(1)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai Desember 2018 ditetapkan sebesar Rp 46.540.566.562,87 (empat puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah).
(2)Kekurangan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 36.500.000.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Pemenuhan kekurangan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut.
a.Tahun 2019 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
b.Tahun 2020 sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
c.Tahun 2021 sebesar Rp 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah); dan
d.Tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah.
(5)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penasihat investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, atau Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 26 Desember 2018 BUPATI KENDAL, Cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 26 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH (13/2018) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTO PANGURIPAN” KABUPATEN KENDAL I. UMUM. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan akses dan kualitas air minum bagi masyarakat di Kabupaten Kendal melalui pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih oleh PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik perusahaan dalam memperkuat dan meningkatkan struktur permodalan perusahaan. Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memperkuat struktur permodalan PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal dengan menambah modal dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi besaran modal dasar perlu dilakukan penyertaan modal secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal sampai tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal. II. PASAL DEMI PASAL . Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2