DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 201

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ragam dan hak penyandang disabilitas, perencanaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan hak penyandang disabilitas, evaluasi penyelenggaraan hak penyandang disabilitas, kewajiban penyandang disabilitas, rencana aksi daerah, komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, kecamatan inklusi, penghargaan, partisipaso masyarakat dan pemerintah desa, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

e.mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
f.mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
b.mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
c.menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
b.mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. 14 jdih.kendalkab.go.id

BAB III

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

(1)Dalam hal efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas Pemerintah Daerah wajib merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
(2)Perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
2. b.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Pasal 28

(1)Perencanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
(2)Program dan kegiatan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah disusun mengacu pada :
1. a.Rencana Induk Penyandang disabilitas:
2. b.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabiltas;
3. c.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
4. d.instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ;
1. a.Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
2. b.Pernyataan Anggaran Disabilitas
(4)Perencanaan terhadap instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 29

(1)Penyelengaraan terhadap penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan daerah. 15 jdih.kendalkab.go.id
(2)Penyelengaraan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada :

a.seluruh Perangkat daerah;
b.pemangku kepentingan;
c.Penyandang Disabilitas;
d.organisasi masyarakat yang menaungi hak penyandang disabilitas;
e.keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
f.masyarakat.

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
(2)Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.
(3)Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
(4)Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang hukum melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 16 jdih.kendalkab.go.id
1. a.pencegahan;
2. b.pengenalan tindak pidana;
3. c.laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pasal 33

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjamin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui satuan sistem pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan daerah.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan :
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
2. b.akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
3. c.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
4. d.guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas;
5. e.tenaga ahli psikologi (psikolog dan sarjana psikologi) yang mendukung layanan pendampingan psikososial dan perlindungan khusus peserta didik dengan disabilitas;
6. f.layanan pendidikan dasar gratis;
7. g.bantuan pembiayaan dan/atau penyediaan sarana transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas; dan/atau
8. h.bantuan dan/atau fasilitasi pembiayaan deteksi dini, asesmen, dan intervensi dini bagi peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik penyandang disabilitas.
(3)Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui :
1. a.pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
2. b.pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
3. c.pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
4. d.pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
5. e.bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
6. f.program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler; 17 jdih.kendalkab.go.id
7. g.pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
8. h.tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
9. i.pengangkatan guru pembimbing khusus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pelayanan pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktifitas harian.

Isi peraturan

Teks201PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

Pasal 28

PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

Pasal 28

PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2025