DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPM-P2TSP Kabupaten Kediri. BPM-P2TSP berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; BPM-P2TSP dipimpin oleh seorang Kepala BPM-P2TSP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

I(ETEilTUAIT TIMUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri .
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah BuPati Kediri.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri' 5.BadanPenanamanModaldanPelayananPerizinanTerpaduSatu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adatah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT' adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizrnan Terpadu Satu Pintu' BAB IU SUST'I5AN, I{EDUDTIXAN, TUGAS FOKOK I'AI5 FUICGSI Baglan Kesatu Susunan Pagal 3

(1)Susunan Organisasi BPM-P2TSP terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang;
4. d.Sub Bagian;
5. e.Sub Bidang;
6. f.Tim Teknis; C. UPT BPM-P2TSP;
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b terdiri dari:
1. a.Sub Bagran Umum dan KePegawaian;
2. b.Sub Bagian PenYusunan Program;
3. c.Sub Bagran Keuangan.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri dari :
1. a.Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari : 1) Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 2) Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal'
2. b.Bidang Promosi, Kerjasama, Pengaduan, dan Sistem Informasi terdiri dari : 1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; 2) Sub Bidang Pengolahan Data, Pengaduan dan Sistem Informasi.
3. c.Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari Tim Teknis' Bagtan Kedua KeduduLan Pasd 4
(1)BPM-P2TSP berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerPadu Satu Pintu.
(2)BPM-P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dipimpin oleh seorang Kepala BPM-P2TSP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPM-F2TSP' (a) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPM-P2TSP' 5
(6)(71 6
(5)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris' Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang'
(8)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari pejabat Satuan Keda Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala BPM-P2TSP melalui Kepala Bidang yang bersesuaian. Baglan Ketlga Tugas Pokok Daa Fungsi Pasd 5 BPM-P2TSP mempunyai tugas pokok melaksanakan pen)rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifrk di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan' BPM-P2TSPdalammelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelaYanan Pervinerr;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanarnan modal dan pelayanan perizinan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan PelaYanan Perizinarr;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinYa'
(3)Rincian tugas pokok dan fungsi BPM-P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati' ( 1) (21 7 Pagal 6 Bagan Susunan Organisasi BPM-P2TSP Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini'

BAB IV

TATA XER.'A

Pasal 7

(1)Kepala BPM-F2TSP dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam tingkup BPM-P2TSP maupun dengan instansi lainnya.
(2)Kepafa BPM-P2TSP harus memberikan petunjuk' membina' membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya'

BAB V

JABATAN FT'NGSIOI{AL

Pasal 8

(1)BPM-P2TSP dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional'
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPM- P2TSP.
(3)Kelompok Jabatan F\rngsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dalam Peraturan Bupati'

BAB VI

PENGAXGI(ATAN DAN PEMBERHEI{TIAN

Pasal 9

(1)Kepala BPM-P2TSP diangkaidan diberhentikan oleh Bupati atas pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan KabuPaten Kediri'
(2)Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPM-P2TSP diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan'

BAB VII

ESEIPNERII{G

Pasal 10

(i) Kepala BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon II b'

(2)Sekretaris BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon III a' 8
(3)Kepala Bidang pada BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon III b.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada BPM-P2TSP merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 11

Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Kediri sampai dengan dilaksanakan pengisian formasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini' BAB TX IITTEI|TUAIT PEITUfl'P

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku' Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal lGbupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku' Pa,sal 13 Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan ' Pas.l 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Kediri' DitetaPkan di Kediri Padatanggd12-l-2015 BI'PATI I(EDIRI, ttd IIARYAITTI SUTRIANO Diundangkan di Kediri padatanggal 2-2-2015 SEIGETARIS DAERAII KABT'PATEI{ I(EDIRI' ttd SUPOYO LEUBARAI{ DAERAIT I(ABI'PATET IIEDIRI TAHIII{ 2015 IIOUOR 3 IfoRElo PEnAfl,RAN DATRAII KABI,PATEI{ KEDIRI, PRovIIfsI JAU'A TIuIIR: o16-3/201s PEIfJEIIISAII ATAS PERATURAN I'AERAII I{ABUPATEN KIDIRI NOMOR 3 TNIUIT 2015 TENTANG ORGAI{ISASI DAN TATA XER.'A BADAN PEIfA!5AMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAIT TERPN)U SATU PINTU KABUPATEN I{EDIRI UilTru Bahwa reformasi yang dilakuk an pada pemerintahan pusat maupun di daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah adalah pengaturan bidang organisasi perangkat daerah, yang ditujukan untuk terciptanya organisasi yang efisien' efektif rasional dan profesional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, termasuk adanya koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2O14 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan perizinanTerpadu di Daerah, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri' PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 3

CukuP jelas

Pasal 4

CukuP jelas

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…