DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2023-2043, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023- 2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023-2043.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Bupati adalah Bupati Kendal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri kecil dan Industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 3 prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal Tahun 2023–2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023- 2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Kendal untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
11.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
12.Strategi Pembangunan Industri adalah upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Industri dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK 2023 – 2043 sebagai berikut:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Maksud disusunnya RPIK 2023 – 2043 sebagai berikut:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah; 4
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
f.mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
g.pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
h.mendorong penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2023- 2043;
d.Pelaksanaan dan Pembiayaan; dan
e.Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KENDAL A. Strategi Pembangunan Industri.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri;
4. d.pemberian kemudahan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah;
7. g.pembinaan terhadap tingkat serapan tenaga kerja;
8. h.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 5
9. i.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
10. j.pemberian program peningkatan sumber daya manusia yang kompeten dan tepat guna.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

a.infrastruktur Industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kendal tahun 2023-2043, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing Industri Kabupaten Kendal. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri furnitur;
3. c.Industri tekstil; dan
4. d.Industri pakaian jadi.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

a.Tahap I periode 2023-2027;
b.Tahap II periode 2028-2032; dan
c.Tahap III periode 2033-2043.

BAB VI

RPIK 2023- 2043

Pasal 9

(1)RPIK 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan; 6
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
3. c.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan Industri; dan
5. e.penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumberdaya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah;
2. b.tujuan pembangunan Industri; dan
3. c.sasaran pembangunan Industri.
(5)Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(6)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan Industri.
(7)RPIK 2023–2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pemerintah Daerah Provinsi;
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
3. c.swasta;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.lembaga penelitian dan pengembangan; dan
6. f.lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…