DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.554.502.569.720,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan SALINAN I I BUPATI KENDAL 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal. 3
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.554.502.569.720,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp 2.505.847.594.179,00
2. b.Belanja Daerah Rp 2.554.502.569.720,00 (-) Defisit (Rp 48.654.975.541,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp 48.654.975.541,00
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 48.654.975.541,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.505.847.594.179,00 (dua triliun lima ratus lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp530.051.592.903,00 (lima ratus tiga puluh miliar lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas : 4
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp275.496.820.469,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.865.397.474,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp205.189.374.960,00 (dua ratus lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.975.796.001.276,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.767.095.099.276,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.700.902.000,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 5
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

0 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.554.502.569.720,00 (dua triliun lima ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.952.227.129.208,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.311.167.179,00 (satu triliun seratus empat miliar tiga ratus sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709.170.281.029,00 (tujuh ratus sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 132.860.881.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.884.800.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp195.709.989.585,00 (seratus sembilan 6 puluh lima miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.748.169.809 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.525.136.852,00 (tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.785.386.354,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.198.496.570,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp401.565.450.927,00 (empat ratus satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.856.708.427,00 (tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp370.708.742.500,00 (tiga ratus 7 tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…