DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan reklame, Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan Kabupaten dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kabupaten saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu ditata kelola secara baik;
c.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 3 undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Kendal.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab tehadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6.Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung Jawab di bidang perizinan di Kabupaten Kendal.
7.Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang di bentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas 4 pengawasan dan pengendalian termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bantuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10.Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejening, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, diding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar).
11.Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronoc Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12.Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul- umbul, bendera, flag chain (rangkaian bandera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
13.Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselengarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
14.Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepasan, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain. 5
15.Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
16.Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17.Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenis.
18.Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
19.Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20.Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21.Penyelenggaraan Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jawa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22.Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
23.Zona Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
24.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
25.Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kabupaten, pusat keramaian kabupaten serta aspek lainnya.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan / atau pengelola reklame.
27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas ;

a.Keadilan;
b.kepastian hukum;
c.manfaat;
d.ketertiban; dan
e.keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat;
b.memberikan kepastian hukum;
c.mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
d.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
e.menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi;

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
b.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

(1)Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame.
(2)Zona Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 6

Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi :

a.reklame papan/billboard;
b.videotron/megatron;
c.reklame kain;
d.reklame vinyl/plastik;
e.reklame melekat/stiker;
f.reklame selebaran;
g.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
h.reklame udara;
i.reklame apung;
j.reklame suara;
k.reklame peragaan;
l.reklame cahaya/film/slide; dan
m.reklame selain huruf a sampai dengan huruf l.

Pasal 7

(1)Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
1. a.posisi terhadap jalan;
2. b.posisi panjang dan lebar bidang;
3. c.sudut pandang; dan
4. d.ukuran.
(2)Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.membujur/searah jalan; dan
2. b.melintang atau memotong jalan.
(3)Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.vertikal; dan
2. b.horisontal.
(4)Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.satu muka/sisi;
2. b.dua muka/sisi; dan
3. c.lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
(5)Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah : 8
1. a.besar apabila ukuran 24 m2 – 32 m2 (dua puluh empat meter persegi-tiga puluh dua meter persegi);
2. b.sedang apabila ukuran 12 m2 - ≤ 24 m2 (dua belas meter persegi-kurang dari dua puluh empat meter persegi); dan
3. c.kecil apabila ukuran < 12 m2 (kurang dari dua belas meter persegi).
4. d.khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.
(6)Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
(7)Ketentuan lebih lanjut penempatan dan jarak antar reklame besar diatur dengan Peraturan Bupati.
(8)Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan facade.
(9)Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali :
1. a.reklame usaha/profesi dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan facade dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter); dan/atau
2. b.reklame cahaya.

Pasal 8

(1)Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
1. a.tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
  1. 1.di halaman;
  2. 2.menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
  3. 3.di atas bangunan gedung; atau
  4. 4.di dalam bangunan gedung.
2. b.tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
  1. 1.tiang penerangan jalan umum;
  2. 2.halte bus;
  3. 3.jembatan penyeberangan;
  4. 4.pasar/terminal/taman/tempat khusus parkir;
  5. 5.gapura;
  6. 6.tugu;
  7. 7.pos polisi;
  8. 8.penunjuk peta kota; atau
  9. 9.instansi pemerintah. 9
(2)Pengaturan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Reklame dilarang diselenggarakan:
1. a.pada trotoar;
2. b.pada devider/median jalan;
3. c.pada taman jalur hijau;
4. d.pada taman kota kecuali reklame insidentil;
5. e.pada pergola;
6. f.pada sekolah kecuali reklame insidentil;
7. g.pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
8. h.dalam bentuk wall painting;
9. i.berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
10. j.dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
11. k.dalam bentuk reklame besar jenis papan/billboard front light; dan
12. l.menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…