DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perparkiran memberikan batasan istilah dalam pengaturannya. Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas. Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Dinas. Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan penataan parkir secara proporsional, efektif, dan efisien;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kendal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa 3 kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 4 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
6.Orang adalah orang pribadi atau badan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11.Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12.Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. 5
18.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
19.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
20.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
21.Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
22.Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
23.Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
24.Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

(1)Fasilitas parkir terdiri dari:
1. a.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 6 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
1. a.tempat khusus parkir; dan
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Pasal 5

(1)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
(2)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(4)Fasilitas pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
(5)Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

a.paling sedikit memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
b.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
d.kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
e.tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas. 7

Pasal 8

(1)Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3)Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Dinas melarang penggunaan fasilitas parkir.

Pasal 9

(1)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
(2)Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
(3)Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…