DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri. Bakesbangpol berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Bakesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Bakesbangpol yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Menetapkan :

BAB II

PEMBETfl'I(AIT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri.

(1)Susunan Organisasi Bakesbangpol terdiri dari:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang ;
4. d.Sub Bagian;
5. e.Sub Bidang;
6. f.Kelompok Jabatan F\rngsional.
(2)Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1), huruf b terdiri dari :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian penyusunan program;
3. c.Sub Bagian Keuangan.
(3)Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (l), huruf c terdiri dari: 4
1. a.Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga terdiri dari : 1) Sub Bidang Lembaga Politik ; 2) Sub Bidang l,embaga Kemasyarakatan.
2. b.Bidang Integrasi Bangsa terdiri dari : l) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 2) Sub Bidang Pembauran.
3. c.Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM terdiri dari : l) Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat ; 2) Sub Bidang Demokrasi dan HAM.
4. d.Bidang Kewaspadaan terdiri dari : 1) Sub Bidang Pencegahan Konflik ; 2) Sub Bidang Penanganan Konflik Beglan Kedua Kedudukan

BAB III

susulrAN, XEDUDUI(AII, TUGAS P1OKOK DAN FUI{GSI Begtan Kesatu Sugunaa Pasd 3

Pasal 4

(f) Bakesbangpol berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(2)Bakesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Bakesbangpol yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bakesbangpol. (a) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bakesbangpol.
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l) hurlf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
(6)Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. 5 Baglan Ketlga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1)Bakesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
(2)Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusar kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dan ayat (21diatur dengan peraturan Bupati. Paeal 5 Bagan Susunan Organisasi Bakesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini. raifl#rur

Pasal 7

Kepala Balesbangpol dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi dalam lingkup Badan maupun dengan instansi lainnya. Kepala Bakesbangpol harus memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

(1)(2t 6

BAB V

JABATAN FUI|GSIOITAL

Pasal 8

(l) Bakesbangpol dapat Fungsional. mempunyai Kelompok Jabatan

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakesbangpol.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. ppnsxexerenBflelv$euBERHEryrrAn

Pasal 9

(1)Kepala Bakesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pembahasan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kediri.
(2)Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Bakesbanglrol diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan pemndang_ undangan. KErEnrSffi rEL,**

Pasal 10

Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat sampai dengan dilaksanakan pengisian formasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. r<men?fenvlHmrup Pada saat peraturan o..?flrrr1'mutai berlaku, peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 200g tentang Organisasi dan Tata Keda Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyaralat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 7 PasEl 12 Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasd 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam kmbaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal12-l-2015 BT'PATI XEDIRI, ttd IIARYATTI SUTRISITO Diundangkan di Kediri padatanggal 2-2-2015 SEXREtrARIS DAERAII XAAI'PATEI| KEDIRI, ttd St PIOYO LETBARAII DATRTII KABI'PATEN XTDIRI TTHIIIT 2015 I|OUOR 1 I{ORFI} PERATI'RAIT DATRAII KABT'PATEN KEDIRI, PROVII|AI JAWA TIUUR: ot+tl2ots Sallaan gesual deagan asllnya A.n. BUPNU KEDIRI NrP. 195807171985031O18 PEI|JELASAIT ATAS PERATT'RAN DAIRAII KABUPATEIT XEDIRI ITOMOR l TAHUI{ 2015 TEI|TAI|G ORGA.ITISASI DAX TATA I{ER{'A BADAIT I{ESATUAIT BANGSA DAIT FOLITIK TIMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan peraturan Pemerintalr Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk reknis Penataan organisasi perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s6 Tahun 2010, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Bahwa Badan Kesatua, Bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat yang dibentuk denagan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 20o8 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2o0g Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 63) perlu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu diganti. II. PASAL DEUI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…