DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum BAB II Besaran dan Sumber Dana Cadangan BAB III Penempatan dan Pengelolaan Dana Cadangan BAB IV Penggunaan Dana Cadangan BAB V Penatausahaan dan Pertanggungjawaban BAB VI Ketentuan Lain-Lain BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pendanaan yang tidak dapat dibebankan hanya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembahan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024. 3 jdih.kendalkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan adalah :

a.tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
b.dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan; dan
c.dana cadangan dilakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB II

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Besaran dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
(2)Pemenuhan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 4 jdih.kendalkab.go.id 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka kekurangan biaya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 6

Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadngan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan.
(4)Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Dana cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.
(3)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dipindahkanbukukan ke Rakening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan. 5 jdih.kendalkab.go.id
(4)Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…