DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: BAB I Ketentuan Umum BAB II Bentuk Penyertaan Modal BAB III Tata Cara Penyertaan Modal BAB IV Modal Dasar Pemda BAB V Jumlah Penyertaan Modal BAB VI Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengendalian BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 3 jdih.kendalkab.go.id pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Panguripan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirto Panguripan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal dan tidak terbagi atas saham.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan bertujuan untuk :

a.pengembangan usaha;
b.meningkatkan layanan penyediaan air minum;
c.memperkuat struktur permodalan Perumda; dan
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan dilaksanakan dalam bentuk uang.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DASAR PERUMDA

Pasal 6

Modal dasar Perumda Air Minum Tirto Panguripan yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). 4 jdih.kendalkab.go.id

BAB V

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan sampai Nopember 2021 ditetapkan sebesar Rp57.373.515.562,87 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

(1)Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar Rp92.626.484.437,13 (sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga belas rupiah).
(2)Pemenuhan kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipenuhi dan dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan tahun 2029, dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp12.000.000.000,00. (dua belas miliar rupiah);
3. c.Tahun 2024 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.Tahun 2025 sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
(3)Dalam hal keuangan daerah tidak mampu memenuhi penyertaan modal pada tahun-tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka besaran penyertaan modal pada tahun dimaksud dapat diakumulasikan pada besaran penyertaan modal tahun berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian dalam penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirto Panguripan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 7 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 186) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…