DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN; PEMBANGUNAN DPK; PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN; PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN; PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN; INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri Tahun 2Ol9-2O3a; 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; Undang-Undang Nomor 26 Ta}:'un 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 2

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 nomor t4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Dll tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2OIO-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6OaI);
12.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2Ol4 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor la0);
13.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2Ot4 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggarazrn Kepariwisataan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor A7l;
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 7571;
16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 20ll-2o3l(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol2 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2OI7 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol7 - 2932 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol7 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 75); 4
79.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Dll Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OLl Nomor 94);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146l; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 20t9-2034. RENCANA KABUPATEN INDUK KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Penerintah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
5.Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan ralgrat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. 5
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisplin yairtg muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
8.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2Ol9 sampai dengan Tahun 20341.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
12.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 6
13.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunarr kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
14.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17.Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu Iingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesej ahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 7
21.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraarl pariwisata.
23.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraar: kegiatan kepariwisataan.
25.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selaljutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga ke{a yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi: 8
1. a.DestinasiPariwisata;
2. b.Pemasaran Pariwisata;
3. c.Industri Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan. (21 Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2Ol9 sampai dengan 2034.
(4)Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai destinasi pariwisata nasional berbasis Tiga Pilar utama yaitu budaya, alam dan buatan yang bersumber pada kekauatan setempat dan mampu meningkatkan konstribusi yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan
(5)Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi pengembangan :
1. a.Destinasi Pariwisata yang aman, nyarnan, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Kabupaten dan masyarakat.
2. b.Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungart wisatawan nusantara dan mancanegara; 9
3. c.Industri Pariwisata yang berdaya saing terhadap destinasi lain di wilayah sekitar, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan baik yang berada pada Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat yang profesional dan handal untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
(6)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. b.mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
3. c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten dan yang berwawasan lingkungan;
4. d.mewujudkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mempu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional. (71 Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah meningkatnya:
5. a.jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
6. b.jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
7. c.jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
8. d.produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisataan. 10
(8)Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, dilaksanakan dengan:
1. a.berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan dan pelestarian lingkungan;
3. c.tata kelola yang baik;
4. d.secara terpadu lintas sektor, lintas kabupaten dan lintas pelaku;
5. e.mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
6. f.menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

(1)RIPPARKAB disusun berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunar Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur. (21 RIPPARKAEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagr Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 5

Untuk mensinergrkan penyusunan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. 7L

Pasal 6

Indikator sasa-ran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l7l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2Ol9 sampai dengan tahun 2034, meliputi Pembangunan:

a.DPK;
b.Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
c.Industri Pariwisata Kabupaten; dan
d.Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten.

BAB III

PEMBANGUNAN DPK

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.Perwilayahan Pembangunan DPK;
b.Pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d.Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
e.Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f.Pengembangan investasi di bidang Pariwisata. t2

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

a.3 (tiga) DPK;
b.5 (lima) KSPK; dan
c.2 (dua) KPPK.

Pasal 10

(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, ditentukan dengan kriteria:
1. a.merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang didalamnya terdapat kawasan strategis Pariwisata Kabupaten;
2. b.memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara nasional dan internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunj ungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. (21 KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, ditentukan dengan kriteria:
6. a.memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
7. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; 13
8. c.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya secara internasional;
9. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
10. e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
11. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
12. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
13. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
14. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
15. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
16. k.memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
(3)Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
4. d.potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mar:rcanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten; dan
8. h.keunggulan daya saing internasional. t4 Pasal 1 1
(1)Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
1. a.DPK I , Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya;
2. b.DPK II, Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya;dan
3. c.DPK III, Simpang Lima Gumul dan sekitarnya.
(2)DPK I, Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: KSPK Gunung Wilis dan sekitarnya; dan
(3)DPK II, Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.KSPK Gunung Kelud dan sekitarnya;
2. b.KPPK Ngadiluwih, Kras, Kandat dan Ringinrejo.
(4)DPK III, Simpang Lima Gumul dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.KSPK SLG dan sekitarnya;
2. b.KSPK Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya;
3. c.KSPK Pare dan sekitarnya; dan
4. d.KPPK Papar, Purwoasri, Kunjang, Kayen Kidul, Plemahan.
(5)Peta perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPK dan KSPK, meliputi:

a.perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK;
b.penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK; dan
c.pengendalian implementasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…