DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 12a dan angka 12b dan angka 13a pada Pasal 1, Pasal 4 diubah, penyisipan Pasal 5A, perubahan judul bagian ketiga Bab II, perubahan Pasal 14, Perubahan Judul Paragraf 2 bagian ketiga Bab II perubahan Pasal 15, perubahan ayat (1) Pasal 16, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 33, penyisipan Pasal 33A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran diperlukan kejelasan tanggung jawab, kewenangan, dan akuntabilitas pengelolaan serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perparkiran;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perparkiran, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 164); 3 jdih.kendalkab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 164) diubah sebagai berikut :
1.Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan angka 12b dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perparkiran.
5.Orang adalah orang pribadi atau badan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4 jdih.kendalkab.go.id
7.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
8.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11.Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir. 12a. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara atau pengelola tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan. 12b. Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara atau pengelola tempat parkir sebagai tukang parkir pada fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan.
12.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 13a Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
17.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
18.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
19.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan 5 jdih.kendalkab.go.id infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
20.Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
21.Perizinan Berusaha di bidang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di bidang fasilitas parkir.
22.Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
23.Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Fasilitas parkir terdiri dari :
1. a.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan secara tetap dan insidental.
(4)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi :
1. a.tempat khusus parkir; dan
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
(5)Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

3.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang bersifat insidental, dapat diselenggarakan parkir insidental di dalam ruang milik jalan sesuai kewenangan daerah.
(2)Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 6 jdih.kendalkab.go.id

4.Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
(2)Penyelenggara fasilitas parkir ikut bertanggung jawab dari kerugian yang timbul dari penyelenggaraan layanan parkir.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas parkir atau juru parkir.

6.Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB II diubah sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Penyelenggara fasilitas parkir atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan petugas parkir atau juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Dinas.
(2)Petugas parkir atau juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai petugas parkir atau juru parkir pada saat bertugas;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir; dan
4. d.memberikan tanda bukti parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal petugas parkir atau juru parkir, serta bentuk pakaian seragam petugas parkir atau juru parkir diatur oleh Kepala Dinas.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut : 7 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 16

(1)Tempat parkir di tepi jalan umum dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
(2)Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan tingkatannya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir :
1. a.di dalam ruang milik jalan atau di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir atau juru parkir menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas parkir; dan
2. b.di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas parkir.
(2)Besaran ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat antara pengelola fasilitas parkir dan pihak yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan.

10.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
(2)Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus parkir.
(3)Penyelengaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(4)Besaran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. 8 jdih.kendalkab.go.id

11.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Dinas bertanggung jawab dalam pemungutan retribusi fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 7 Desember 2021 BUPATI KENDAL, cap ttd DICO M GANINDUTO Diundangkan di Kendal pada tanggal 7 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (10-297/2021) 9 jdih.kendalkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN KENDAL I. UMUM. Penyelenggaraan perparkiran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, akan tetapi juga berkaitan dengan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian perparkiran memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang didukung oleh regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang selaras dengan perkembangan. Salah satu permasalahan mendasar berkaitan dengan perparkiran adalah berkaitan dengan tanggung jawab petugas/juru parkir, serta tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian petugas/juru parkir. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kejelasan tanggung jawab, kewenangan, dan akuntabilitas pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kendal perlu diubah dan disempurnakan. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “sesuai dengan kewenangannya” adalah bahwa penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. 10 jdih.kendalkab.go.id Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 33A

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 33A

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017