DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur substansi (a) tertib lingkungan kemasyarakatan, (b) tertib jalan dan angkutan jalan, (c) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (d) tertib sungai dan saluran air, (e) tertib pemilik dan penghuni bangunan, (f) tertib pedagang kaki lima; (g) tertib usaha tertentu, (h) tertib sosial, (i) tertib penggalangan sumbangan, (j) tertib menyampaikan pendapat dimuka umum' (k) tertib kesehatan, dan (l) tertib tempat hiburan dan keramaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk meningkatlan tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bersih, nyaman, tenteram serta kondusil maka perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban umum dengan tetap memperhatikan nonna agama, norma kesopanan, nonna sosial, nonna kesusilaan dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri;
c.bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf (e) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintehan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S mengamanatkan kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Menimbang Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membenhrk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Mengingat

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (kmbaran Negara Tahun 1961 Nomor 2L4, Tambahan l,embaran Negara Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun L974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O40);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O46);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaari Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 297, Tambahan Lembaran l{egara Republik Indonesia Nomor 5606); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471;
11.Undang-Undang 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); l2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O07 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13.Undang-Undahg Nomor 18 Tahurl 2008 tentang Pengelolaan Sampah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undang-Unelamg Nomof 44 Tahun 2008 tenrang Pornograli (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 181, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15.Undang-Undang Nomor 10 Taliun 2OO9 rcntang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16.Undang-Unalarlg Nonnor l L Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Taliun 2OO9 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17.Undang-Undang Nomor 22 TaJtun 20O9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O25) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); l8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); l9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l4O,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 20.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 21.Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 23.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll tentang PenanganaR Fakir Miskin (Lemb{rran Neg,ifa RI Tirhun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235); 24.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Irmbaran Negara RI Nomor ss71);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelalsanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 19E0) 2T.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20O2 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119; Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2QO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan, l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Itmbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 201 1 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 59O);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, KeterLiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
34.Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 54 Tahun 2O11 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
35.Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 607);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja; 3E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor E4 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
39.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2O0O tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan Diluar Kawasan Hutan Dalam Kabupaten Kediri;
41.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan;
42.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005- 2025;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Izin Gangguan.
45.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV- AIDS;
46.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 sebagaimana di ubah Perda No. 4 tahun 1977 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabtrpaten Kediri;
47.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2OLl tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
48.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menet€ipkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEI{YELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelengaraan Ketertiban umum berdasarkan asas;

a.kerukunan;
b.efisiensi dan efektifitas;
c.pemberdayaan sosial;
d.partisipatif;
e.kemitraan;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.kepentingan bersama; dan
i.keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

Tujuan pengaturan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

a.memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/ atau masyarakat atas penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kediri;
b.memberikan landasan bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal dalam rangka ketertiban umum yang selaras dengan norrna peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, kaedah sosial, kesusilaan dan keagamaan;
c.memberikan arah kebijakan dan pengaturan foagi Pemerintah Daerah dalam menunjang terciptanya kondisi ketertiban umum sebagai prasyarat penopang stabilitas dan pembangunan di Kabupaten Kediri; dan
d.menjamin terselenggaranya ketertiban umum yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyara}at yang berkesinambungan dengan program-program pembangunan Kabupaten Kediri di berbagai sektor.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum adalah:

a.terciptanya kondisi aman, terlib, damai, dan tenteram di Kabupaten Kediri sehingga keharmonisan, keselarasan dan kerukunan menjadi modal dasar dalam menjalankan roda pembangunan dan perekonomian yang kondusif; b. terwujudnya pengaturan ketertiban umum yang holistik, komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan; dan terwujudnya sistem kewaspadaan dini bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri maupun masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan ketertiban di masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Peran Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi:

a.men5rusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum;
b.memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
c.membentuk kawasan percontohan terhadap kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup dan/ atau kawasan bersih perkotaan sehingga dapat menimbulkan kepedulian masyarakat akan pentingnya keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
d.melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyaralat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/ atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya keterliban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
e.mengembangkan sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang memiliki hak untuk:

a.mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap kondisi lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan damai; -L4-
b.mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum;
c.mendapat pembinaan dan pendidikan terhadap pengusahaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum; dan
d.didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum yang tidak optimal.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

a.beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/ atau kegiatan yang tidak mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat;
b.mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial, norrna kesusilaan, dan agama agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
c.menumbuh kembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
d.menumbuh kembangkan budaya sadar ketertiban dan ketenteraman lingkungan melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tertib lingkungan kemasyarakatan;
b.tertib jalan dan angkutan jalan; c, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
d.tertib sungai dan saluran air;
e.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
f.tertib pedagang kaki lima;
g.tertib usaha tertentu;
h.tertib sosial;
i.tertib penggalangan sumbangan;
j.tertib menyampaikan pendapat dimuka umum;
k.tertib kesehatan;
l.tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
m.tertib perizinan.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN KEMASYARAKATAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan kemasyarakatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten Kediri.
(2)Dalam menyelenggarakan tertib lingkungan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satpol PP dapat membentuk Satlinmas'
(3)Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.membantu dalam penanggulangan bencana;
2. b.membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. c.membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. d.membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penYelenggaraan Pemilu; dan
5. e.membantu upaya pertahanan negara.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Satlinmas diatur melalui Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang tingsal dan menetap di Kabupaten Kediri wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wqjib melapor kepada Kepala Desa atau Lurah melalui Ketua RT.
(3)Setiap orang wajib memiliki dan membawa Kartu Tanda Penduduk di manapun berada.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…