DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan; Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Dakwah; Pengembangan Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi; Kerja Sama; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) juncto Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kendal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 jdih.kendalkab.go.id
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Kerja yang membidangi Kesejahteran Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6.Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Fasilitasi pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.keberlanjutan; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. 4 jdih.kendalkab.go.id

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

a.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
b.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
c.fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
(2)Fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(3)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah. 5 jdih.kendalkab.go.id
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
(3)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan
5. e.peningkatan kesehatan.
(3)Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informatika, koperasi, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 jdih.kendalkab.go.id

BAB V

KOORDINASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
4. d.lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga keagamaan;
8. h.dunia usaha;
9. i.masyarakat; dan/atau
10. j.pihak luar negeri.
(3)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
1. a.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pendidikan;
2. b.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi dakwah; dan/atau
3. c.sinergitas program dalam rangka pengembangan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019