DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dengan subtansi: (a) Jenis Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD; (b) Jenis tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; (c) uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; (d) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; (e) Pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEIUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2.Bupati adalah Bupati Kediri.
3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri sesuai peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kediri sesuai peraturan perundang-undangan.
6.Sekretariat Dewan Perwalilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kediri.
8.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinal dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya seb"gai Pimpinan dan Anggota DPRD. 4
9.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10.Tunjangan jabatan adalah uang y€rng diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Anggota DPRD.
11.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangal yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kine{a Pimpinan dan Anggota DPRD.
14.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15.Tur{angan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 16.Uang jasa pengabdian adalah uang yarlg diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 5
17.Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari- hari.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
19.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
i.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APBD.
(2)Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. 6
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)UanS paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1457o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. Bagran Keenam Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.Untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; 8
2. b.Untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.Untuk jabatan sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.Untuk jabatan anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Bagran Kedelapan T\rnjangan Komunikasi Intensif Pasal l1 Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. a.Tinggi
2. b.Sedang; dan
3. c.Rendah. 9
(3)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(4)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(5)Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 13

(1)Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.Untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (2) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
3. c.Untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
(2)Kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…