselesai pelaksanaanIUPEksplorasiuntukmelakukantahapankegiatan operasi produksi.
16.IzinPertambanganRakyat,yang selanjutnya disingkatIPR,adalahizin untukmelaksanakanusahapertambangan dalamwilayahpertambangan rakyat denganluaswilayahdaninvestasiterbatas.
17.IzinUsaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut denganIUPK, adalahizinyang diberikanoleh Menteriuntukmelaksanakanusaha pertambangandi wilayah izinusahapertambangan khusus. 18.Eksplorasiadalah tahapankegiatanusahapertambanganuntuk memperoleh informasisecaraterperincidantelititentanglokasi,bentuk, dimensi,sebaran, kualitasdan sumber dayaten!lkurdaribahangalian, sertainformasi mengenai lingkungan sosialdanlingkungan hidup. 19.Operasi Produksiadalah tahapankegiatanusahapertambangan yang meliputikonstruksi penambangan, pengolahan,pemurniantermasuk: pengangkutandanpenjualan, serta saranapengendalian,dampak lingkungan terkait dengan hasil studikelayakan.
20.Konstruksi adalah kegiatanusahapertambanganuntukmelakukan pembangunan seluruhfasilitas operasi produksi,termasuk pengendalian dampak lingkungan. 21.Penambangan adalah bagian kegiatanusahapertambanganuntuk memproduksi mineraldan/ atau batu bara danmineral ikutannya.
22.Pengolahandan Pemurnian adalah kegiatanusahapertambanganuntuk meningkatkanmutumineral serta untukmemanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
23.Pengangkutan adalah kegiatanusaha pertambanganuntuk memindahkan mineral dari daerah tam bangdan/ atau tempat pengolahan dan pemumian sampai tempat penyerahan.
24.Penjualan adalah kegiatanusaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral. 25. 26. 27. Badan usa1 pertambangf berkedudukf Koperasi ad, ba.dan huku prinsip Kope atas asas ke1 Analisis Met adalah kajiru kegiatan yan proses peng1 kegiatan.
28.Rencana Pen penanganan ditimbulkan
29.Rencana Pen pemantauan penting akib.
30.Upaya Peng1 Pemantauan dilakukan d penanggung AMDAL.
31.Reklamasi c: pertambang~ lingkungan peruntukam
32.Kegiatan pa~ kegiatan ter1 seluruh ke lingkungan wilayah pern
33.Lahan beka penambang:: diperbolehkc:
34.Wilayah Per yang memi administrasi nasional.
35.Wilayah Us~
36.Wilayah lzi1 adalah wilay
37.Wilayah Per bagian dari 1
38.Wilayah Pei
39.Wilayah U$ adalah bagiE
40.Wilayah Izi1 WIUPK, adaJ
41.Juran Produ dan IPR kep kegiatan per 42.Keadaan~ah~adalah keadaanyangterjadi diluarkemampuan manusia, y~g1?ehput1antaralain perang,kerusuhansipilpemberontakan ep1dem1,gempabumi,banjir,kebakaran,danbencanaal~.' BagianKedua Tujuan

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN BagianKesatu Maksud Pasal 2 Pengaturanpengelolaanusahapertambangan dimaksudkanunt.ukmemberikan landasanhukumyang tegasdanjelas dalampengendalianusaha pertambangan.

Pasal 3

Pengaturan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)bertujuan agar dalam pengelolaai:i usaha_pertambangan dilakukan secaramandiri, andal,transparan, berdaya samg,efis1en,danberwawasan lingkungan. BABIII USAHAPERTAMBANGAN Pasal 4 Usaha pertambanganmineraldigolongkanatas: a.pertambanganmineral radioaktif yang meliputiradilum,thorium,uranium, monasit,dan bahangalian radioaktif lainnya; b.pertambanganmineral logamyangmeliputi litium, berilium,magnesium, kalium, kalsium, emas,tembaga, perak, timbal, seng,timah,nikel, mangaan,platina,bismuth,molibdenum,bauksit,airraksa,wolfram, titanium, barit, vanadium,kromit,antimoni, kobalt,tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena,alumina, niobium, zirkonium, ilmenit,khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium,lanthanum,niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium,iridium, selenium,telluride, stronium, germanium,danzenotin; c.pertambangan mineralbukanlogamyangmeliputi llorondum,grafit,arsen, pasir kuarsa,fluorspar,kriolit,yodium, brom,klor,belerang,fosfat,halit, ashes,talk, mika, magnesit, yarosit, oker,fluorit,ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang,pirofilit,kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas,batu kuarsa,perlit,garam batu,clay; d.pertambangan mineralbukanlogamjenis tertentu yangmeliputibatu gampinguntuksemen, intan,dan batumulia;dan e.pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer,perlit,tanahdiatome,tanah serap{fullersearth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit,basalt, trakhit, leusit,tanahliat, tan.ahurug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan,garnet, giok,agat, diorit,topas,batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batukali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu),bahan timbunan pilihan (tanah),urukan tanah setempat, tanah merah(laterit),batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral logamatau unsurmineral bukanlogam dalamjumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. .-····---~,•. -'~--:·:~,,,\-:-E'/ir:;1 [_~~--.i:,''.·...''.::/ti i,1' . L'... . .. LIT·.: ;, , • .,;.

