DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum , Perencanaan, Pelaksanaan, Perwalian dan Pengampuan, Kelembagaan, Sistem Informasi, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Koordinasi, Kerja Sama dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa globalisasi dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dapat mengancam kemerosotan moral dan mempengaruhi kerentanan Keluarga;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal. 3
4.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7.Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
10.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
11.Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
12.Pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan; 4
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas; dan
j.nondiskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
b.mewujudkan pembangunan manusia berkualitas yang dimulai dari pembangunan kualitas Keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.perwalian dan pengampuan;
d.kelembagaan;
e.sistem informasi;
f.penghargaan;
g.pendanaan;
h.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
i.koordinasi; dan
j.kerja sama.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 5 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Rencana induk Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pad ayat (2) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk periode 5 (lima) tahunan.
(5)Penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Dinas, dengan memperhatikan masukan dari perangkat daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.
(6)Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan setelah dokumen perencanaan pembangunan Daerah ditetapkan, maka rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Daerah agar terintegrasi.

Pasal 8

(1)Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah.
(2)Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi pedoman bagi Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam peran serta Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. 6

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
1. a.nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
2. b.landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
4. d.ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
5. e.ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
6. f.ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
2. b.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan 7 pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
3. c.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
4. d.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
5. e.peningkatan peran, tugas, dan 8 (delapan) fungsi Keluarga yang mencakup fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan;
6. f.pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
7. g.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum, dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
8. h.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera, dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
9. i.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
10. j.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.
(3)Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…