DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJMD Tahun 2025-2029, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kendal.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk 3 peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
17.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian Hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 4

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH BAB Gambaran Umum Daerah merupakan bagian yang menyajikan tinjauan awal terhadap kondisi Kabupaten Kendal sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.RPJPD;
2. b.RTRW;
3. c.RPJMN;
4. d.RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
5. e.kajian lingkungan hidup strategis.
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
b.pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Kendal dikenal memiliki sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kendal dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029 didukung dengan program perangkat daerah di lingkup Kabupaten Kendal. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 6 Kendal Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI KENDAL, Cap ttd DYAH KARTIKA PERMANASARI Diundangkan di Kendal pada tanggal 20 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap ttd AGUS DWI LESTARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH : ( 2-146/2025 ) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagaimana amanat yang termuat dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Bupati menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kendal periode 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke 1 (pertama), dimana RPJMD ini merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan dilantiknya Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. sebagai Bupati dan H. Benny Karnadi S. Ag sebagai Wakil Bupati periode 2025- 2029, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal akan segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kendal sangat krusial karena dokumen ini akan menjadi landasan utama bagi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Mendasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas, Holistik- tematik, Integratif, Spasial. RPJMD disusun melalui tahapan sebagaimana 8 tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) Penetapan. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini akan memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya RPJMD yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal.

Pasal 1

GAMBARAN UMUM DAERAH BAB Gambaran Umum Daerah merupakan bagian yang menyajikan tinjauan awal terhadap kondisi Kabupaten Kendal sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal.

Pasal 1

GAMBARAN UMUM DAERAH BAB Gambaran Umum Daerah merupakan bagian yang menyajikan tinjauan awal terhadap kondisi Kabupaten Kendal sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022