Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal Rp182.030.482.268,00 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp182.030.482.268,00 Sub Total Rp00,00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp415.802.117.392,00 Sub Total Rp415.802.117.392,00 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp415.802.117.392,00 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 6
Membuka PDF…