DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN 2 Jdih.kendalkab.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
8.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan. 3 Jdih.kendalkab.go.id

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.pendapatan
b.belanja Rp2.452.995.787.394,83 Rp2.475.093.332.750,00 defisit Rp22.097.545.355,17
c.pembiayaan - penerimaan - pengeluaran Rp151.226.927.832,73 Rp26.000.000.000,00 pembiayaan neto Rp125.226.927.832,73
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp103.129.382.477,56

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan senilai Rp2.818.652.678,83 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.450.177.134.716,00
2. 2.realisasi Rp2.452.995.787.394,83 selisih lebih Rp2.818.652.678,83
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja senilai Rp100.298.124.799,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp2.575.391.457.549,00
2. 2.realisasi Rp2.475.093.332.750,00 selisih kurang Rp100.298.124.799,00
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit senilai Rp103.116.777.477,83 dengan rincian sebagai berikut: 4 Jdih.kendalkab.go.id
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan Rp125.214.322.833,00
2. 2.realisasi defisit Rp22.097.545.355,17 selisih kurang Rp103.116.777.477,83
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp12.604.999,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp151.214.322.833,00
2. 2.realisasi Rp151.226.927.832,73 selisih lebih Rp12.604.999,73
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp26.000.000.000,00
2. 2.realisasi Rp26.000.000.000,00 selisih Rp0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp12.604.999,73 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp125.214.322.833,00
2. 2.realisasi Rp125.226.927.832,73 selisih lebih Rp12.604.999,73

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal Rp151.214.322.832,73 Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp151.214.322.832,73 sub total Rp00,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp103.129.382.477,56 sub total Rp103.129.382.477,56 koreksi kesalahan pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp103.129.382.477,56

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp3.675.547.657.964,52
b.Jumlah Kewajiban Rp74.826.953.967,30
c.Jumlah Ekuitas Rp3.600.720.703.997,22 5 Jdih.kendalkab.go.id

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.pendapatan-LO
2. b.beban
3. c.surplus dari operasi
4. d.defisit dari kegiatan non operasional
5. e.surplus sebelum pos luar biasa
6. f.defisit pos luar biasa
7. g.surplus-LO Rp2.388.133.208.244,21 Rp2.144.324.786.623,76 Rp243.808.421.620,45 Rp9.673.920.760,81 Rp234.134.500.859,64 Rp3.127.999.000,00 Rp231.006.501.859,64

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
1. a.saldo awal kas per 1 Januari 2023
2. b.arus kas bersih dari aktivitas operasi
3. c.arus kas bersih dari aktivitas investasi
4. d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
5. e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris
6. f.saldo akhir kas per 31 Desember 2023 Rp151.214.350.672,73 Rp282.724.824.793,83 (Rp330.822.370.149,00) Rp12.605.000,00 (Rp27.840,00) Rp103.129.382.477,56

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp3.358.537.077.057,56
b.surplus-LO Rp231.006.501.859,64
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp11.177.125.080,02
d.ekuitas akhir Rp3.600.720.703.997,22

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 6 Jdih.kendalkab.go.id a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 7 Jdih.kendalkab.go.id

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…