Pasal 5

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4dilaksanakan dalambentuk:

a.IUP;
b.IPR;dan
c.IUPK. Umum Pasal 6

(1)SetiaporangataubadanyangakanmelakukanusahaPertambanganharus mendapatizindari Bupati.
(2)Izinsebagaimana dimaksudpadaayat(1)diberikandalambentuk: a.IUP;dan/atau b . IPR.
(3)Untuk mendapatkanIUPdan/atauIPRsebagaimana dimaksudpadaayat
(2)terlebihdahulu harusmendapatkanWIUPatauWPR.
(4)Izinsebagaimana dimaksud pada ayat(2)memuat ketentuan dan kewajibanyangharusdipenuhiolehpemegangizin.
(5)IUPtidakdapatdipindahtangankanataudialihkankepada pihaklain tanpapersetujuanBupati.
(6)PemegangIUPatauIPR wajibmelakukankegiatanpertambanganpaling lambat3 (tiga)bulansetelahtanggal diterbitkan.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BagianKesatu

Pasal 7

(1)IUPterdiriatas2 (dua)tahap: a.IUPEksplorasi meliputi kegiatan penyelidikanumum,eksplorasi,dan studikelayakan;
1. b.IUPOperasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahandan pemurnian, serta pengangkutandanpenjualan.
(2)IUPsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikanuntuk1 (satu)jenis mineral.
(3)PemegangIUPEksplorasidanpemegangIUPOperasi Produksidapat melakukan sebagianatauseluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
(1)IUPdiberikankepada:
(2)a.badan usaha; b.koperasi;dan/atau c.perseorangan. Badan usaha,koperasi,dan ayat(1)yang melakukan persyaratan
1. a.administratif;
2. b.teknis;
3. c.lingkungan; dan d.persyaratan finansial.

Pasal 8

perseorangan sebagaimana dimaksud pada usahapertambanganwajibmemenuhi Pasal 9

(1)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a untuk badan usaha meliputi :
1. a.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  3. 3.surat keterangan domisili.
2. b.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.profil badan usaha;
  3. 3.akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. 4.NPWP;
  5. 5.susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
  6. 6.keterangan domisili.
(2)Persyaratan administreatif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, untuk koperasi, meliputi :
1. a.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.susunan pengurus; dan
  3. 3.surat keterangan domisili.
2. b.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.profil koperasi;
  3. 3.akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. 4.NPWP;
  5. 5.susunan pengurus; dan
  6. 6.surat keterangan domisili.
(3)Persyaratan administratif sebagaimanana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a untuk orang perorangan meliputi :
1. a.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan; dan
  2. 2.surat keterangan domisili.
2. b.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.kartu tanda penduduk;
  3. 3.NPWP; dan
  4. 4.surat keterangan domisili.
(4)Persyaratan administratif sebagaimanana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
1. a.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  3. 3.surat keterangan domisili.
2. b.untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
  1. 1.surat permohonan;
  2. 2.proftl perusahaan; i, .. :.. c. ';_', ;';: ·::·:;:.:~i;~u 1 ~.'/? :t~l::;:) . ·, ' ' .' '! j PAf{A F " ...... :,:,t ' ' ,_. --..1-- .-.J
  3. 3.akte pendirian perusahaan yang bergerak: dibidang usaha pertambangan;
  4. 4.NPWP;
  5. 5.susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
  6. 6.surat keterangan domisili.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf b untuk :

a.IUP Eksplorasi meliputi:
1. 1.daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ a tau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
2. 2.peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
b.IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. 1.peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. 2.laporan lengkap eksplorasi;
3. 3.laporan studi kelayak:an;
4. 4.rencana reklamasi dan pasca tambang;
5. 5.rencana kerja dan anggaran biaya;
6. 6.rencana pembangunanh sarana dan prasarana penunjang kegiatan oprerasi produksi; dan
7. 7.tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b.untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
1. 1.persyaratan kesanggupan untuk untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. 2.persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan finasial sebagaimana dimak:sud pasal 8 ayat: (2) huruf d, untuk:

