DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan pada beberapa pasal sehingga berbunyi sebagai berikut: - Pasal 2, ayat (1) Kepala Daerah berwenang menerbitkan SIUP, TDP, IUI dan TDG. Ayat (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TDP, IUI dan TDG kepada pejabat yang ditunjuk; - Pasal 4, Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; - SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha; - Pasal 9, ayat (1) Permohonan SIUP baru diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP), IZIN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG) (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 128) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerinta.h Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4.Dinas Perdagangan yang selanjunya disebut Dinas adalah 27. 24. Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. 5
5.Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual -beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi,
6.Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
8.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tu-iuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10.Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan narna pemsahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, narna pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama. 1 1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pemsahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
12.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melalrukan pendaftaral perusahaan. 6
13.Anak Perusahaan adalah perusalraan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendatikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh .Lu 5gbagran terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
14.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu perusahaan. l8.lnn Industri yang selanjutnya disebut Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah lzin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
19.Perusahaan Indusbi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia. 2O. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 2l.Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. 7
22.Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. 23.Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/ atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
24.Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
25.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri
26.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/ atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang. 27.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dal/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewen€rng khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Kepala Daerah berwenang menerbitkan SIUP, TDp, IUI dan TDG.
(2)Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TDP, IUI dan TDG kepada pejabat yang ditunjuk.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undalgan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Permohonan SIUP baru diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan.
(2)Permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab perusahaan Perdagangan diatas materai cukup.
(3)Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dal ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan. 8 9 Ketentuan ayat (l) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pejabat yang ditunjuk menerima permohonan SIUp dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Warna hijau untuk SIUP Mikro;
b.Warna putih untuk SIUP Kecil;
c.Warna biru untuk SIUP Menengah;
d.Wama kuning untuk SIUP Besar. Dalam hal permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat yang ditunjuk membuat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP.
1. 7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagalgan wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir dan melampirkan dokumen persyaratan. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP perubahan setelah diterimanya permohonan SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)9. 10 Ketentuan ayat (71 Pasal 20 diubah sehinggan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungiawab, atau kuasa perusahaan yang sah kepada Pejabat yang ditunjuk.
(2)Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
(3)Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
(4)Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
(5)Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggunglawab penrsahaan.
(6)Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggunglawab perusahaan.
(7)Pejabat yang ditunjuk mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP setelah menerima formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara benar dan lengkap.
(8)TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna.
(9)Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. 11 1O.Ketentuan ayat(2)pasd22 diubah sehinggan pasal 22 berbunl sebagai berikut :

Pasal 22

(l) Pembaharuan TDp sebagaimana dimalsud dalam pasal 19 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDp yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

(2)Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDp setelah menerima permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah sehinggan pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDp sebagai berikut :
1. a.penga-lihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
2. b.perubahan nama perusahaan;
3. c.perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan;
4. d.perubahan alamat perusahaan;
5. e.perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
6. f.khusus untuk PI termasuk perubahan Anggaran Dasar.
(2)Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
(3)Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDP pengganti setelah menerima permohonan perubahan secara benar dan lengkap.
(4)Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
(5)Pejabat yang ditunjuk mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
(6)Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t2

12.Ketentuan ayat (4) PasaT 29 diubah sehinggan pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…