DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 457

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VIII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB X PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XI KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XII BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIV INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah; Daerah tentang

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS); 2
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang perubahan Kedua Atas Undang_ Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g01);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSST) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undalg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e);
6. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O20 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Desease 2Ol9 (Covid- 19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem Keualgan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64g5);
7. 8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentartg Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3
9. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 2 Talrun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 20OS tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s15s);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OtZ tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2olg tentalg Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
16. 17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefrkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWANILIIN RAITYAT DAERAH KABUPATEN I(EDIRI darr BUPATI XIDIRI, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Kediri.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. ll.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dia.lokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yarlg bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuaagan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 5 6
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahal yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurarlg nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggar€rn berikutnya.
18.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewqjiban untuk membayar kembali.
19.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pedanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 2l.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22.B,eban adalah penurunarr manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaal bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbutrya kewajiban.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perenc€uraan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 7
26.Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat ppAS adalah prograrn prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatal sebagai acuan dalam penJrusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
27.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencErna pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
29.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
30.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dila}sanakan oleh I (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dala, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
31.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
32.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijal<an.
33.Hasil adalah segala sesuatu yang mencefininkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam I (satu) Program.
34.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 8
35.Kine{a adalah Keluaran/Hasil dari Program / Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
37.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
38.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatal, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Ernggaran oleh pengguna anggaran.
39.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
40.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka ke{a dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/ unit SKPD dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
42.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
43.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
44.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. 9
45.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunalan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
46.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
47.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
48.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
49.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
50.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
51.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
52.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 53. peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kediri.
54.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kediri.
55.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
56.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
57.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 10
58.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
59.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yalg merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 6O. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyaralat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
61.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
62.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
63.Unit SKPD adalah bagran SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
64.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
65.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sslagran kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
66.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
67.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
68.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
69.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
70.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 11
71.pejabat penatau selaajutnya disin Keuangan satr -tatausahakeuaa;f ffi ;g;1,"lll,"ffi ,":;n-fi:#f rJ#:
72.Bendahara pener . menvimpan, *.";T:L:T*J;:11 vang ditunjuk untuk uang pendap",,, ;'j:::3.::::":*akan, dan memperranssu*'"Jffi
73.Bendahara ,"'r*.r,ot"t* dalam rangka pelaksanaan or"o o"ilr*ro. membayarkan, *.o** adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, ,- m*:**}.:=:Tffi '#-T::,[Ttrtr:?ffi*rJil: ""'"' pegawai **., ",ol,ollJ"ffi;-J.#:tnva disingkat Pegawai ASN adarah diangkat otetr pe3atat pembina o.**"**.''* dengan perjanjian keg'a yang jabatan ,"-.n r,*.r, ",", diserahi ,r' o* diserahi tugas dalam suatu berdasarkan peraturan ""-,.;.;::.':'l tugas negara lainnya dan digaji
75.Badan usaha M,ik perundang-undangan. usaha yang seluruh Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
26.Anggaran ;"" J;f"r:#.:I t}Il'"t"*" dim,iki oren oaerarr. penerimaan dan perkiraan arus kas oor".ri*?T::_JrT-_"::.:HH .f; ,r. :ff:Tff;mendarai petaksanaan ApBD daram setiap pe.iode. ruxr**m,"Hffi JIL:fr H,ff ;-fl *m*
78.Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah ;:'"TJT"trTk spesink vang aipititr ;:li'::::L H:*-'ffi; Daerah ,rrrtrk *., sun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah menuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalamrangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 79' Sistem Akuntansi pemerintah Daerah yang seranjutnya disingkat sApD adalah rangkaiaa sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai denga, pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan Daerah. 80' Bagan Akun standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodelikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
81.Hari adalah hari kerja. 72

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini antara lain:

a.pengelolaan keuangan Daerah;
b.APBD;
c.pen) rsunan rancangan APBD;
d.penetapan APBD;
e.pelaksanaan dan penatausahaan;
f.laporan dan realisasi semester perta-rna ApBD dan perubahan ApBD;
g.akuntaasi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
h.penyusunan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaarr ApBD;
i.kekayaan Daerah dan utang Daerah;
j.BLUD;
k.penyelesaian kerugian keuangan Daerah;
l.informasi keuangan Daerah; dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Daerah;
e.kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 13

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terLib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diwujudkan dalam ApBD.

Pasal 5

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuarrgan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaaa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
1. a.menJrusun rancangan Perda tentang ApBD, r.rncangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungiawaban pelalsanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang ApBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangErn Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetqiuan bersama DpRD;
4. d.menetapkan kebilakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebifakan pengelolaan ApBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 14
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerinta-hkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. m.melaksanalan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungfawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepala SKPKD selakuPPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusaha€rn persero.rn daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 15 Bagran Keempat Pejabat pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.menJrusun dan melaksanakan kebiiakan pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan Perda tentang ApBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan r.rncangan perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melal<sanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. d.melaksanakan fungsi BUD; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.men1rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan ApBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan ApBD;
4. d.memberikan petunjuk telcris pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dal
10. b.koordinasi di bidang penJrusunan rancangzrn ApBD, rancangan perubahan APBD, dan rancang€rn pertanggun&iawaban pelaksanaan ApBD;
11. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan ApBD;
12. d.memberikan persetujuan pengesahan DpA SKpD;
13. e.koordinasi pelalsanaan tugas rainnya di bidang pengeloraan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan; dan
14. f.memimpin TAPD.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati. 16
1. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melal<ukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
9. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
10. j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
11. k.melakukan penagihan Piutang Daerah.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Pasal 11

(1)Kcpala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA SKPD; t7
2. b.menyusun DPA SKpD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluara. atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM; i- mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKpD yang dipimpinnya;
9. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKpD yang dipimpinnya;
10. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKpD yang dipimpinnya;
11. l.menetapkan PPTKdan PPK SKpD;
12. m.menetapkan pejabat lainnya dalam sKpD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
13. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksalaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagran Keenam Kuasa Pengguna Anggaran

Isi peraturan

Teks457PDFHirarki

Memuat teks peraturan…