DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

memberikan arah pengaturan terhadap penataan BUM Desa meliputi (a) Pendirian BUM Desa, (b) Pengelolaan BUM Desa, (c) Permodalan BUM Desa, (d) Pengembangan Kegiatan Usaha BUM Desa, (e) Jenis Usaha BUM Desa; (f) Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; (g) Pembubaran BUM Desa; (h) Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa; (i) Pembinaan dan Pengawasan, (i) Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal g7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 132 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bahwa disetiap desa dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6), pasal 33 Ayat (1)Undang_UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 411, sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaa3l;
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 tentang kmbaga Keuangan Mikro (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Z, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e5);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarr,bahan Lembaran Negara Nomor 55g7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 5g, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);
10.Peraturan Pemerintah Nomor Tg Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2OOg tentang Kecamatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor lS7, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor gg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll lentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1ll Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman pembangunan Desa ;
18.Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19.Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Rencana pembangunan Jangka panjalg Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OOS_2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI KEDIRI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan BUM Desa berdasarkan atas asas :

a.gotong royong;
b.kekeluargaan;
c.musyawarah mufakat;
d.keberlanjutan;
e.kemandirian;
f.transparan; dan/ atau
g.dapat dipertanggung jawabkan (akuntable).

Pasal 3

Pengaturan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya men€rmpung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana keq'a sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja; g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan '
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang BUM Desa yang meliputi:

a.Pendirian BUM Desa;
b.Pengelolaan BUM Desa;
c.Permodalan BUM Desa;
d.Pengembangan Kegiatan Usaha BUM Desa;
e.Jenis Usaha BUM Desa;
f.Kerjasama Dengan pihak Ketiga;
g.Pembubaran BUM Desa;
h.Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa;
i.Pembinaan dan pengawasan;
j.Pembiayaan;
k.Ketentuan Peralihan; dan
l.Ketentuan penutup.

(2)BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 7

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasai 6 Ayat
(1)dengan mempertimbangkan : 7
1. a.atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa;
2. b.adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. c.sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
5. e.tersedianya sumber da5ra manusia yang m€rmpu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
6. f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsia-l dan kurang terakomodasi;
7. g.untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa; dan
8. h.penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosiat budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.AD/ART BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi pedoman bag, pemerintah Desa dan BpD untuk menetapkan n Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Pasal 8

(l) Datam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa; '
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berlaku secara mutati.s mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB V

PENGEI,OLAAN BUM DESA

Pasal 9

(l) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimala dimaksud pada ayat (l) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyaralat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan ^ perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian ' besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.kmbaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 6oolo (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. lagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa Pasal l1 (l) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(2)organisasi BUM Desa adalah milik pemerintah desa dan bukan milik kelompok/perorangan.
(3)BUM Desa memiliki AD/ART. 9

Pasal 12

(1)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sekurang- kurangnya memuat rincian :
1. a.Nama dan tempat kedudukan;
2. b.Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. c.Jangka waktu berdirinya;
4. d.Permodalan dan klasifikasi saham;
5. e.organ dan kepengurusan;
6. f.tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian pengelola BUM Desa;
7. g.tatacara pembagian dan penggunaan keuntungan; dan/atau
8. h.ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran Rumah rangga sebagaimana dimaksud dalam pasar 11 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian :
1. a.Hak dan kewajiban pengurus;
2. b.Masa bakti kepenguru san;
3. c.Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
4. d.Penetapan operasional jenis usaha; dan
5. e.Sumber permodalan.
(3)Kesepakatan penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dan (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.
(4)AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai AD/ART BUM Desa diatur dalam peraturan\, Bupati.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…