DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD. Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa I(abupaten Kediri memiliki kondisi letak geografis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, faktor non alam maupun fal<tor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas bencana agau. penyelenggaraannya terlaksana secara terencana, terpadu, menyelurr-rh dan terkoordinasi;
c.bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggdraan Penangulangaan Bencana dan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penangulangan Bencana Daeratr, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penangulangan bencana di daerah maka perlu membentrrk Perangkat Daeratr yang menangani penanggulangan bencana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hun f a, huruf b dan hunrf c perlu membentuk Perattrrarr Daeratr tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. 2. 2

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 27301 ;

3.Undang-Undang Nomor 4. 5. 6. 7. 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47231 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 89, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199); 8. 9. 3 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOZ tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; Dengen PersctuJuan Beraarna DEWAN PERWAISLAN RAI(YAT DAERATI KABUPATEN KEDIRI dan BIIPATI KEDIRI,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.TA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. BAA I I(ETENTUAN UilI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.
6.Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Kediri.
7.Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri. 4
8.Kepa-la Unsur Pelaksana BPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri.

BAB II

PEMBENTUI(AIT, SUSI'I|AN, XEDUDUI(A.![, TUGAS} PIOKOK DA.!T FT'ITG}SI Baglan Kesatu Pernbontukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

a.Kepala ;
b.Unsur Pengarah;
c.Unsur Pelaksana. Bagtan Kettga Kedudukan

Pasal 4

(1)Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dijabat secara ex-oflicio oleh Sekretaris Daerah.
(2)Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD, pengaturan unsur pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD. Pasaf 5 (l) Susunan Organisasi Unsur Pelalsana BPBD, terdiri dari :
1. a.Kepala Pelaksana;
2. b.Sekretariat;
3. c.Seksi;
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari :
1. a.Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. b.Seksi Kedaruratan dan Logistik;
3. c.Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Bagtan Keenpat Tugas Pokok dan Fungsl Pasd 6 BPBD mempunyai tugas :
4. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
5. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. c.menJrusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
7. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
8. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulEmgan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; S. mempertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), menyelenggarakan fungsi :
11. a.perumusan dan penet^parr kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan (t) (21
(3)6
1. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
(4)Rincian tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(1)Kepala BPBD dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi dalam lingkup BPBD maupun dengan instansi lainnya.
(2)Kepala BPBD harus memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya. BAB TV ESEII)ITERING JABATAN

BAB III

TATA KER.'A Pasal I

Pasal 9

(l) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(2)Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa. BA.B V JABATA.IT FI'NGSIONAL

Pasal 10

(l) BPBD dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 7 BAA VI PEITGANGT(ATAI{ DA.!T PEDIBERHEIYTIAN Pasd 11
(1)Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kediri.
(2)Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

XETEITUAI{ PENUTI'P

Pasal 12

Peraturan Bupati seb"gai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan pa-ling latna 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Paral 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal12-l-2OLs BI'PATI I(EDIRI, ttd IIARYAIITI SUTRISITO Diundangkan di Kediri padatanggal 2-2-2015 SEXRBTARIS DAERAII I(ABT'PATEI| NEDIRI, ttd SUPOYO LE}IBARAIT DATRAII K^CBUPATEIY I(IDIRI TNIUIY 2OI5 NOMOR 2 IroREIi PERATT RAII DAERAII KABUPATEIT KEDIRI, PROVIISI JAWA TIIUR: ot5,-2l2ots Sdlnan sesual dengan aellnya Pemblna Utama Madya ![P. 195807171986031018 a.n. BUPAII XEDIRI PENJELASAIV ATAS PERATURAIT DAERAII KABUPATEIT KEDIRI NOMOR 2 TAIIUIV 2015 .TEIfTAITG ORGA.ITISASI DA.IT TATA KTR.'A BADAIT PEI|AIT(X}ULAXGAN BENCAICA DAERAH I. TIMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20O7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penalgulangaan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penangulangan Bencana Daerah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penangu.langan bencana di daerah maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…