DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 4 melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
12.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
13.Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
14.Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk menduduki jabatan perangkat desa.
15.Bakal Calon Perangkat Desa adalah adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif.
16.Calon Perangkat Desa adalah bakal calon perangkat desa yang dinyatakan lolos dalam penjaringan dan penyaringan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. 5

Pasal 3

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. a.fotocopy kartu tanda penduduk yang legalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.fotocopy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas; dan
7. g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 4

(1)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
1. a.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. b.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 6 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
3. c.berkelakuan baik, jujur dan adil;
4. d.bebas zat narkoba dan psikotropika;
5. e.tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
6. f.tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi terlarang;
7. g.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
8. h.surat ijin dari atasan bagi anggota tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia, pegawai badan usaha milik negara dan/atau pegawai badan usaha milik daerah;
9. i.Surat izin dari Bupati bagi anggota BPD;
10. j.Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
11. k.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik;
12. l.membuat pernyataan tertulis bersedia untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila diangkat menjadi perangkat desa;
13. m.khusus Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana kewilayahan membuat pernyataan tertulis bersedia bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan apabila diangkat menjadi perangkat desa;
14. n.bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa; dan
15. o.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, terdiri atas :
1. a.surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman penjara;
2. b.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. c.surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
4. d.Surat Keterangan bebas zat narkoba dan psikotropika dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
5. e.Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
6. f.Surat keterangan tidak sedang menjadi pengurus 7 dan/atau anggota organisasi terlarang dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
7. g.Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. h.Surat izin tertulis dari atasan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
9. i.Surat izin tertulis dari Bupati bagi angota BPD;
10. j.Surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
11. k.Surat pernyataan mampu mengoperasionalkan komputer dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup atau sertifikat dari lembaga yang berwenang;
12. l.Surat pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di desa setempat apabila diangkat menjadi perangkat desa, dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
13. m.Surat pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan apabila diangkat menjadi perangkat desa unsur pelaksana wilayah, dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; dan
14. n.Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.

Pasal 5

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam proses pengangkatan Perangkat Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perangkat desa sampai dengan selesainya proses pengangkatan perangkat desa.
(2)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 8
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 7

(1)Anggota BPD yang mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD, terhitung sejak lamaran diterima Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Dalam hal yang mendaftar adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas sehari–hari Ketua BPD.
(3)Dalam hal Pimpinan BPD secara keseluruhan mendaftarkan diri, tugas sehari–hari pimpinan BPD dilaksanakan oleh anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.
(4)Anggota BPD yang terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa harus diberhentikan terhitung sejak dilantiknya yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
(5)Anggota BPD yang tidak terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, secara otomatis aktif kembali pada kedudukan semula dalam keanggotaan BPD.

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima ) anggota;
b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim;
c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 9
f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan teknis penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b kepala desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
(2)Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat.
(3)Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Tahapan Penjaringan bakal calon perangkat desa, terdiri dari:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran;
3. c.penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran; dan
4. d.pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penjaringan bakal calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa melaksanakan seleksi calon perangkat desa. 10
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…