DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang retribusi izin mendirikan bangunan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, cara menghitung, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Keerom;
2.Bupati adalah Bupati Keerom;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
4.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom;
5.Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
6.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
9.Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
10.Mendirikan bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, mengubah, menggati seluruh atau sebagian atau memperluas bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan bangunan proyek yang berada didaerah.
11.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat Bangunan Gedung atau Bangunan Lainnya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12.Bagunan adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :

a.Hasil pekerjaan pasang dari berbagai jenis bahan bangunan.
b.Memanfaatkan ruang diatas permukaan tanah.
c.Menampakan bentuk dan luas yang relatif dan memiliki azas manfaat bagi mahluk hidup;
d.Tidak termasuk segala bentuk monumen dalam kompleks pemakaman.
1. 13.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
2. 14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
3. 15.Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
4. 16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. 17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dang mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-unangan retribusi daerah.
6. 18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayaran pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien guna bangunan (KGB), dan koefisien lokasi bangunan (KLB), pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau pemerintah daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan lokasi bangunan.
(2)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot/koefisien.
(3)Bobot/koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : A. Koefisien Luas Bangunan NO LUAS BANGUNAN KOEFISIEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bangunan tertutup dengan atap / dinding Bangunan tertutup atap tanpa dinding Bangunan teras / rabat Bangunan Jembatan Bangunan Plat Beton terbuka Banunan kolam berlantai Konstruksi/Beton Bangunan kolam biasa tanpa lantai konstruksi Bangunan Gedung Bangunan Kolam Khusus (kolam buaya,dll) Bangunan Menara/Tower/Siklop Bangunan Pelindung Binatang Buas Bangunan yang as dindingnya berdiri diatas daerah batas 1 meter dari batas tanah Bangunan utama yang malampaui luas berdasarkan Kepadatan bangunan ( 70 % ) 1,00 0,70 0,50 1,00 0,75 0,75 0,10 1,20 1,25 2,00 1,20 2,00 1,75 B. Koefisien Tingkat Bagunan NO TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN 1. 2. 3. 4. Bangunan 1 lantai Bangunan lantai selanjutnya koefisien bertambah 0,5.Setiap bertambah n lantai,dimana n = pertambahan jumlah lantai Bangunan Tower/Menara dan sejenisnya setiap bertambah tinggi 1m koefisien bertambah X dimana X = 0,3 Bangunan Gudang/Gudang/Pabrik dan sejenisnya yang tinggi dindingnya lebih dari 4 meter,koefisien bertambah Y setiap bertambah n meter,dimana Y setiap bertambah n meter,dimana Y = 0,25. n+ 1,2,3, dst 1 1,00 + 0,5 n 1 m = 0,3 1 + n Y C. Koefisien Guna Bangunan NO GUNA BANGUNAN KOEFISIEN 1. 2. 3. Bangunan Sosial Bangunan Perumahan/Pendidikan/Fasilitas Umum Bangunan kelembagaan /Kantor 0,50 1,00 1,50 4. 5. 6. 7. 8. Bangunan Perdagangan dan jasa lantai 1 s/d 2 Bangunan Perdagangan dan jasa lantai 3 s/d 4 Bangunan Perdagangan dan Jasa > 4 Lantai Bangunan Industri / Bangunan Campuran Bangunan Khusus/ lain-lain 2,50 2,00 1,50 2,75 3,00 D. Koefisien Letak Bangunan NO LETAK BANGUNAN KOEFISIEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dipinggir jalan Arteri Langsung berada dibelakang jalan Arteri Dipinggir jalan Kolektor Langsung berada dibelakang jalan kolektor Bangunan dipinggir Jalan Lokal Bangunan yang langsung berada dibelakang jalan Lokal Jalan Setapak/kampung 1,50 1,40 1,30 1,25 1,20 1,10 0,50 E. Koefisien Kondisi Bangunan NO KONDISI BANGUNAN KOEFISIEN 1. 2. 3. 4. Bangunan Permanen Bangunan Semi Permanen (maximum 15 Tahun) Bangunan Tidak permanent (Umur max 5 Tahun) Bangunan Darurat (Umur max 1 Tahun) 1,00 0,90 0,40 0,10
(4)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan sebesar Rp3000,-/M2

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…