DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018

Nomor: 20
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan BPD, kelembagaan BPD, fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban dan tugas BPD, peraturan tata tertib BPD, biaya pengisian anggota BPD, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kendal.
5.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 4

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan BPD;
b.kelembagaan BPD;
c.fungsi dan tugas BPD;
d.hak, kewajiban, dan wewenang BPD;
e.peraturan tata tertib BPD;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses :
1. a.pemilihan secara langsung; atau
2. b.musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga 5 atau Rukun Tetangga.
(5)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan klasifikasi desa yang ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (ABPDesa), sebagai berikut :
1. a.Desa dengan klasifikasi rendah adalah desa yang memperoleh skor 2 (dua) atau 3 (tiga), dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.Desa dengan klasifikasi sedang adalah desa yang memperoleh skor 4 (empat) atau 5 (lima) , dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.Desa dengan klasifikasi tinggi adalah desa yang memperoleh skor 6 (enam) , dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
(6)Perhitungan skor jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebegai berikut :
1. a.Jumlah penduduk sampai dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
2. b.Jumlah penduduk 1.751 (seribu tujuh ratus lima puluh satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, skor sama dengan 2 (dua); dan
3. c.Jumlah penduduk lebih dari 5.001 (lima ribu satu) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
(7)Perhitungan skor kemampuan keuangan desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut :
1. a.Kemampuan keuangan (APBDesa) sampai dengan Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
2. b.Kemampuan keuangan (APBDesa) Rp. 1.300.000.001,00 (satu milyar tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua); dan
3. c.Kemampuan keuangan (APBDesa) lebih dari Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).

Pasal 6

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah 6 tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas :
1. a.unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
2. b.unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pengisian Anggota BPD.
(5)Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD, dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Ketua merangkap Anggota;
2. b.Sekretaris merangkap Anggota;
3. c.Bendahara merangkap Anggota; dan
4. d.Anggota.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, tanggungjawab dan wewenang Panitia Pengisian Anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 7
(2)Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(4)Tatacara penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD meliputi :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…