DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEANGGOTAAN BPD; MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD; KELEMBAGAAN; FUNGSI DAN TUGAS; HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN WEWENANG; PEMBERHENTIAN; TATA TERTIB BPD; PENDANAAN; HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD beralhir. Paragraf I Pemilihan Langsung

Pasal 12

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat (l) pa-nitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD.
(2)Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. d.penetapan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keaggotaan melalui pemilihan langsung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Paragral 2 Musyawarah Perwakilan

Pasal 14

(1)Panitia Pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilal mempunyai tugas:
1. a.mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
2. b.melakukan pemeriksaan berkas pernohonan bakal calon anggota BPD;
3. c.menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Pasal 13

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan s6$agaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yErng mempunyai hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

d.melaksanakan musyawarah perwakilan untuk menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota sebagaimana dimakud dalam Pasal 13; dan
e.melaporkan hasil musyawarah kepada Kepala Desa.

(2)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melibatkan kmbaga Kemasyarakatan Desa, golongan profesi, unsur politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keaggotaan melalui Musyawarah Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 15

(1)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 16

(1)Setelah diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati meresmikan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan pemilihan langsung atau musyawarah dari Kepala Desa.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
(3)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3O (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD Desa.

Pasal 17

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. {21 Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 18

(1)Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/beq'anji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: 'Demi Allah /Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlalu brgi Des'a, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 19

(1)Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
(2)Dalam pengucapan sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (l) anggota BPD yang beragama :
1. a.Islam, diawali denga frasa " Demi Allah saya bersumpah";
2. b.Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Ttrhan saya bedanji' dan diakhiri denga frasa "Semoga Tuhan menolong s'aya";
3. c.Budha diawali denga frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
4. d.Hindu diawali dengan frasa "Om Ata.l. Paramawisesa".
(3)Setelah pengucapan sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutl<an penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji.

Pasal 20

(1)Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimalsud dalam Pasal 19 ayat (3) mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan sumpah dan janji. Bagran Kelima Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 21

(1)Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
(2)Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
(3)Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya, untuk pengisian anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diusulkan oleh perwakilan wilayah dari unsur yang sama kepada Kepala Desa.
(4)Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengisian keanggotaan BPD antar waltu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 22

(1)Kelembagaan BPD terdiri dari:
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang
(2)Pimpinan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (l),huruf a terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.I (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
2. b.bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (a) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…