DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN; KARYA CETAK; PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN; PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN; JENIS PERPUSTAKAAN; TENAGA PERPUSTAKAAN; KERJASAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PENDANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpu stakaan di Daerah;

b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpu stakaan di Daerah;
e.membina kerjasama dalam pengelolaan berb"gai jenis perpustakaan; dan
f.mengawasi Nomor Pokok Perpustakaan di Daerah. BABV KARYA CEf,AI(

Pasal 10

(1)Setiap Penerbit di daerah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan/copy dari setiap judul karya cetaknya kepada Perpustakaan Daerah tempat domisili Penerbit. {21 Dalam hal Perpustakaan Daerah memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, Penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpu stakaan Daerah.
(3)Karya cetak gelagaimana dimaksud pada ayat {l) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Daerah, termasuk edisi revisi.
(4)Penyerahan karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan penyerahan karya Perpustakaan Daerah dapat melalui :
1. a.penyerahan langsung; atau
2. b.pengiriman cetak kepada L2 (21 Dalam hal pelaksanaan penyerahan karya cetak melalui pengiriman gsfoegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perpustakaan Daerah dapat beke{asarna dengan pihak lain.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBEI{TI'I(AN PERPUSTAIIAAI{

Pasal 13

(1)Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(3)Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.tempat pelayanan kesehatan;
2. b.tempatpenyelenggaraanpendidikan;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat kerja/perkantoran;
5. e.pusat perbelanjaan;
6. f.tempat pariwisata;
7. g.tempat pemberhentian transportasi umum; dan
8. h.hotel/apartemen.

Pasal 14

(1)Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi antara lain :
1. a.rumah salit;
2. b.balai kesehatan;
3. c.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 13
4. d.balai kesehatan ibu dan anak {BKIA};
5. e.klinik kecantikan;
6. f.tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan; g, rumah bersalin; h" klinik kesehatan;
7. i.apotek; dan
8. j.sarana kesehatan lainnya. (2, Tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi antara lain:
9. a.tempat pendidikan formal yang berbentuk antara lain :
  1. 1.Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang seder4jat;
  3. 3.Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal atau ymrg sederajat; dan
  4. 4.Tempat pendidikan formal lainnya.
10. b.Tempat pendidikan non formal yang berbentuk antara lain :
  1. 1.lembaga kursus;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.pendidikan anak usia dini;
  4. 4.pusa,t kegiatan belajar masyarakat; dan
  5. 5.tempat pendidikan non formal lainnya.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi antara lain :
1. a.Masjid;
2. b.Gereja;
3. c.Pura;
4. d.Wihara;
5. e.Klenteng; dan
6. f.tempat ibadah lainnya.
(4)Tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi antara lain :
1. a.tempat ke{a pada instansi Pemerintah; dan
2. b.tempat kerja swasta. L4
(5)Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi antara lain:
1. a.mall/plaza;
2. b.pusat grosir/ hgpermarket;
3. c.supermarket; dan
4. d.departement store; darr
5. e.pertokoan.
(6)Tempat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi antara lain :
1. a.taman kota;
2. b.tempat rekreasi/wisata umum;
3. c.wisata religi; dan
4. d.tempat wisata lainnya. (71 Tempat pemberhentian transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g adalah terminal bis.

Pasal 15

(1)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.tenagaperpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.sumber pendanaan. {21 Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit memiliki :
5. a.koleksi taman bacaan; dan
6. b.sarana dan prasarana taman bacaan.
(3)Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21, paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi sudut baca; dan
2. b.sarana dan prasarana sudut baca. 15

BAB VII

PEITCELEilGGARAAIT DAI{ PET{GELOI,AAII PERPUSTANAAN Baglan Xesatu Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
1. a.PerpustakaanKabupaten;
2. b.Perpustakaan Kecamatan;
3. c.Perpustakaan Desa/Kelurahan;
4. d.PerpustakaanMasyarakat; (2\ Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundalg- undangan.

Pasal 17

(1)Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan tidak dikenakan biaya. (21 Dalam hal Pemustaka berasa1 dari luar Daerah, peminjaman bahan pustaka hanya sebatas membaca di tempat yang disediakan Perpustakaan Daerah.

Pasal 18

(1)Pemustaka dapat menggunakan koleksi Perpustakaan Kabupaten dengan cara dibaca di tempat atau dibawa pulang.
(2)Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
(3)Pemustaka wajib menjaga koleksi bahan Pustaka Kabupaten dari hilang atau rusak. L6
(4)Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. Baglan Kedua Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 19

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berkedudukan di wilayah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi :
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
2. b.sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.kelembagaan perpustakaan;
6. f.organisasi profesi perpu stakaan;
7. g.organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
8. h.layanan perpustakaan;
9. i.keqiasama perpustakaan;
10. j.jaringan perpustakaan;
11. k.sistem informasi perPu stakaan
12. l.pembudayaan kegemaran membaca;
13. m.pendidikan literasi informasi;
14. n.peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
15. o.pelestarian bahan perpustakaan;
16. p.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
17. q.kajian perpustakaan; dan
18. r.monitoring dan evaluasi perpustakaan L7

Pasal 20

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan, dipimpin oleh seorang Pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasa.r€rna serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(5)Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap. Paaal 21
(1)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan, dan dipimpin oleh seorang Pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/ Lurah.
(2)Perpustakaan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/kelurahan.
(3)Perpustakaan Desa / Kelurahan menyedialan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka. 18
(4)Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(5)Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggar€rn untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(6)Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka. Pas,al22
(1)Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyaralat dan melaporkan keberadaannya kepada Dinas.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi targgung jawab masing-masing penyelenggara.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…