DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan Pasal 7 diubah; 4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan l(satu) bab, yakni BAB VIA; 5. Ketentuan Pasal 31 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2OO1 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1950 tentang Pembentulcan Dacrah{acrah Kabupa.ten dalam Lingkungsn Propinei Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47), Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undamg Nomor 12 Tahun 2oll tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambe.ltan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 1O. Peraturan Femerintah Nomor 5O Tahun 2OO7 tentarrg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761f ;
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan hlaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199f ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5O Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2OOO tentang Pedoman Kerjasana Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daeratr Canda Birawa Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten lfudiri Tahun 2001 Nomor 13/D Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa.ten Kediri 125); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MEnetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2OO1 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH CANDA BIRAWA KABUPATEN KEDIRI, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3O Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri {kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OOl Nomor 13/D Seri D) diubah sebagai berikut:

l.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut:

Pasal 3

Perusahaan Daerah adalah merupakan usaha - usaha yang bersifat jasa, perdagangan dan industri, Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan, dan Sumber Daya Alam dan/atau Panas Bumi. 4

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehinega berbunyi sebagai berikut: pasal 5 tapangan Usaha Perusahaan Daerah terdiri dari :

a.Unit Penggilin gan Padi;
b.Unit Apotek;
c.Unit Percetakan;
d.Unit Perdagangan;
e.Unit lndustri;
f.Unit Usaha Mineral Bukan togam dan Batuan;
g.Unit Sumber Daya Alam dan Panas Bumi;
h.Unit Usaha Jasa. Direksi dapat menambah dan atau mengurangi unit usaha sebagairnna dimaksud pada ayat (l) setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Kepala Daerah.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(U Modal Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan tidak tediri atas saham - saham. Modal dasar yang ditanam pada Perusahaan Daerah Canda Birawa l(abupaten Kediri sebesar Rp. 4.0@.001.049,93 (empat milyard seribu empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen) dan telah disetor sanpai dengan 21 Juli 2OO9 sebesar Rp. 1.000.001.049,03 yang terdiri dari Modal Tetap sebesar Rp. 435.647.555,00 dan Modal Keda sebesar Rp. 564.353,494,03. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, Penambahan atau pengurangan modal sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan umum Perusahaan Daerah pada setiap akhir buku dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah pada tahun buku berikutnya seteliah mendapa.tkan persetujuan Kepala Daerah,

(1)(2t
(2)
(3)
(4)(s) 5

4.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan l(satu) bab, yalmi BAB MA sehingga berbunyi sebaga.i berikut: BAB VIA r:EFE(}AVAIAX

Pasal 27A

(1)Direksi berwenang mengangkat pegawai.
(2)Pengangkatan pegswai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pegawai oleh Direksi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

5.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
1. a.untuk pendapatan daerah/Pendapatan Asli Daerah sebesar 55o/o (lima puluh lima persen);
2. b.untuk cadangan umum sebesar 15 o/o (lirns belas persen);
3. c.untuk kesejahteraan karyawan sebeear l0 o/o (sepuluh persen);
4. d.untuk Jasa Produksi sebesar 1O % (sepuluh persen);
5. e.untuk dana pensiun sebesar l0 o/o (sepuluh persen). (2| Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana teLah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada perkembangan usatra l,ain dan atau dimasukkan menjadi tambahan modal Perusahaan Daerah setelah akhir tahun buku dengan persetujuan Kepala Daerah.
(3)Dana Pembangunan Daerah dapat digunalen untuk menunjang usaha perkembangan Perusahaan Daerah dan mendapat persetujuan Kepata Daerah. 6 Pasal lI Feraturam Daerah ini mulai berl,aku pada tanggal diundanglran. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahl€n perrgundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Icmbaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri Diundangkan - 2015 rABI'PATET TEI'IRI, SUPOYO il DTENAH XABT'PATEI| I(EDIRI TAHT'I5 2OT5 IIOUOR 9 ItORtC PERATURAII DATR,AE I(ABITPATEII IIEDIRI' PROlfItrSl lrAWA TIilITR: 225,-9l,;OL6 di Kediri 6-8 padatanggal A - 8 - 2015 .. 't' -E}: 8UTRIsrIO PEITJETA8AX p,RA,r,nax DA##fAErrpa'Ex r*rRr f,ofoR ? "tuilrr 2o1E pERurAuerr ATA. prnAlrrnAtr ffi$oro* so rArrur 2oor rsrr,rrc PENUEAEATT DAERTE CAf,DA BIRASA TAII,PAIET TEDIRI L UUI'[ Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan Ferusahaan Daerah canda Birawa Kabupaten Kediri perlu menarnbah jenis unit usaha baru dan menyesuaikan modal dasar serta prosentase penggunaan laba bersih Ferusahaan Daerah canda Birawa Kabupaten Kediri. Fenambahan jenis unit usaha baru Perusshaqn Daerah canda Birawa yaitu unit perta,banga, Mineral Bukan {.ogiam darr Batuan dan unit sumbsr Daya Aram panas Bumi. Terkait modal dasar Ferusahaan Daerah canda Birawa Kabupaten . Kediri yang diatur dalem Feraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah canda Birawa Kabupa.ten Kediri perlu diseeuaikan dengan Feraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Invest,si Femcrintah Daerah, dimana modal dasar Ferusahaan Daerah canda Birawa Kabupatcn Kediri sebesar Rp. 4.O00.00 r.049,93. Ketcntuan Fosentase penggunaan laba hersih perusahaan Daerah canda Birawa Kabup.tcn Kediri yang diatur deram pasal 31 peraturan Daerah Nomor 3o rahun 20ol tentang perusahaan Daerah canda Birawa Kabupaten Kediri perlu disesuaikan, sehinega proo€ntase penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Caada Birawa Ihbupaten Kediri. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peraturan Daerah Nomor 3o rahun 2ool tentang Perusahaan Daerah canda Birawa lhbupa.ten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2o0l Nomor la/D seri D) perlu diubah. U. PTSAI, DT,[I PASAI. Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAUBAEAII LrtEARArf DArRArr KABTTPaTEII I|EDIRT r{Olon ,{t

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…