a.IUP Eksplorasi :
1. 1.bukti penempatan jaminan kesungguhan pelak:sanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. 2.bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetak:an peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
b.IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. 1.laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. 2.bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga} tahun terakhir; dan
3. 3.bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran ,--··-····---· _ .... JeJ@K.P..agt pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. ~, ;:~.:.i::~·.-~,-~ r..:\ ... ,,:.1:l r::~·~ 1•• :''IT.;.'·l h~U.:: (: '\ 1: : · : ; ii U :r~ !) i'ri T!·L.;::: : --:~·· -~. ~·::· r~r-i ...TPAH A F Dir Llf,i;G.:c :,:.. l:,:::,~· ,

Pasal 13

(1)IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi dan luas wilayah;
3. c.rencana umum tata ruang;
4. d.jaminan kesungguhan;
5. e.modal investasi;
6. f.perpanjangan waktu tahap kegiatan;
7. g.hak dan kewajiban pemegang IUP; h . jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
8. i.jenis usaha yang diberikan;
9. j.rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
10. k.perpajakan;
  1. 1.penyelesaian perselisihan;
11. m.iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n . dokumen kajian lingkungan.
(2)IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b , memuat paling sedikit :
1. a.nama perusahaan; b . luas wilayah;
2. c.lokasi penambangan; d . lokasi pengolahan dan pemurnian;
3. e.pengangkutan dan penjualan;
4. f.modal investasi;
5. g.jangka waktu berlakunya IUP; h . jangka waktu tahap kegiatan;
6. i.penyelesaian masalah pertanahan;
7. j.lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
8. k.danajaminan reklamasi dan pascatambang;
  1. 1.perpanjangan IUP; m . hak dan kewajiban pemegang IUP; n . rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
9. o.perpajakan;
10. p.penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
11. q.penyelesaian perselisihan;
12. r.keselamatan dan kesehatan kerja;
13. s.konservasi mineral;
14. t.pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; u . penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
15. v.pengembangan tenaga kerja Indonesia;
16. w.pengelolaan data mineral; dan
17. x.penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)IUPEksplorasiuntukpertarnbangan minerallogamdapatdiberikandalam jangka waktupalinglama4 (empat)tahunmeliputi penyelidikanumum1 (satu)tahun,eksplorasi3 (tiga)tahun dan dapatdiperpanjang2 (dua)kali masing-masing1(satu)tahun, sertastudikelayakan1 (satu)tahundan dapatdiperpanjang1(satu)kaliselama1(satu)tahun.
(2)IUPEksplorasiuntukpertambanganmineralbukanlogamdapatdiberikan palinglamadalamjangka waktu3 (tiga)tahunmeliputi penyelidikan umum1(satu)tahun,eksplorasi1(satu)tahun, sertastudikelayakan1 (satu)tahundanmineralbukanlogamjenis tertentu dapatdiberikan dalamjangka waktupalinglama4(empat)tahunmeliputi penyelidikan umum1(satu)tahun,eksplorasi2 (dua)tahundan dapatdiperpanjang2 (dua) kalimasing-masing1(satu)tahun, sertastudikelayakan1(satu) tahun.
(3)IUPEksplorasiuntukpertambanganbatuan dapatdiberikandalam jangka waktupalinglama3 (tiga)tahunmeliputipenye1idikanumum1(satu) tahun,eksplorasi1(satu)tahun, serta studikelayakan1(satu)tahun.

Pasal 15

Dalamhalkegiatan eksplorasidankegiatanstudikelayakan, pemegangIUP Eksplorasiyang mendapatkankomoditas mineralwajibmelaporkankepada Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUDDANTUJUAN BagianKesatu Maksud Pasal 2 Pengaturanpengelolaanusahapertambangan dimaksudkanunt.ukmemberikan landasanhukumyang tegasdanjelas dalampengendalianusaha pertambangan.

Pasal 3

Pasal 5

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BagianKesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUDDANTUJUAN BagianKesatu Maksud Pasal 2 Pengaturanpengelolaanusahapertambangan dimaksudkanunt.ukmemberikan landasanhukumyang tegasdanjelas dalampengendalianusaha pertambangan.

Pasal 3

Pasal 5

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BagianKesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006