DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendapatan Desa bersumber dari: a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten; d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan besaran penghasilan tetap:

a.Kepala Desa;
b.Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80olo (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan c' Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 5o% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 600/o (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
(2)(s)
(4)Bagran Kelima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa. Baltual keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah Daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Pasal 8

(1)Kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
(2)Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas pemerintah Desa.
(3)Kekayaan milik desa dilarang drgadaika-n atau diiadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 9

(1)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengerolaan kekayaan milik desa.
(2)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pasal l0 ( 1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa. (s) 8
(2)Pengelolaan kekayaan milik desa ssfuagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(3)Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa. Pasal I I
(1)Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah Daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 12

(1)Aset desa dapat berupa :
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar desa,
3. c.pasar hewan,
4. d.tambatan perahu,
5. e.bangunan desa,
6. f.pelelangan hasil pertanian,
7. g.hutan milik desa,
8. h.mata air milik desa,
9. i.pemandian umum, dan
10. j.aset lainnya milik desa.
(2)Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I antara 1ain:
1. a.kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. b.kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. c.kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari peg'anjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.hasil kery'a sama desa; dan
5. e.kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(3)Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah Desa.
(4)Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. ^\
(1)(21

BAB IV

KEUANGAN DESA

Pasal 13

(1)Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
1. a.paling sedikit 70% (tu1uh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. b.paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  1. 1.penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  2. 2.operasional pemerintahan Desa;
  3. 3.tunjangan dan operasional Badan permusyawaratan Desa; dan
  4. 4.insentif rukun tetangga dan rukun warga.
(2)Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
(3)Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayal (21 dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufb angka 1

Pasal 14

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asa-l usul dan kewenangan lokal berskala Desa didalai oleh ApB Desa. Penyelenggaraal kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh ApB Desa, iuga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah Daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Keuangal Desa adalah semua hak dan kewajiban desa ya,g dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

(3)
(1)(21 9 l0

Pasal 16

(1)PengeloLaan Keuangan Desa meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.penatausahaan;
4. d.pelaporan; dan
5. e.pertanggungjawaban.
(2)Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 17

(r) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.

(2)Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan permusyawaratan Desa.
(3)sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 18

(1)Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yzrng disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah.
(2)Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyaralat desa. pasal 19 Seluruh pendapatan desa diterima dal disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam ApB Desa.

Pasal 20

Pencairan dana dalam rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. pasal 2 1 Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa I (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal I Januari sampai dengan 3l Desember. 1t

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…