DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mengacu pada asas: a. transparansi; b. dapat dipertanggung jawabkan (akuntable); c. partisipatif; dan d. non diskriminatif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Kediri. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusywaratan desa untuk menyepakati hal bersifat strategis. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uruszur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisiona-l yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerl'a pelaksanaan pemerintahan desa. 5. 6. 14. 15. 10. 11. t2. 13. 16. 5
17.Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagran desa.
18.Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Pengangkatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa.
19.Tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukal sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/ atau Pemerintah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perenc€rnaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Hari adalah hari kerl'a.

BAB II

ASAS MAKSUD DAN TUJUAN Bagran Kesatu Asas

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilal<sanakan dengan mengacu pada asas:

a.transparansi;
b.dapat dipertanggung jawabkan (akuntable);
c.partisipatif; dan
d.non diskriminatif. Bagtan Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

a.memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan aktntable. b. d. c. 6 menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dal damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah. menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di daerah. Menjamin ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB III

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Perangkat Desa terdiri atas:

a.Sekretariat Desa;
b.Pelaksana Kewilayahan; dan
c.Pelaksana Teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 5

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah keda, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(1)(2t
(1)(21 (s)
(1){2\
(3)
(4)7

Pasal 7

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu : seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENCALONAN

Pasal 8

(1)Pengisian perangkat desa dilakukan melalui cara ujian tertulis, dan ujian khusus
(2)Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.Penj aringan;
2. b.Penyaringan; dan
3. c.Pengangkatan.

Pasal 9

(l) Pemerintah Daerah membentuk tim pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa tingkat Kabupaten

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan oleh Tim pengisian Perangkat Desa.
(3)Tim pengisian perangkat desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. a.ketua merangkap anggota dari unsur tokoh masyarakat;
2. b.wakil ketua merangkap anggota dari unsur perangkat desa; (4\ (s) 8
3. c.sekretaris merangkap anggota dari unsur perangkat desa/tokoh masyarakat; dan
4. d.beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan dari unsur tokoh masyarakat. Tim berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Penentuan kedudukan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh Tim, dan apabila melalui musyawarah tidak memperoleh kesepakatan, mal<a dilakukan dengan pemungutan sua.ra. Penentuan susunan dan kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 1 1 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
5. a.menyusun anggar€rn kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
6. b.menyusun teknis penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
7. c.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
8. d.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
9. e.melakukan kerja sama dengan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan soal ujian;
10. f.melaksanalan ujian penyaringan; dan
11. g.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penyaringan calon perangkat desa kepada Kepala Desa. Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi B atau institusi/Iembaga yang berkompeten. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam hal terdapat anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat

(3)yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama. Penggantian anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)(21 9

Pasal 13

Dalam melaksanakan tahapan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal L2 untuk mewujudkan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, proporsional, efektif, efisien, dan bersih terbebas dari KKN, Kepala Desa mengundErng unsur Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…